Pekerja China Tahap Ketiga Segera Tiba, Sterilisasi Bandara Haluoleo Tetap Dilakukan

Meski mendapatkan gelombang penolakan, tahap ketiga kedatangan pekerja asal China dipastikan tiba pada Selasa (7/7/2020) di Kendari, Sultra.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Kendaraan yang membawa TKA asal China saat tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Selasa (23/6/2020) malam.

KENDARI, KOMPAS — Meski mendapatkan gelombang penolakan, tahap ketiga kedatangan tenaga kerja asing asal China dipastikan tiba pada Selasa (7/7/2020) besok. Sterilisasi wilayah Bandara Haluoleo dari massa penolak akan dilakukan seperti tahap sebelumnya. DPRD Sultra dan sejumlah elemen masyarakat mendesak agar data keimigrasian dan keahlian pekerja tersebut dibuka.

”Besok (pekerja) akan tiba seperti jadwal sebelumnya. Terkait jumlah, saya belum bisa pastikan karena belum mendapat informasi dari kantor pusat di China. Apakah tetap satu gelombang sekaligus atau bertahap,” kata Indrayanto, External Affairs Manager PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS), seusai mengikuti rapat koordinasi di DPRD Sultra, Senin (6/7/2020).

Dua perusahaan ini, PT VDNI dan PT OSS, mendatangkan 500 pekerja untuk menyelesaikan pembangunan smelter (pengolah nikel) di perusahaan mereka, di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Sebanyak 156 pekerja datang pada gelombang pertama dan 105 orang pada gelombang kedua telah tiba dua pekan terakhir.

Dalam dua tahap sebelumnya, pesawat carteran yang mereka tumpangi tiba pada malam hari di Bandara Haluoleo setelah sebelumnya masuk melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Rapat koordinasi di DPRD Sultra, Senin (6/7/2020), terkait kedatangan TKA China.

Menurut Indrayanto, jumlah pekerja yang akan datang menyesuaikan kondisi lapangan. Selain kapasitas pesawat yang bisa membawa, juga terutama kondisi pengecekan kesehatan para pekerja tersebut.

”Saya juga belum terima informasi resminya. Yang jelas, tetap sesuai jadwal pertama. Apakah bertahap atau sekaligus, besok dilihat,” kata Indrayanto.

Sebanyak 261 pekerja yang telah tiba, menurut dia, sedang menjalani masa karantina di lokasi perusahaan. Pengecekan kesehatan juga telah dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Konawe. Terkait permintaan data dan evaluasi pekerja asing, Indrayanto menambahkan, pihaknya siap mengikuti prosedur yang ada.

Baca juga: Gelombang Penolakan Pekerja China di Sultra Meluas

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Haluoleo Kolonel (Pnb) Musafar menuturkan, prosedur kedatangan pekerja asing sama dengan dua gelombang sebelumnya. Proses pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan, seperti pengecekan suhu dan pemeriksaan melalui alat pemantauan sinar-X.

Terkait pengamanan, menurut Musafar, pihaknya akan melakukan sterilisasi wilayah bandara kembali seperti tahap pertama dan kedua lalu. Wilayah bandara akan dilarang bagi orang luar karena merupakan daerah instalasi militer. ”Kami tidak mau kecolongan ada kejadian yang membahayakan. Jadi akan tetap disterilisasi,” ucapnya.

Saat gelombang kedua kedatangan pekerja China pekan lalu, Komandan Lanud Haluoleo juga melarang wartawan untuk masuk melakukan peliputan. Menurut Musafar, hal tersebut sesuai pertimbangan keamanan dan informasi dari pihak intelijen.

”Sebagai daerah instalasi militer, kami tidak ingin terjadi hal yang membahayakan. Kami tidak ingin mengambil risiko teman-teman wartawan ditunggangi teroris. Besok itu tergantung situasi, apakah kami izinkan atau tidak,” tuturnya.

Baca juga: Warga Di-”lockdown”, Pekerja Asing Di-”download”

Padahal, pemeriksaan ketat bagi pewarta yang akan masuk bandara telah dilakukan sejak kedatangan pertama. Pemeriksaan kartu pers dan identitas dilakukan. Setiap pewarta juga mematuhi aturan dan prosedur yang disyaratkan.

Kedatangan pekerja China dalam dua pekan berturut-turut ini mendapat gelombang penolakan besar. Pekan lalu, kericuhan tidak terhindarkan saat puluhan kendaraan komersial yang membawa 105 pekerja keluar dari bandara. Aparat menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan blokade massa.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Danlanud Haluoleo Kolonel (Pnb) Musafar

Transparansi pekerja

Rapat koordinasi bersama elemen mahasiswa, pemuda, dan sejumlah instansi terkait yang berlangsung di DPRD Sultra, Senin sore, menyoroti buruknya transparansi dari perusahaan dan pemerintah, terutama Kantor Imigrasi Kelas I Kendari. Selama ini, jumlah TKA yang datang tidak pernah jelas, dan dokumen keimigrasian yang juga tidak diketahui.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kendari Sulkarnain menyampaikan, pemerintah bermain-main dalam persoalan pekerja asing yang datang di Sultra. Data pekerja asing kabur dan tidak pernah tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

Kami meminta data 200-an TKA China yang sudah datang itu, apakah betul atau tidak memakai visa kerja? Keahlian mereka seperti apa?

”Kami meminta data 200-an TKA China yang sudah datang itu, apakah betul atau tidak memakai visa kerja? Keahlian mereka seperti apa? Kalau itu tidak ada, kami tetap menolak kedatangan pekerja yang akan datang ini,” ucap Sulkarnain.

Menurut dia, pengalaman masuknya 49 pekerja China pada Maret lalu memakai visa kunjungan menunjukkan bobroknya pengawasan orang asing di wilayah ini. Keimigrasian seharusnya mendeportasi pekerja yang diketahui tiba tanpa dokumen jelas.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Aparat menembakkan meriam air ke arah massa yang menolak kedatangan TKA China di simpang Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa (30/6/2020).

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Kendari Purnomo menyampaikan, pihaknya menunggu waktu karantina ratusan pekerja tersebut selesai lalu melakukan pengecekan lapangan. Dokumen keimigrasian akan dicocokkan sesuai aturan yang berlaku.

”Tanggal 8 Juli besok kami akan lakukan pengecekan. Baru di situ kami bisa menunjukkan hasil verifikasi lapangan,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Sultra Mohammad Endang menuturkan, kesimpulan rapat koordinasi menunjukkan bahwa semua pihak tidak menolak adanya investasi di wilayah Sultra. Akan tetapi, prosedur yang dilakukan harus sesuai aturan dan dilandasi manfaat untuk semua pihak.

Jika tidak mampu menunjukkan dokumen dan keahlian, disarankan langsung dideportasi saja.

Selain itu, keterbukaan dari perusahaan dan imigrasi harus dilakukan. Data keimigrasian hingga keahlian harus bisa ditunjukkan saat masa karantina berakhir. ”Jika tidak mampu menunjukkan dokumen dan keahlian, disarankan langsung dideportasi saja,” ucapnya.

Rekrutmen pekerja lokal, tambah Endang, juga harus terbuka dan sesuai yang diajukan dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Sebab, kedatangan pekerja asing yang terampil harus diikuti dengan penerimaan tenaga pendamping dari lokal.

Berdasarkan dokumen RPTKA yang ditembuskan ke Dinaskertrans Sultra, akan ada 5.281 pekerja lokal yang diterima sebagai tenaga pendamping. Sebanyak 1.868 pekerja lokal akan diterima PT OSS untuk mendampingi 300 pekerja asing, dan sebanyak 3.413 pekerja lokal di PT VDNI untuk mendampingi 200 pekerja asing. Dokumen RPTKA ini diajukan perusahaan ke Kementerian Ketenagakerjaan.