Lalu Lintas Orang di Kalbar Tetap Diawasi agar Covid-19 Tidak Menular ke Desa
Lalu lintas warga, terutama dari luar Kalimantan Barat, masih diawasi secara ketat agar Covid-19 tidak menular hingga ke desa-desa. Selain upaya itu, pemerintah juga diharapkan mengoptimalkan peran masyarakat dan tokoh.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
MARSELINUS JOKO UNTUK KOMPAS
Daerah terminal dan kompleks pertokoan di kota Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sepi pada Senin (23/3/2020). Masyarakat sedang melaksanakan ritual Balala’ untuk menghalau Covid-19.
PONTIANAK, KOMPAS — Lalu lintas warga, terutama dari luar Kalimantan Barat, masih diawasi secara ketat agar Covid-19 tidak menular hingga ke desa-desa. Selain upaya itu, pemerintah juga diharapkan mengoptimalkan peran masyarakat dan tokoh di desa untuk mencegah penularan Covid-19.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat H Manto, Rabu (1/7/2020), mengatakan, pihaknya menyiagakan petugas di terminal-terminal. Pengawasan itu dilakukan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
Petugas secara reguler memeriksa penggunaan masker, jarak antarpenumpang, serta sosialisasi protokol kesehatan di terminal dan kendaraan umum. ’Memang, tidak bisa sepenuhnya berharap hanya pada petertiban di terminal. Sebab, sekarang ini banyak angkutan pribadi yang pergi sampai ke desa-desa,” ujarnya.
Untuk mempermudah pemantauan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar memiliki data alamat, nomor kontak, dan alamat warga yang masuk dari luar Kalbar, baik melalui Pos Lintas Batas Negara maupun yang masuk melalui jalur udara. Warga dihubungi agar mengarantina diri mandiri. Petugas juga mengawasi. Warga baru boleh keluar rumah setelah 14 hari.
”Pengawasan tetap dilakukan karena masyarakat sekarang merasa situasi sudah normal seperti sediakala, bukan normal baru. Kami makin waswas melihat situasi masyarakat yang menganggap situasi sudah normal,” ujar Manto.
Tingkat kerawanan penularan Covid-19 di Kalimantan Barat berdasarkan data terbaru per 28 Juni.
Bus-bus dari Malaysia dan Brunei Darussalam juga belum boleh masuk ke Kalbar. Apalagi, di Sarawak, Malaysia, masih ada kasus Covid-19. Padahal, kasus Covid-19 sempat hilang di Sarawak selama dua minggu, setelah itu muncul lagi kasus baru.
Kami makin waswas melihat situasi masyarakat yang menganggap situasi sudah normal.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, untuk mencegah penularan Covid-19 di desa harus tes cepat massal di tempat keramaian. Kemudian perlu pelacakan orang yang pernah kontak dengan orang yang positif.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar hingga 28 Juni, tes cepat sudah dilakukan kepada 85.221 warga Kalbar. Sebanyak 2.956 orang di antaranya reaktif. Pelacakan dan tes massal terus dilakukan.
Hingga 1 Juli, secara kumulatif di Kalbar terdapat 336 kasus positif Covid-19. Sebanyak 271 orang di antaranya sembuh, 5 orang dirawat, dan 56 orang diisolasi ketat, dan 4 orang meninggal dunia.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga memperpanjang status tanggap darurat bencana non-alam Covid-19 beberapa waktu lalu. Hal itu dipandang perlu karena kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan masih rendah. Perpanjangan status tersebut juga untuk menekan kasus agar semakin rendah.
Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar hingga 28 Juni, sebanyak empat kabupaten/kota berada di zona orange (risiko sedang), yakni Kabupaten Melawi, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sekadau. Sisanya 10 kabupaten berada di zona kuning (risiko rendah). Belum ada daerah yang zona hijau di Kalbar.
Kasus konfirmasi Covid-19 di Kalimantan Barat, hingga 28 Juni banyak diderita penduduk usia produktif.
Kepala Departemen Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Agus Fitriangga mengatakan, upaya lain yang perlu dioptimalkan pemerintah agar Covid-19 tidak menyebar ke desa-desa adalah mengembangkan desa siaga dan berdaya. Peran masyarakat dan tokoh masyarakat desa dioptimalkan. Tokoh masyarakat bisa berperan mengedukasi warga menjalankan protokol kesehatan.
Tokoh masyarakat di desa perlu dilatih pencegahan Covid-19. Mereka juga hendaknya mendata jika ada warga yang mengalami gejala Covid-19 atau pernah kontak dengan orang luar dan bepergian ke daerah zona merah Covid-19.
Partisipasi masyarakat dan tokoh masyarakat di desa-desa belum dioptimalkan karena kasus di Kalbar tidak setinggi di Jawa. Padahal, jika peran masyarakat dan tokoh masyarakat di desa sudah optimal, desa siaga dan berdaya akan berjalan baik.
