KPU Manado dan Tomohon Penuhi Kebutuhan APD Petugas Lapangan

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Meichelle Wenur (48), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), mendata warga yang menjadi pendukung calon wali kota Manado dari jalur perseorangan dalam tahapan verifikasi faktual di Kelurahan Tanjung Batu, Wanea, Manado, Sulawesi Utara, pada Rabu (1/7/2020).

MANADO, KOMPAS — Kebutuhan Panitia Pemungutan Suara akan alat pelindung diri selama tahapan verifikasi faktual calon perseorangan jelang Pilkada 2020 di Manado dan Tomohon, Sulawesi Utara, disebut telah terpenuhi. Petugas juga telah menjalani tes cepat untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 selama tahapan ini.

Di Kelurahan Tanjung Batu, Wanea, Manado, tiga anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), yaitu Meichelle Wenur (48), Henry Paat (45), dan Vandro Rotty (36), mengenakan APD ketika menyambangi rumah-rumah warga dalam proses verifikasi faktual, Rabu (1/7/2020). Mereka dibekali masker, pelindung wajah (face shield), dan sarung tangan lateks.

”APD sudah lengkap selama tiga hari pertama kami bertugas. Kami dibekali vitamin, tisu basah, tisu kering, dan air minum. Semuanya ada stiker KPU (Komisi Pemilihan Umum) Manado. Saya rasa kesehatan kami cukup terjamin,” kata Meichelle.

Ketiganya berjalan kaki bersama ketika mengunjungi rumah para pendukung bakal pasangan calon perseorangan Franky Kambey-Daud Kirojan. Ketika menemui warga untuk meminta KTP dan mengambil foto, mereka tetap menjaga jarak sesuai lebar ruang teras rumah.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Meichelle Wenur (48), anggota PPS, mencatat nomor KTP warga yang menjadi pendukung calon wali kota Manado dari jalur perseorangan dalam tahapan verifikasi faktual di Kelurahan Tanjung Batu, Manado, Rabu (1/7/2020).

KPU Manado menugaskan 261 PPS, masing-masing tiga orang di 87 kelurahan. Mereka bertugas memverifikasi 3.260 pendukung calon Franky-Daud. Pasangan itu mengumpulkan 33.147 dukungan pada Februari lalu. Sebanyak 29.887 dukungan dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi awal.

Komisioner Divisi Hukum KPU Manado Sunday Rompas mengatakan, 251 PPS telah mengikuti tes cepat antibodi (rapid test) pekan lalu, 40 di antaranya reaktif. ”Mereka kami minta isolasi mandiri, sedangkan 10 yang lain tidak boleh bertugas karena tidak ikut rapid test,” kata Sunday.

Sunday menyatakan, tiga PPS di setiap kelurahan telah dibekali 50 set APD untuk dikenakan selama 14 hari kerja. Jumlah itu telah dilebihkan dari kebutuhan 42 set, dengan asumsi sehari satu masker dan sepasang sarung tangan.

Kami terus merasionalisasi anggaran sehingga kebutuhan APD bisa terpenuhi.

KPU Manado juga memberikan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan pengukur suhu tubuh inframerah. Namun, alat ini tak selalu digunakan petugas saat menemui warga.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, KPU Manado menggunakan sebagian dari anggaran Rp 41 miliar yang telah disediakan. Permintaan tambahan Rp 16 miliar pada pemerintah kota belum terpenuhi.

”Kami terus merasionalisasi anggaran sehingga kebutuhan APD bisa terpenuhi. Tambahan anggaran yang kami ajukan juga semakin mengecil,” kata Sunday.

Sementara itu, Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Tomohon Stenly Kowaas mengatakan, PPS di 44 kelurahan masih berupaya memverifikasi data pendukung pasangan perseorangan Robert Pelealu-Franciskus Hermanus Angelo Soekirno. Dari 7.962 bukti dukungan yang dikumpulkan, sebanyak 7.924 perlu diverifikasi faktual.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Meichelle Wenur (48), anggota PPS, menunjukkan bekal tisu, cairan pembersih tangan, serta botol air mineral ketika melaksanakan verifikasi faktual di Kelurahan Tanjung Batu, Manado, Rabu (1/7/2020).

”Jumlah dukungan di tiap kelurahan tidak serupa, ada yang bahkan tidak sampai 100, ada yang ribuan. Karena itu, PPS tidak boleh bergerombol ketika melaksanakan verifikasi faktual. Kalau di satu kelurahan ada 10 lingkungan (setara rukun warga), harus bagi tugas masing-masing tiga lingkungan agar cepat selesai,” kata Stenly.

Tugas PPS di beberapa kelurahan menjadi lebih berat setelah tes cepat empat dari 132 orang PPS di Tomohon menunjukkan hasil reaktif pekan lalu. Stenly mengatakan, mereka telah dilarang bertugas sebelum diambil sampel usapnya untuk dipastikan negatif atau positif Covid-19.

Baca juga: Verifikasi Faktual Pendukung Terpapar Covid-19 lewat Panggilan Video

”Jangan sampai penularan meluas gara-gara pilkada. Untuk mencegah penularan, kami juga sudah bekerja sama dengan kepala lingkungan dan lurah untuk mengetahui orang-orang yang berisiko untuk ditemui. Verifikasi bisa dilakukan dengan video call lewat Whatsapp untuk mencocokkan wajah pendukung dengan foto KTP-nya,” kata Stenly.

Untuk memenuhi kebutuhan APD bagi PPS, KPU Tomohon juga hanya menggunakan sebagian dari Rp 18 miliar yang telah dianggarkan. Karena jumlah PPS hanya 132 di 44 kelurahan, hanya Rp 780 juta yang digelontorkan untuk menyediakannya, termasuk alat tes cepat. Agenda seperti rapat di hotel dan perjalanan dinas telah direalokasi untuk APD.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tomohon Deisy Soputan mengatakan, sebanyak 44 pengawas ad hoc di tingkat kelurahan turut memastikan kepatuhan PPS terhadap protokol kesehatan. Hal ini sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tahapan Pilkada 2020. Sejauh ini belum ada laporan pelanggaran.

”Pengawasan kami sekarang bukan hanya menyangkut prosedur, tetapi juga kepatuhan pada protokol kesehatan. Sampai hari ini, tugas teknis rekan-rekan PPS, seperti wawancara, masih sesuai protokol pencegahan Covid-19, jadi masih lancar,” kata Deisy.

Baca juga: Tahapan Pilkada Dinilai dalam Ketidakpastian

Bawaslu Tomohon juga telah mengadakan tes cepat bagi 44 Panitia Pengawas Kelurahan dan 15 Panitia Pengawas Kecamatan. Hasilnya, masing-masing satu orang dari dua kelompok itu menunjukkan reaktif. ”Kami minta isolasi mandiri, tidak boleh ikut pengawasan. Jangan sampai ada kluster pilkada,” ujar Deisy.

Adapun pengeluaran untuk APD diambil dari anggaran Rp 7,1 miliar sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Bawaslu Tomohon tidak meminta penambahan anggaran karena jumlah anggota panitia yang relatif kecil. Pembelanjaan paling banyak diarahkan untuk honor pengawas ad hoc.