Sempat Ditunda, KPU Indramayu Tegaskan Verifikasi Faktual Lancar

Setelah sempat diprotes akibat penundaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, KPU Kabupaten Indramayu memastikan tahapan Pilkada 2020 tersebut berjalan lancar.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Suasana Kantor KPU Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/6/2020).

INDRAMAYU, KOMPAS — Setelah sempat diprotes akibat penundaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memastikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 tersebut berjalan lancar. Verifikasi dilakukan sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan data KPU Indramayu, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan hingga hari ketiga, Senin (29/6/2020), sudah lebih dari 26 persen dari target 120.452 berkas dukungan. Tahapan tersebut dimulai pada 27 Juni dan ditargetkan rampung pada 10 Juli mendatang. ”Verifikasi ini masih sesuai rencana. Tidak ada kendala,” kata Ketua KPU Indramayu Ahmad Toni Fatoni.

Sebelumnya, Rabu (24/6), massa pendukung calon perseorangan Toto Sucartono-Deis Handika menggeruduk Kantor KPU Indramayu. Mereka kecewa karena tahapan verifikasi faktual yang seharusnya dimulai hari itu mendadak ditunda. Alasannya, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum menjalani tes uji cepat Covid-19.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Ketua KPU Indramayu Ahmad Toni Fatoni

Tes tersebut dilakukan demi memastikan kondisi kesehatan petugas PPS yang akan turun ke lapangan dan bertemu dengan warga. Menurut Toni, seluruh PPS yang berjumlah 1.902 orang telah mengikuti tes cepat. ”Namun, kami belum diberi tahu oleh RSUD Indramayu apakah hasilnya ada yang reaktif atau tidak. Kalau ada, harus segera menjalani tes swab (usap tenggorokan),” ungkapnya.

Toni memastikan, petugas PPS yang bertugas menerapkan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, sarung tangan, pelindung wajah, dan membawa cairan antiseptik. Petugas juga rutin menjalani pengukuran suhu tubuh. Alat pelindung diri tersebut diperoleh dari bantuan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Indramayu dan pendanaan KPU setempat.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Calon Kepala Daerah Perseorangan Minta Dispensasi

Bahkan, lanjutnya, verifikasi faktual dapat dilakukan melalui telepon video via aplikasi Whatsapp jika warga termasuk terduga atau pasien Covid-19. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Apalagi, kasus positif Covid-19 di Indramayu mencapai 34 orang, terbanyak di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Pelaksana Tugas Bupati Indramayu Taufik Hidayat mengatakan, protokol kesehatan akan diberlakukan secara ketat di zona merah penyebaran Covid-19, seperti Karangampel dan Tukdana. ”Perhitungan kami dengan Pemprov Jabar, kasus Covid-19 di Indramayu sudah menurun pada Desember,” ujarnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pelaksana Tugas Bupati Indramayu Taufik Hidayat

Pihaknya siap menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang. Sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), anggaran untuk pilkada bertambah Rp 17 miliar. ”Totalnya, dengan biaya pengamanan, sekitar Rp 114 miliar. Ini bisa terpenuhi,” ucapnya.

Calon perseorangan dalam Pilkada Indramayu, Toto Sucartono, mendesak KPU Indramayu agar patuh pada rencana tahapan verifikasi faktual. Pihaknya merasa dirugikan karena penundaan tahapan tersebut.

Apalagi, pihaknya telah siap menghadapi verifikasi faktual sejak Januari. ”Namun, kami yakin bisa mendapat sekitar 100.000 berkas dukungan dan lolos tahapan ini,” ujarnya.

Baca juga: Awasi Potensi Terbentuknya Kluster Pilkada