Restorasi Gambut di Lahan Konsesi Sulit Dipantau

Kegiatan restorasi gambut di lahan konsesi sulit dipantau. Perusahaan pemegang izin konsensi masih ada yang tak terbuka.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Sebanyak 69 ahli gambut dari sembilan negara bersama Badan Restorasi Gambut (BRG) RI dan masyarakat melakukan penanaman bibit pohon belangiran di Desa Taruna Jaya, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu (4/11/2017).

BANJARMASIN, KOMPAS — Kebakaran lahan gambut masih kerap terjadi di lahan konsesi. Untuk itu, kegiatan restorasi gambut sangat penting dalam rangka mencegah kebakaran lahan gambut. Namun, kegiatan restorasi gambut di lahan konsesi sejauh ini masih sulit dipantau.

Wakil Sekretaris Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalimantan Selatan Adenansi mengatakan, restorasi gambut di lahan konsesi adalah pengembalian atau pemulihan keadaan gambut yang berada di kawasan berizin atau konsesi ke keadaan semula. Ekosistem gambut yang terdegradasi sangat rentan terbakar.

”Restorasi gambut di lahan konsesi menjadi tanggung jawab pemegang izin konsesi. Pelaksanaannya sejauh ini sulit dipantau karena masih ada perusahaan yang tidak welcome,” kata Adenansi di Banjarmasin, Minggu (28/6/2020).

Pelaksanaannya sejauh ini sulit dipantau karena masih ada perusahaan yang tidak welcome.

Dalam kegiatan restorasi gambut di areal konsesi, TRGD hanya melakukan supervisi dengan memberikan asistensi dan bimbingan teknis serta pendampingan kepada pemegang konsesi di areal target restorasi. ”Di lapangan, kami juga menjumpai data yang disampaikan masih kacau dan tidak diperbarui,” ujarnya.

Lokasi supervisi restorasi gambut di areal konsesi dipilih dengan memerhatikan beberapa aspek, di antaranya berada di Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) prioritas kerja Badan Restorasi Gambut, konsesi tak bermasalah hukum, sudah mendapatkan surat keputusan perintah pemulihan, dan telah memiliki rencana pemulihan, serta berada pada areal gambut pasca-kebakaran 2015.

Baca juga: Masyarakat Sekitar Lahan Gambut Didorong Lebih Aktif

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kebakaran masih luas membara di wilayah Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam patroli udara Tim Satuan Tugas Karhutla Jambi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Senin (8/10/2019). Empat heli pemadam serta tim darat masih terus berjuang mengendalikan api.

Di Kalsel, ada 12 perusahaan perkebunan yang menjadi target supervisi lahan konsesi. Target supervisi restorasi gambut Oktober 2018-April 2020 seluas 49.911,66 hektar (ha) dan sudah terlaksana seluas 32.245,38 ha atau 64,60 persen. ”Beberapa perusahaan yang dipantau ternyata sudah tidak aktif lagi,” kata Adenansi.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, kebakaran di dalam dan sekitar area konsesi masih terjadi karena pencegahan kebakaran tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan mandat restorasi gambut.

”Kami melihat perusahaan juga belum maksimal melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah gambut, terutama terkait sarana dan prasarana,” ujarnya.

Kisworo mengatakan, ada pola relasi antara alih fungsi lahan skala besar oleh korporasi terhadap karhutla. Pola kanalisasi yang dilakukan perusahaan menyebabkan gambut kering dan tidak menyimpan cadangan air yang cukup untuk berlindung dari ancaman kebakaran. ”Ada semacam fenomena jika lahan gambut terbakar, maka kemudian tumbuhlah sawit,” katanya.

Baca juga: Pencapaian Restorasi Gambut di Kalteng Masih Rendah

KOMPAS/INFOGRAFIK/LUHUR

Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 sampai 2020 disandingkan dengan kasus Covid-19 di kawasan yang menjadi langganan karhutla selama ini.

Pemberdayaan masyarakat

Peneliti Ahli Utama Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru Acep Akbar mengatakan, karhutla hampir terjadi setiap tahun dan menghasilkan asap lintas batas negara. Namun, kebakaran berskala kecil seringkali tidak diperhatikan sehingga kegiatan pencegahan pun diabaikan.

”Pengendalian hendaknya dilakukan sejak api masih kecil. Masyarakat desa atau mereka yang tinggal di sekitar hutan dan lahan biasanya paling tahu sumber api. Untuk itu, mereka harus diberdayakan supaya bisa langsung responsif,” katanya.

Menurut Acep, pencegahan dan pengendalian karhutla sejatinya sudah ada dalam kearifan lokal. Masyarakat desa tinggal diperkuat dan dilengkapi dengan sarana prasarana supaya pengendalian karhutla berbasis masyarakat itu benar-benar efektif. ”Di setiap desa haruslah dibentuk masyarakat peduli api,” ujarnya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Petugas berupaya memadamkan api di lahan gambut yang terbakar di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (15/10/2019).

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalsel Hero Setiawan mengatakan, pihaknya sudah mengimbau ke semua perusahaan anggota GAPKI agar mulai mempersiapkan pengendalian karhutla, mulai dari sistem, organisasi, dan sarana prasarananya.

”Semua diminta meninjau kembali sarana prasarana yang dimiliki dan memperbaikinya jika terjadi kerusakan. Harapannya, saat terjadi kebakaran nanti semua sudah siap sehingga kebakaran segera bisa diatasi,” katanya.

Baca juga: Pulang Pisau Makin Peduli Lingkungan