Di tengah penanganan pandemi Covid-19 di Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah kembali melakukan penggantian Penjabat Wali Kota Makassar.
Oleh
Reny Sri Ayu
·3 menit baca
MAKASSAR, KOMPAS — Di tengah penanganan pandemi Covid-19 di Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah kembali melakukan penggantian Penjabat Wali Kota Makassar. Penggantian ini merupakan yang kedua kali selama pandemi. Nurdin menyebutkan, penggantian ini sebagai misi kemanusiaan untuk mengatasi pandemi.
Pelantikan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar yang baru, Rudy Djamaluddin, berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, di Makassar, Jumat (26/6/2020). Rudy, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulsel, menggantikan Yusran Yusuf yang baru 45 hari menjabat Pj Wali Kota. Yusran dilantik pada 13 Mei lalu menggantikan Iqbal Suhaeb yang telah setahun menjabat Pj Wali Kota Makassar.
Jabatan Wali Kota Makassar kosong sejak Mei 2019 setelah masa jabatan M Ramdhan Pomanto berakhir. Hal ini menyusul hasil Pilkada Kota Makassar 2018 yang dimenangi kotak kosong sehingga pilkada tidak menghasilkan wali kota terpilih. Pilkada Makassar kembali digelar akhir tahun ini. Hingga wali kota definitif dilantik, posisi wali kota diemban oleh penjabat.
Dalam sambutannya, Nurdin Abdullah meminta Rudy bekerja sama dengan semua camat untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 di Makassar. Dia bahkan meminta agar camat yang tak mau bekerja sama diberi teguran, bahkan diganti.
Sehari sebelum pelantikan, Nurdin mengatakan, penggantian Pj Wali Kota dilakukan karena alasan pandemi, di mana Makassar menjadi episentrum di Sulsel. Nurdin menilai, lonjakan kasus besar di Makassar disebabkan oleh tidak diindahkannya protokol kesehatan.
”Sebenarnya, kalau Makassar bisa diatasi, 80 persen kasus Covid-19 di Sulsel selesai. Dibutuhkan pemimpin yang kuat, kekompakan, dan kolaborasi untuk atasi pendemi ini. Saya sudah berkonsultasi dengan Mendagri dan intinya dibutuhkan pemimpin kuat yang bisa mengendalikan pemerintahan dan masyarakat untuk bisa mengendalikan pandemi,” kata Nurdin.
Nurdin menegaskan bahwa penggantian ini adalah misi kemanusiaan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Sementara itu, Rudy mengatakan, setelah pelantikan, dirinya segera mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani pandemi.
Di antara yang akan dilakukan adalah menggerakkan semua perangkat pemerintah hingga tingkat rukun warga (RW). Langkah itu untuk turut mengedukasi warga mematuhi protokol kesehatan.
Terkait penggantiannya yang mendadak, Yusran mengaku cukup terkejut. Terlebih, rencana penggantian diketahuinya dari pemberitaan dan sejumlah pihak. Namun, dia mengatakan bisa menerima hal ini. Dia mengaku lega karena bebannya berkurang. Dia menyatakan akan kembali mengajar di Universitas Hasanuddin, tempat pengabdiannya selama ini.
Berdasarkan catatan Kompas, terkait penanganan pandemi Covid-19 di Makassar, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb sempat melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama dua periode, yakni 24 April-5 Mei dan 6 Mei-22 Mei. Iqbal pun melakukan tindakan tegas terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan PSBB.
Namun, Gubernur Nurdin melonggarkan dengan pertimbangan untuk tetap menjaga perekonomian daerah. Dia pun meminta toko-toko dibuka saat PSBB masih berjalan. Setelah PSBB berakhir pada 22 Mei, praktis semua aktivitas perekonomian Makassar kembali bergulir, termasuk tempat-tempat usaha yang menyedot pengunjung.
Setelah Lebaran, kasus di Makassar terus merangkak hingga pernah mencapai lebih dari 200 kasus baru dalam sehari. Per Kamis (25/6) pukul 22.13 Wita, berdasarkan data laman Sulsel Tanggap Covid-19, total akumulasi kasus positif sebanyak 4.304.
Dari jumlah itu, 2.788 orang dirawat (baik isolasi mandiri maupun di rumah sakit), 1.361 orang sembuh, dan 155 orang meninggal. Sulsel pun kini menempati urutan ketiga provinsi dengan kasus akumulatif tertinggi nasional di bawah Jawa Timur dan DKI Jakarta. (ENG)