524 Hunian Tetap untuk Korban Tsunami di Lampung Selatan Siap Dibangun

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Suasana hunian tetap yang dibangun untuk korban tsunami di Desa Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Minggu (22/12/2019).

KALIANDA, KOMPAS — Sebanyak 524 unit hunian tetap untuk korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, siap dibangun. Pemerintah akan memberdayakan masyarakat sebagai pekerja demi menggerakkan perekonomian desa.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan M Darmawan menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 48,28 miliar untuk pembangunan huntap tersebut. Saat ini, proses pembebasan lahan seluas 7,9 hektar yang tersebar di sembilan desa sudah rampung. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan lokasi pembangunan huntap aman dari ancaman tsunami.

Kami mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat karena nantinya mereka juga dilibatkan dalam pembangunan huntap. Ini bagian dari program padat karya agar masyarakat mendapat pekerjaan.

Menurut dia, hunian tetap itu akan dibangun tidak jauh dari permukiman warga. Hal itu karena para korban yang sebagian besar nelayan tidak ingin pindah dari kawasan pesisir. Meski begitu, lokasi hunian tetap berada di dataran tinggi dan cukup jauh dari pinggir pantai sehingga aman dari terjangan ombak tsunami.

”Kami mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat karena nantinya mereka juga dilibatkan dalam pembangunan hunian tetap. Ini bagian dari program padat karya agar masyarakat mendapat pekerjaan,” kata Darmawan saat dihubungi dari Bandar Lampung, Kamis (18/6/2020).

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Anak-anak melihat monumen tsunami, Minggu (22/12/2019), yang didirikan di Desa Kujir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, untuk mengenang bencana.

Meski begitu, pemerintah memastikan akan tetap mengikuti protokol ketat pencegahan Covid-19 selama proses pembangunan berlangsung. Selain menggunakan masker, pembagian jadwal pekerja juga akan diatur per kelompok.

Baca juga: Bangunan Hunian Tetap Digarap Tak Sesuai Standar Tahan Gempa

Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan pembangunan hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap pembangunan seluruh hunian tetap bisa selesai hingga akhir tahun 2020.

Pada tahap awal, kata Darmawan, pemerintah akan membangun rumah contoh dengan luas 36 meter persegi di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Selanjutnya, pembangunan akan dilakukan secara paralel di delapan lokasi lainnya, antara lain di Desa Way Muli Timur, Way Muli Induk, dan Banding.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Warga menggelar doa bersama memperingati satu tahun pascatsunami Selat Sunda, Minggu (22/12/2019), di Desa Kujir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Perahu

Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, menjadi daerah terparah karena diterjang tsunami pada 22 Desember 2018 malam. Tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang menerjang Banten dan Lampung itu menewaskan 431 orang. Selain itu, sekitar 7.200 orang terluka dan 46.646 warga mengungsi.

Masjuki (50), salah satu korban tsunami, menuturkan, dia senang karena hunian tetap akan segera dibangun. Selama satu tahun terakhir, dia tinggal bersama istri dan ketiga anaknya di hunian sementara yang berukuran 4 meter x 6 meter.

Meski begitu, dia berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan hunian, tetapi juga perahu bagi nelayan. Masjuki terpaksa berhenti melaut karena perahu ketintingnya hancur diterjang ombak saat tsunami. Untuk menyambung hidup, Masjuki beralih menjadi buruh serabutan.

Baca juga: Penantian 20 Bulan Penyintas Gempa di Palu Mulai Terwujud

Ketua Rukun Nelayan Beringin Jaya Umaryadi mengatakan, di Desa Way Muli Timur, ada sekitar 60 nelayan korban tsunami yang belum mendapat bantuan perahu. Jumlah nelayan yang belum tersentuh bantuan diprediksi mencapai ratusan orang.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Dampak tsunami Selat Sunda yang merusak Desa Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa, Lampung, Selatan Lampung, pada 23 Deaember 2018.

Terkait hal tersebut, Darmawan mengakui, sebagian besar nelayan korban tsunami belum mendapatkan bantuan perahu. Meski begitu, BPBD Lampung Selatan sudah berupaya mengusulkan bantuan perahu untuk nelayan pada pemerintah pusat.

Sejumlah nelayan sudah mendapat bantuan dari donatur. Darmawan meminta agar nelayan yang belum mendapat bantuan perahu bersabar karena pemerintah pusat tengah memprioritaskan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Bersama Korban Tsunami di Lampung