Satgas Gakkum TNI-Polri Diterjunkan Hadapi KKB di Intan Jaya
Aparat keamanan siap menghadapi kelompok kriminal bersenjata di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mereka mengerahkan Satuan Tugas Penegakan Hukum gabungan TNI dan Polri.
Oleh
FABIO COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS - Satuan Tugas Penegakan Hukum gabungan TNI dan Polri diterjunkan ke Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata. Kelompok ini telah menembak dua warga hingga tewas dan seorang warga mengalami luka berat.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw di Jayapura, Selasa (2/6/2020), mengatakan, terdapat dua satgas di Intan Jaya yang saat ini telah disiapkan untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata, yakni Satgas Pinang Sirih dan Satgas Penegakan Hukum.
Satgas gabungan Polri dan TNI ini akan mengejar para pelaku yang diduga telah membangun basis markas di salah satu kampung di Distrik Wandai. "Kedua satgas ini di bawah kendali saya dan Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab. Tim akan mengecek informasi KKB telah membangun pos di Wandai," jelas Paulus.
Ia mengatakan, hingga kini asal daerah anggota KKB yang menembak tiga warga sipil di Wandai belum diketahui. Ia menduga, para pelaku juga terlibat dalam aksi perampasan tiga pucuk senjata milik anggota polisi di Kampung Ndeotadi, Kabupaten Paniai, pada 15 Mei 2020.
Paulus mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, para pelaku menyerang ketiga korban di Wandai karena dianggap sebagai mata-mata pihak kepolisian dan TNI. Padahal mereka adalah tenaga kesehatan dan petani. "Kami akan menindak tegas kelompok ini. Perbuatan mereka yang menyerang dua tenaga kesehatan dan seorang warga lain tidak berperikemanusian," tegas dia.
Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih, Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan Polri untuk memulihkan keamanan di Wandai. Ia menambahkan, TNI AD berencana membuka sejumlah markas Koramil di Intan Jaya. Hal ini untuk mengatasi persoalan minimnya aparat keamanan di wilayah tersebut.
"Perbuatan mereka tidak dapat dibenarkan karena telah menyerang warga sipil dengan tuduhan mata-mata," tambahnya.
TNI AD berencana membuka sejumlah markas Koramil di Intan Jaya. Hal ini untuk mengatasi persoalan minimnya aparat keamanan di wilayah tersebut.
Di Kabupaten Intan Jaya, terdapat delapan distrik atau kecamatan. Namun, masih ada lima distrik yang belum ditempatkan aparat keamanan, yakni Tomasiga, Agisiga, Ugimba, Wandai, dan Iyandoga. Hanya tiga distrik yang telah ditempati aparat keamanan TNI-Polri yakni Distrik Sugapa, Hitadipa, dan Homeyo.
Kelompok ini diketahui menembak dua tenaga kesehatan, yakni Alemanek Bagau dan Heniko Somau yang sedang bertugas dalam penanganan Covid-19 pada 22 Mei 2020. Alemanek berhasil selamat meski menderita empat luka, sedangkan rekannya Heniko meninggal dunia dengan tiga luka tembak.
Kelompok ini juga menembak seorang petani bernama Yunus Sani yang sedang melintasi Kampung Magataga, Distrik Wandai, pada Jumat (29/5/2020). Dalam insiden ini, Yunus tewas di tempat.
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Sebby Sambom mengakui, pihaknya terlibat dua aksi penembakan di Wandai. Ketiga korban dinilai sebagai mata-mata yang bekerja untuk aparat keamanan RI.
"Kami telah memiliki daftar orang Papua yang bekerja sama dengan TNI dan Polri. Kami akan mengincar mereka sesuai perintah dari pimpinan Mayjen Lekagak Telenggen," tegas Sebby.
Pastor Yustinus Rahangiar, pimpinan perwakilan gereja Katolik di Intan Jaya menilai, gangguan keamanan di Wandai beberapa pekan terakhir telah menyebabkan seluruh aktivitas warga terganggu. Ia menyatakan pihak gereja bersama tokoh masyarakat setempat akan bernegosiasi dengan kelompok kriminal bersenjata tersebut di Wandai. Tujuannya agar mereka dapat menghentikan aksi penyerangan terhadap warga sipil.
"Kondisi ini menyebabkan warga trauma dan ketakutan. Mereka pun tak dapat pelayanan kesehatan lagi setelah penembakan dua paramedis ini," ungkap Yustinus.
Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Frits Ramandey mengatakan, hadirnya pos kelompok sipil bersenjata di Wandai berpotensi memberikan teror atau intimidasi bagi warga setempat. "Apabila ada gangguan keamanan dari kelompok ini, aparat harus hadir untuk melindungi warga. Sebab, perbuatan kelompok ini telah merampas hak warga untuk hidup aman," tutur Frits.