Prosedur Standar Operasi Normal Baru Dunia Pariwisata Disiapkan
Presiden Joko Widodo minta agar pembukaan sektor pariwisata tidak tergesa-gesa. Perlu disusun prosedur standar operasi dan protokol kesehatan. Penting pula sosialisasi secara masif, simulasi, dan uji coba.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo meminta protokol kesehatan dan prosedur standar operasi (SOP) perilaku baru di dunia pariwisata disiapkan. Dalam rapat terbatas terkait pariwisata di era normal baru yang dilangsungkan secara virtual dari Istana Merdeka, Kamis (28/5/2020), Presiden Jokowi juga meminta supaya semua protokol disosialisasikan, diuji, disimulasi, dan dijalankan secara ketat.
JAKARTA, KOMPAS — Rincian prosedur standar operasi yang sesuai protokol kesehatan Covid-19 di sektor pariwisata mulai disiapkan. Namun, pembukaan sektor tersebut diminta tidak tergesa-gesa. Pembukaan sangat bergantung pada kesiapan daerah dan rendahnya tingkat penularan Covid-19.
Pembukaan kembali dunia pariwisata Indonesia dengan tatanan normal baru dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara daring dari Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/5/2020).
Presiden Jokowi mengingatkan isu higienitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan wisata menjadi pertimbangan utama wisatawan saat ini. Karena itu, protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata harus mampu menjawab isu-isu yang menjadi perhatian tersebut.
”Protokol kesehatan yang ketat dari sisi transportasi, sisi hotel, di sisi restoran, dan juga di area-area wisata yang kita miliki dan sebagai perbandingan, saya minta lihat benchmark di negara lain yang sudah menyiapkan kondisi new normal di sektor pariwisata,” kata Presiden dalam pidato pengantar ratas.
Pantai Legian dan obyek wisata lain di Kabupaten Badung, Bali, termasuk Pantai Kuta, masih ditutup bagi masyarakat, Minggu (17/5/2020). Industri pariwisata di Bali menyepi selama pandemi Covid-19. .
Standar baru yang disiapkan untuk menjadi kultur dan kebiasaan baru di sektor pariwisata juga diminta untuk disosialisasikan secara masif, disimulasikan, dan diuji coba. Pengawasan lapangan juga harus kuat. Sebab, adanya kasus baru Covid-19, termasuk yang dibawa dari luar negeri, akan berdampak pada citra pariwisata dan tidak mudah untuk memulihkannya.
Presiden pun meminta supaya kalkulasi, manajemen, dan pengawasan di lapangan betul-betul dilakukan.
Seusai ratas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menjelaskan, persiapan protokol kesehatan dan prosedur standar operasi di sektor pariwisata akan disiapkan dengan detail. Namun, pembukaan destinasi wisata Indonesia sangat ditentukan kondisi penularan Covid-19 di daerah wisata. Simulasi, sosialisasi, dan uji coba kesiapan daerah, ditekankannya, harus dilakukan terlebih dahulu.
Selain masalah kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, pemerintah juga mendorong pariwisata yang berkualitas. Harapannya, pariwisata yang berkualitas ini bisa menjadi salah satu faktor penting di era normal baru. Pariwisata yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas tersebut sudah didorong oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelum muncul pandemi Covid-19.
Presiden Jokowi juga meminta pembukaan destinasi wisata tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Tahapan-tahapan menuju pembukaan tersebut harus disiapkan dengan rinci dan ada kendali yang baik.
Wishnutama menegaskan, semua bergantung pada kesiapan daerah. Namun, dalam perhitungannya, persiapan dan pelaksanaan tahapan-tahapan menuju pembukaan destinasi wisata memerlukan waktu setidaknya satu bulan sejak daerah itu direncanakan membuka kembali destinasi wisata yang dimiliki.
”Jadi bukan satu bulan dari sekarang, ya, tetapi satu bulan kurang lebih dari saat ditentukan bahwa daerah tersebut bisa dibuka,” ujarnya.
Selain itu, ketika jumlah penderita Covid-19 kembali naik, pariwisata akan kembali ditutup. Adapun untuk mencegah adanya pelanggaran prosedur standar operasi dan protokol kesehatan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Disiplin tinggi harus dimiliki semua sektor pendukung pariwisata. Karena itu, menurut Wishnutama, perlu ada sanksi seperti pencabutan izin bila protokol kesehatan tidak dipatuhi.
Saat ini, Wishnutama mengatakan, BPS masih menghitung potensi kerugian di sektor pariwisata. Meski demikian, ia melihat krisis akibat pandemi Covid-19 mengganggu bisnis pariwisata yang mendatangkan setidaknya 1,3 juta-1,4 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia setiap bulan.
Inovasi
Mengingat preferensi liburan yang diprediksi akan bergeser pada bepergian sendiri, wisata kesehatan, wisata virtual, dan staycation (menghabiskan waktu liburan di hotel), Presiden Jokowi mengingatkan supaya pelaku industri wisata serta ekonomi kreatif menyesuaikan diri dan berinovasi. Tak hanya itu, strategi khusus dalam promosi pariwisata di era normal baru ini diharap disiapkan secara khusus.
”Saya kira kita perlu fokus terlebih dahulu untuk mendorong wisatawan domestik dan untuk itu saya minta diidentifikasi daerah-daerah wisata dengan R0 (daya tular Covid-19 dari satu kasus positif) di bawah satu sehingga secara bertahap kita bisa membuka pariwisata tetapi sekaligus dengan pengendalian protokol yang ketat,” kata Presiden.
Promosi pariwisata ini, menurut Wishnutama, akan memanfaatkan pemasaran digital. Dengan demikian, promosi lebih tepat sasaran sesuai kesukaan calon konsumen wisata.
KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA
Kawasan wisata Sanur di Kota Denpasar, Senin (4/5/2020), terlihat lengang. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan industri pariwisata di Bali.
Secara terpisah, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Prof Azril Azahari mengingatkan, justru pada masa krisis akibat pandemi Covid-19, sektor pariwisata Indonesia harus berbenah dan memperbaiki apa-apa yang menjadi kelemahan pariwisata Indonesia, yakni kesehatan, higienitas, sanitasi, keamanan, dan keselamatan.
Pemerintah perlu serius dan fokus dalam hal-hal tersebut. Ketika semua kekurangan bisa diatasi, promosi destinasi pariwisata bisa dilakukan. Adapun keunikan dan otentitas yang mengakar pada kearifan lokal dan menjadi daya tarik wisata Indonesia perlu menjadi perhatian.
Unsur-unsur itu sekaligus penting untuk diperhatikan dalam mengevaluasi program 10 Bali Baru. Sebab, ini akan menjadi modal dalam menguatkan nilai pariwisata Indonesia. Azril sepakat bahwa sudah semestinya Indonesia mengubah target pariwisata dari kuantitas menjadi berbasis nilai. Karena itu, kualitas pariwisata Indonesia serta keunikan dan otentisitas menjadi sangat penting.
Sambil mempersiapkan kehadiran wisatawan mancanegara, Azril menambahkan, pemerintah dan pelaku industri pariwisata bisa fokus mendorong wisatawan domestik. Namun, karena pariwisata adalah bisnis kepercayaan, perlu dibangun optimistis dan kepercayaan dunia. ”Jadi, inilah waktu yang paling baik untuk membalikkan krisis menjadi peluang,” kata Guru Besar Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ini.
