Jalan Tikus Juga Diawasi Selama PSBB Malang Raya

Selain jalur utama, pemantauan terhadap warga dari luar daerah yang hendak masuk ke Malang Raya juga dilakukan di jalur-jalur tikus. Petugas Polsek dan Koramil turut memantau jalur-jalur itu.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Petugas memeriksa setiap kendaraan dari luar daerah yang hendak masuk ke Malang, Jawa Timur, seiring pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di wilayah itu sejak Minggu (17/5/2020). Tampak salah satu titik pemeriksaan di pintu keluar Tol Pandaan-Malang di Lawang, Senin (18/5/2020).

MALANG, KOMPAS — Jalur tikus tak luput dari pantauan petugas pembatasan sosial berskala besar di Malang Raya. Jalur itu biasa dipakai oleh travel gelap. Pemantauan di jalur tikus dibantu oleh Polsek dan Koramil.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang EK Hafi Lutfi, Senin (18/5/2020), mengatakan, pemantauan terhadap kendaraan dari luar daerah di jalan tikus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kecamatan. Apabila pengguna jalan tidak bisa menunjukkan surat keterangan dan maksudnya tidak jelas, akan diminta kembali ke tempat asal.

”Memang masih ada celah, seperti jalan tikus. Namun cela itu kita kerjasamakan dengan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika). Muspika membuat pos pantau mandiri di tingkat kecamatan yang dibantu oleh Koramil dan Polsek,” katanya.

Baca juga : Pedagang Pasar Tradisional di Malang Jalani Tes Cepat Covid-19

Setiap hari, menurut Lutfi, kegiatan penapisan diperketat. Jumlah pos pantau di jalur utama ditambah. Jika semula ada enam titik, sekarang ditambah menjadi delapan titik, salah satunya Kasembon. Sejauh ini pos pantau Lawang dan Kasembon menjadi pos pantau yang paling banyak meminta kendaraan untuk berputar balik.

Terkait upaya proteksi terhadap masuknya travel gelap, Lutfi mengatakan pihaknya berharap ada sanksi tegas dari pihak terkait. Karena selama ini travel gelap tidak terdata di Dinas Perhubungan. Sebelumnya, travel gelap membawa pemudik dari Banyuwangi sempat digagalkan masuk ke Kabupaten Malang di Ampelgading (dekat perbatasan Lumajang).

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Bupati Malang M Sanusi menempelkan stiker lawan Covid-19 di pintu angkot, Senin (18/5/2020).

”Kalau travel resmi, lewat perusahaan, kami sudah mengimbau untuk tidak mengangkut penumpang mudik. Kita sudah imbau sejak 10 April lalu, setelah itu kita lakukan penekanan. Dan saat ini sudah masuk PSBB pasti ada sanksi nantinya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Malang M Sanusi meminta awak angkutan kota (angkot) meliburkan diri selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang beroperasi, tetapi merugi akibat tidak ada penumpang. Sebagai pengganti, pemerintah Kabupaten Malang memberikan bantuan sembako berwujud 15 kilogram (kg) beras, 1 kg telur, dan 2 liter minyak goreng.

Memang masih ada celah, seperti jalan tikus. Namun, celah itu kita kerjasamakan dengan musyawarah pimpinan kecamatan.

Sejauh ini awak angkot tidak dilarang beroperasi selama PSBB. Hanya saja, mereka harus menerapkan pembatasan penumpang 50 persen dari kapasitas tempat duduk. Di Kabupaten Malang terdapat 36 trayek angkot, tetapi delapan trayek di antaranya tidak aktif.

Baca juga : Pusat Transaksi di Malang Sesuaikan Diri

”Untuk mengurangi perpindahan orang, para sopir ini kita bantu sembako dengan catatan tidak usah beroperasi. Karena jika beroperasi, hanya mengangkut empat penumpang mereka akan rugi di biaya bahan bakar,” kata Sanusi, seusai bertemu perwakilan awak angkot, Senin siang.

Menanggapi saran Pemerintah Kabupaten Malang agar libur selama PSBB, perwakilan awak angkot mengatakan, terjadi penurunan penumpang drastis selama pandemi. Jika biasanya mereka bisa mengangkut 10 orang dalam satu kali jalan, saat ini tiga penumpang saja susah. Hal ini berimbas pada setoran. Jika sebelumnya mereka bisa setor Rp 80.000 per hari, maka saat ini hanya sekitar Rp 30.000.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Petugas memeriksa setiap kendaraan dari luar daerah yang hendak masuk ke Malang, Jawa Timur, seiring pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di wilayah itu sejak Minggu (17/5/2020). Tampak salah satu titik pos pantau di pintu keluar Tol Pandaan-Malang di Lawang, Senin (18/5/2020).

”Dari awal kita sepakat adanya PSBB, tetapi prioritas yang harus didahulukan adalah angkutan dan pasar. Karena jika dua bidang ini masih beroperasi, tidak bisa kita lakukan PSBB. Tadi Pak Bupati bilang lebih baik angkutan tetap di rumah dan dia sanggup sediakan kebutuhan hidup untuk teman-teman dan bantuan langsung tunai Rp 200.000 kali tiga,” ujar Edi Sunarko, koordinator Sopir Angkot.

Kalau berbicara soal cukup, menurut Edy, sebenarnya bahan pokok itu tidak cukup jika anggota keluarga mereka banyak. Apalagi saat ini menjelang Lebaran. Namun, para sopir tidak bisa menuntut lebih kepada pemkab. Mereka berharap ada program bantuan lainnya, termasuk dari pusat. Jumlah sopir angkot di Kabupaten Malang 1.720 orang.

Pada kesempatan itu, Sanusi mengatakan, pada hari kedua PSBB ketaatan warga mengikuti aturan meningkat dibandingkan hari pertama. Ia pun berharap angka kasus positif Covid-19 di wilayahnya segera melandai.

”Yang terakhir ada penambahan dua positif sehingga total menjadi 53. Padahal yang dua orang itu dikirimi dari Sidoarjo. Mereka bekerja di Sidoarjo, sakit di sana, tetapi KTP-nya Kabupaten Malang sehingga datanya masuk Kabupaten Malang,” ucapnya.

Secara keseluruhan hingga 18 Mei pukul 15.00, di Kabupaten Malang terdapat 53 pasien terkonfirmasi positif. Pasien dalam perawatan ada 253, sedangkan orang dalam pemantauan ada 422.

Baca juga : Melongok Upaya Penyekatan di Pintu Terluar Malang Raya