Pembagian Bantuan Kemensos di Padang Abaikan Protokol Kesehatan
Pembagian bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial di Kota Padang, Sumatera Barat, mengabaikan protokol kesehatan.
Oleh
YOLA SASTRA
·5 menit baca
PADANG, KOMPAS — Pembagian bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial, di Kota Padang, Sumatera Barat, mengabaikan protokol kesehatan. Pembagian bantuan yang dilakukan di Kantor Pos Padang memicu keramaian dan desak-desakan warga sehingga dikhawatirkan menjadi sumber penularan Covid-19.
Pantauan Kompas di Kantor Pos Padang, Jumat (15/5/2020) siang, ratusan warga berdesak-desakan menunggu antrean. Aturan jaga jarak minimal 1,5 meter untuk mengurangi risiko menularnya Covid-19 diabaikan. Di antara warga yang antre, masih ada yang tidak menggunakan masker ataupun membawa masker, tetapi tidak memakainya dengan benar ketika berinteraksi.
Warga yang mengantre itu sebagian besar lansia dan dewasa serta ada pula remaja dan anak-anak. Ada yang berdiri di pintu, duduk di kursi antrean, duduk di emperan, dan ada pula yang berdiri di halaman kantor pos. Jarak antarkursi memang diatur dengan tanda silang, tetapi jaraknya hanya sekitar 50 sentimeter.
Kalau kondisi antreannya seperti ini, PSBB (pembatasan sosial berskala besar) apa pula namanya.
Tina (48), warga Kecamatan Padang Barat, mengaku, dirinya khawatir dengan kerumunan warga dalam pengambilan BST. Keramaian tanpa jaga jarak itu dinilai dapat menjadi sumber penularan Covid-19. Tina dan sejumlah tetangganya akhirnya memilih duduk menjauh saat menunggu antrean.
”Kalau kondisi antreannya seperti ini, PSBB (pembatasan sosial berskala besar) apa pula namanya. Sudah gagal ini PSBB, ramai begini. Tidak ada jaga jarak,” kata Tina.
Selain menyayangkan diabaikannya jaga jarak, Tina juga kecewa dengan teknis pembagian BST yang mengumpulkan orang di Kantor Pos. Semestinya, BST bisa diantarkan langsung ke alamat penerima sebagaimana yang diterapkan pada pembagian BST dari anggaran Pemprov Sumbar dan Pemkot Padang.
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sangat menyayangkan terjadinya keramaian saat pembagian BST Kemensos dan mengabaikan protokol kesehatan. Kondisi seperti ini dikhawatirkan bisa menjadi sumber penularan Covid-19 di Padang. Terlebih lagi, Kantor Pos Padang hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari Pasar Raya Padang, kluster terbesar penular Covid-19 di Sumbar.
”Saya minta ke Kantor Pos Padang agar ini menjadi perhatian. Jaraknya diatur dan harus ada yang mengawasi. Saya juga sudah minta tolong ke satpol PP. Kalau tidak diatur, berarti (Kantor Pos Padang) ikut memperpanjang (penularan) Covid-19 di Padang,” kata Mahyeldi ketika melakukan inspeksi mendadak proses pembagian BST di Kantor Pos Padang.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Padang, Jumat, jumlah kasus positif Covid-19 di Padang mencapai 249 orang. Dari total kasus tersebut, 16 orang meninggal, 47 orang sembuh, dan sisanya sedang dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri dan isolasi di tempat karantina yang disediakan pemerintah daerah.
Pasar Raya Padang menjadi kluster penularan Covid-19 terbesar di Sumbar dengan jumlah 76 orang per Kamis (14/5) dengan tingkatan transmisi sudah mencapai enam generasi. Jumat ini, ada tambahan 19 orang yang tertular Covid-19 dari kluster Pasar Raya Padang.
Menurut Mahyeldi, prosedur pembagian BST yang mengumpulkan orang tidak tepat, terutama pada masa PSBB. Mahyeldi menyesalkan kebijakan Kemensos yang menyalurkan BST melalui Kantor Pos Padang, tetapi tidak diantarkan ke alamat penerima. Warga penerima BST justru diminta menjemput ke Kantor Pos Padang.
Mahyeldi juga kecewa karena Kemensos dinilai tidak melibatkan Pemkot Padang dalam proses penyaluran BST. ”Saya secara pribadi kecewa dengan kejadian seperti ini. Kalau dibicarakan sebelumnya, penyaluran bisa melibatkan kelurahan. Bantuan dari pemkot sebanyak 74.000 keluarga kami distribusikan melalui kelurahan, bantuan diantarkan ke rumah masing-masing oleh ketua RT,” ujar Mahyeldi.
Bentuk bantuannya berupa uang tunai Rp 600.000 per bulan untuk tiga bulan.
Ditambahkan Mahyeldi, ada tiga sumber dana BST untuk warga Padang, yaitu dari Kemensos (sekitar 28.000 keluarga), Pemprov Sumbar (sekitar 13.000 keluarga), dan Pemkot Padang (sekitar 74.000 keluarga). Bentuk bantuan berupa uang tunai Rp 600.000 per bulan untuk tiga bulan.
Jika BST Kemensos dijemput penerima ke kantor pos, BST Pemprov Sumbar diantarkan oleh petugas pos ke alamat penerima dan BST Pemkot Padang diantarkan oleh ketua RT ke alamat penerima.
Kepala Kantor Pos Padang Sartono mengatakan, kerumunan di saat penyaluran BST di kantor pos dipicu banyaknya warga yang bukan penerima BST Kemensos ikut mengantre. Mereka datang ke kantor pos hanya untuk memastikan apakah termasuk penerima BST Kemensos, BST Pemprov Sumbar, atau BST Pemkot Padang.
”Ini menyebabkan jumlah antrean bertambah. Jumlah mereka (bukan penerima BST Kemensos) yang datang sebanyak 60 persen dari total orang yang mengantre. Sasaran penerima kami hari ini diharapkan lebih dari 1.000 orang, tapi ternyata banyak yang sekadar bertanya. Ini sangat kami sesalkan,” kata Sartono.
Menurut Sartono, pihaknya sudah berupaya menerapkan protokol kesehatan dengan membuat marka jarak antre serta tempat cuci tangan. Selain itu, juga ada bantuan aparat kepolisian dan tambahan bantuan dari Satpol PP Padang untuk mendisiplinkan warga mematuhi protokol kesehatan, terutama jaga jarak.
Meski demikian, karena jumlah antrean yang banyak, penerapan protokol kesehatan belum optimal. Sartono menjelaskan, BST Kemensos memang dibagikan di kantor pos sesuai perjanjian kerja sama. Bantuan ditargetkan selesai sebelum Lebaran.
BST Kemensos di Padang mulai disalurkan sejak Sabtu (9/5). Hingga Jumat sore, sudah ada empat kecamatan yang sudah dan sedang proses penyaluran, yaitu Padang Barat, Padang Timur, Lubuk Begalung, dan Koto Tangah. Satu kecamatan ditargetkan selesai dua hari.
Selain di Kantor Pos Padang, menurut Sartono, penyaluran BST juga dilakukan di Kantor Pos Regional II Padang untuk tiga kecamatan, yaitu Koto Tangah, Nanggalo, dan Padang Utara. Delapan kecamatan lainnya di Padang dilayani oleh Kantor Pos Padang.
Sartono pun berharap agar kelurahan dan RT/RW ikut membantu menyosialisasikan jenis bantuan apa yang diterima warga. Dengan demikian, warga yang bukan penerima BST Kemensos tidak lagi datang ke kantor pos untuk sekadar bertanya.