Lima Kabupaten di Aceh Belum Terima Bantuan Bahan Pokok

Terjadi keterlambatan distribusi bantuan bahan pokok ke lima kabupaten di Aceh karena perlu verifikasi dan validasi data penerima oleh pemerintah kabupaten. Direncanakan minggu ini, bantuan itu sudah disalurkan.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga mengecek daftar penerima bantuan sosial nontunai berupa bahan kebutuhan pokok dari Presiden di Kantor Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/5/2020).

BANDA ACEH, KOMPAS — Satu bulan setelah peluncuran program bantuan bahan pokok bagi warga terdampak Covid 19 di Provinsi Aceh, masih ada lima kabupaten yang belum mendapat distribusi bantuan tersebut. Kelima kabupaten tersebut adalah Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

Sekretaris Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah, saat dihubungi, Selasa (12/5/2020), mengatakan, keterlambatan distribusi bantuan bahan pokok ke lima kabupaten itu karena perlu dilakukan verifikasi dan validasi data penerima yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Direncanakan dalam minggu ini bantuan bahan pokok untuk lima daerah itu didistribusikan.

”Kami memberikan waktu kepada pemkab tersebut untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan agar tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan lainnya,” kata Devi.

Pada 9 April 2020, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyerahkan secara simbolis bantuan bahan pokok dari Pemprov Aceh kepada pemkab/pemkot. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, jumlah penerima bantuan tercatat 60.000 keluarga.

Setiap keluarga mendapat paket bahan pokok berupa 10 kg beras, 2 kg gula, 2 kg minyak goreng, 4 kaleng sarden, dan 1 kardus mi instan. Bantuan bahan pokok itu dibiayai APBD Aceh Rp 14 miliar.

Devi mengatakan, Dinas Sosial Aceh sebagai penyalur hanya akan mengantarkan barang jika data sudah valid dan ditetapkan dalam surat keputusan bupati/wali kota.

”Jika memang pemerintah daerah sudah yakin dengan data awal, akan segera kami salurkan, dengan catatan jika nanti ada temuan tumpang tindih menjadi tanggung jawab kabupaten/kota,” ujar Devi.

Baca juga : Selama Pandemi, Pemerintah Tampung Ribuan Warga Telantar dan Korban PHK

Sumber bantuan lain yang diberikan untuk warga adalah bantuan tunai dari dana desa, bantuan dari pemkab/pemkot, program keluarga harapan, dan bantuan dari komunitas warga. Menurut Devi, jika tidak didata dengan baik, tumpang tindih bantuan kemungkinan terjadi sehingga penerima bantuan tidak merata.

Bantuan bahan pokok itu dikemas di gudang Dinas Sosial di Banda Aceh. Dengan menggunakan truk, bantuan diantar ke gudang dinas sosial kabupaten/kota. Kemudian, petugas dari kabupaten/kota yang menyalurkan kepada penerima di desa-desa. Awalnya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menargetkan, sebelum Ramadhan bantuan tersebut telah diterima warga.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Personel TNI Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh menyalurkan bahan kebutuhan pokok untuk warga kurang mampu yang terdampak Covid 19, di Banda Aceh, Sabtu (2/5/2020).

Kepala Dinas Sosial Gayo Lues Sukri mengatakan, pihaknya telah merampungkan data penerima sejak pertengahan April. Namun, hingga kini bantuan tidak kunjung diterima. Dia berharap bantuan bahan pokok untuk Gayo Lues segera dikirimkan.

Ketua Komisi V Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Rizal Fahlevi Kirani menilai kinerja Pemprov Aceh lambat dalam menyalurkan bantuan bahan pokok bagi warga. ”Pemerintah terlalu banyak seremonial, sementara di lapangan kinerja seperti siput,” kata Rizal.

Rizal juga menyorot ketidakterbukaan Pemprov Aceh dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,7 triliun. Dana tersebut diperuntukkan program kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Baca juga : Antisipasi Episentrum Baru Covid-19