68 Persen Rumah Tangga di Sidoarjo Dapat Bantuan Sosial
Untuk membantu warga terdampak pandemi Covid-19, Pemkab Sidoarjo menyiapkan bantuan sosial tunai maupun nontunai bagi 450.000 keluarga. Jumlah ini sekitar 68 persen dari total keluarga di Sidoarjo, Jawa Timur.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS — Pembatasan sosial berskala besar di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, Provinsi Jawa Timur, diperpanjang hingga Lebaran. Untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyiapkan bantuan sosial tunai dan nontunai bagi 450.000 keluarga atau 68 persen keluarga di wilayah ini.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin mengatakan, total terdapat 639.000 rumah tangga di Sidoarjo. Untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak ekonomi pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan beragam bantuan.
Bantuan yang disiapkan menyasar 450.000 rumah tangga. Jika tidak terjadi tumpang-tindih dalam pendataan, bantuan yang disiapkan itu akan mampu menyentuh 68 persen dari total keluarga di Sidoarjo. Artinya, sebagian besar masyarakat akan menerima bantuan.
”Hanya persoalannya, bantuan ini turunnya tidak dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, masyarakat harus bersabar. Jika saat ini belum menerima bantuan, masih ada kesempatan pada pendistribusian bantuan berikutnya,” ujar Nur Achmad, Minggu (10/5/2020).
Pemkab Sidoarjo, lanjut Nur Achmad, telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 termasuk jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak pandemi yang kesulitan ekonomi. Selain bantuan dari APBD pemda, ada juga dari APBD Provinsi Jatim, Kementerian Sosial, dana desa, hingga bantuan dari perusahaan swasta.
Kepala Dinsos Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, jaring pengaman sosial yang sudah terdistribusi saat ini adalah 135.572 paket bahan pokok. Satu paket senilai Rp 150.000 untuk satu keluarga. Adapun data penerimanya berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS ini merupakan warga miskin lama yang sudah tercatat dalam sistem Kemensos.
Selain warga miskin yang sudah terdata sejak lama di Kemensos, Pemkab Sidoarjo juga bekerja sama dengan pemerintah desa mendata warga yang menjadi miskin karena dampak pandemi Covid-19. Hasil pendataan empat pihak, yakni pemerintah desa, babinsa, babinkamtibmas, dan tokoh agama, diperoleh 65.000 keluarga atau rumah tangga miskin baru yang memerlukan bantuan sosial.
Sebanyak 65.000 keluarga ini telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) dari Pemprov Jatim. Mereka tinggal menunggu realisasi bantuan dari pemprov karena data ini berbasis nama dan alamat yang jelas serta dipastikan tidak tumpang-tindih dengan DTKS.
Ada program bantuan sosial yang bisa dialokasikan oleh pemerintah desa. Dananya bersumber dari dana desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidoarjo Fredik Suharto menambahkan, masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum tersentuh bantuan tidak perlu khawatir. Ada program bantuan sosial yang bisa dialokasikan oleh pemerintah desa. Dananya bersumber dari dana desa.
”Supaya data penerima bantuan tidak tumpang-tindih, pendataan dilakukan oleh empat pilar. Mereka yang tahu persis kondisi di lapangan termasuk menentukan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Desa,” ujar Fredik.
Sejumlah desa berinovasi dengan mengusulkan pemasangan stiker pada rumah keluarga penerima bantuan. Hal itu sebagai penanda untuk memudahkan tim verifikasi. Penandaan ini juga untuk menunjukkan keterbukaan data penerima serta memudahkan kontrol sosial oleh masyarakat sekitar.
Sementara itu, Kepala Polresta Sidoarjo Kombes Sumardji mengatakan, pihaknya telah membuka posko pengaduan masyarakat. Posko ini untuk melayani warga yang terdampak pandemi tetapi belum menerima bantuan. Sudah ada beberapa orang yang mengadu.
”Masyarakat terdampak Covid-19 ini datanya sangat dinamis karena ada perkembangan situasi di lapangan. Seluruh keluhan masyarakat ditampung dan langsung diberi bantuan,” ucap Sumardji.
Sebelum memberikan bantuan, pihak Polresta Sidoarjo akan melakukan verifikasi termasuk melihat langsung kondisi rumah tinggalnya.
Sebelum memberikan bantuan, pihaknya akan melakukan verifikasi termasuk melihat langsung kondisi rumah tinggalnya. Hal itu untuk memastikan yang bersangkutan merupakan pihak yang layak dibantu dan belum menerima bantuan. Verifikasi ini penting supaya bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin, dan Bupati Gresik Sambari Halim sepakat memperpanjang PSBB hingga 14 hari atau hingga 25 Mei, saat Lebaran.
Perpanjangan PSBB Surabaya, Sidoarjo, dan Gesik, dari periode sebelumnya 28 April-11 Mei ini dilakukan karena penyebaran virus yang masih masif. Indikatornya, jumlah kasus terkonfirmasi positif terus meningkat. PSBB tahap kedua ini diharapkan lebih efektif sehingga mampu memutus rantai sebaran virus.