PSBB di Palangkaraya Akhirnya Disetujui

Pembatasan sosial berskala besar segera diterapkan di Palangkaraya. Setelah disetujui, pemerintah daerah mulai menyiapkan kebijakan lainnya.

Kompas

Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Inspektur Jenderal Ilham Salahudin memberikan masker gratis ke warga di Kota Palangkaraya, Kalteng, Jumat (17/4/2020).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB segera diterapkan di Kota Palangkaraya. Kebijakan itu disetujui saat Kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan kasus paling banyak di Kalimantan Tengah. Setelah disetujui, pemerintah daerah mulai menyiapkan kebijakan lainnya.

Usulan PSBB Kota Palangkaraya akhirnya disetujui Kementerian Kesehatan setelah kota tersebut menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 terbanyak di Kalteng dan menjadi zona merah. Persetujuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/294/2020.

Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin membenarkan hal tersebut. Menurut Fairid, setelah disetujui, pihaknya akan membuat peraturan wali kota (perwali) untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Baca juga: Akhirnya, Kalteng Miliki Alat PCR untuk Uji ”Swab” Sendiri

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Wali Kota Palangkaraya 2018-2023 Fairid Naparin saat ditemui awak media seusai dilantik di Istana Isen Mulang, Senin (24/9/2018). Fairid merupakan wali kota atau kepala daerah termuda di Kalteng.

”Kami pelajari dulu (PSBB). Perwali juga sudah disiapkan jauh-jauh hari. Jadi tinggal diterapkan saja nanti,” ujar Fairid  saat dihubungi melalui pesan singkat di Palangkaraya, Jumat (8/5/2020).

Fairid menambahkan, pihaknya masih harus membuat rapat dengan berbagai instansi untuk menentukan tanggal penerapan dan berakhirnya PSBB di Kota Palangkaraya. Kemungkinan Senin (11/5/2020) nanti baru akan ditentukan tanggal tersebut.

”Semoga PSBB bisa menekan jumlah kasus dan mempercepat penanganan juga memutus rantai penyebaran,” ujar fairid.

Semoga PSBB bisa menekan jumlah kasus dan mempercepat penanganan juga memutus rantai penyebaran.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Pasar malam masih berlangsung tanpa memperhatikan protokol kesehtan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 6, Kota Palangkaraya, Kalteng, Kamis (30/4/2020).

Usulan PSBB kali ini merupakan yang kedua. Usulan pertama ditolak Kementerian Kesehatan saat kasus positif di Palangkaraya masih berjumlah 15 kasus dengan satu pasien meninggal. Salah satu alasan penolakan adalah pertimbangan penyebaran epidemiologis.

Penolakan itu membuat Pemerintah Kota Palangkaraya memberlakukan pembatasan sosial berskala kecil (PSBK). Namun, kebijakan itu dinilai tidak efektif. Warga masih berseliweran, bahkan beberapa pasar yang tidak menjual kebutuhan pokok pun masih terus buka dan mengumpulkan banyak orang. Banyak petugas juga tidak berjaga di posnya masing-masing.

Akibatnya, transmisi lokal terjadi. Jumlah kasus positif di Kota Palangkaraya mencapai 53 orang. Sebanyak 84 orang dalam pantauan (ODP) dan 16 pasien dalam pengawasan (PDP). Dua orang meninggal dan 14 orang sembuh.

Jumlah kasus di Palangkaraya menjadi yang terbanyak dibandingkan 13 kabupaten lainnya di Kalteng. Total kasus terkonfirmasi di Kalteng hingga kini mencapai 188 kasus dengan 29 orang sembuh dan tujuh orang meninggal.

Pelaksana Harian Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Palangkaraya Emi Abriyani menjelaskan, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menyiapkan pelaksanaan PSBB. Hal itu dinilai efektif mencegah masyarakat keluar dari rumah sehingga transmisi lokal bisa dihentikan.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Petugas dari Palang Merah Indonesia (PMI) Palangkaraya memeriksa suhu tubuh pengguna jalan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (5/5/2020). Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi penularan.

”Kami sedang menyiapkan protokol pengawasan, penegakan aturan, penanganan, hingga antisipasi dampak yang terjadi berikut sanksinya juga. Semoga ini bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Emi.

Bantuan sosial

Rahmat Sudani (45), warga G Obos 19, meminta pemerintah tidak melupakan pedagang  kaki lima seperti dirinya hanya mendapatkan pemasukan dari berjualan nasi goreng setiap malam. Dengan pelarangan beraktivitas di luar, ia berharap pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk mereka.

”Saya sudah beberapa kali mencoba meminta bantuan ke dinas sosial tetapi ribet sekali, harus lapor ke RT/RW dulu, minta surat tidak mampu, lalu lapor. Itu pun tidak langsung dapat bantuan,” kata Rahmat.

POLDA KALTENG

Anggota kepolisian memberikan paket bahan pokok kepada warga kurang mampu dan penyandang disabilitas di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (17/4/2020).

Rahmat menjelaskan, selama ini dirinya baru sekali mendapatkan bantuan dari sukarelawan yang datang ke rumah-rumah, bukan dari pemerintah. Namun,  bantuan itu tidak cukup memenuhi bapak tiga anak itu.

”Saya tetap  harus berjualan. Kalau enggak, ya tak makan. Mungkin kalau dua minggu saja tak berjualan, masih bisa makan. Selebih itu saya tak tahu lagi,” kata Rahmat.

Hal serupa juga dialami Fransiskus Ilong (22). Mahasiswa asal Flores itu tinggal di sebuah kos-kosan bersama beberapa teman satu daerahnya. Ia mengandalkan beras hasil urunan dari teman-teman asramanya untuk dikonsumsi sehari-hari.

”Semoga kalau hanya mengambil uang di ATM masih diperboolehkan,” ujarnya.

Baca juga: Tidak Bermasker di Banyumas, 16 Orang Didenda Rp 7.000