Verifikasi Data Bansos Rumit

Sinkronisasi data warga terdampak Covid-19 yang menerima bantuan sosial mutlak dilakukan untuk menghindari tumpang tindih bantuan ataupun tidak tepat sasaran.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (30/04/2020), mulai mencairkan BLT-Dana Desa bagi warga terdampak Covid-19. Pencairan BLT-DD di desa tersebut menandai bahwa pencairan DD di Kabupaten Malang mulai bergulir.

MALANG, KOMPAS — Verifikasi data penerima bantuan sosial di tingkat akar rumput dinilai cukup rumit. Tidak mudah memilah banyaknya penerima bantuan, yang disesuaikan dengan ragam jenis bantuan. Apalagi data yang diterima petugas untuk memverifikasi di lapangan juga beragam.

Pemerintah desa dan jajaran di tingkat rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) memiliki tugas berat untuk memilah dan memverifikasi data penerima bansos. Mereka juga harus menanggung beban moral atas perbedaan jadwal pencairan berbagai jenis dana bansos serta perbedaan nilai ataupun bentuk bansos tersebut.

Baca juga: Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Mulai Dicairkan

Rumitnya verifikasi data penerima bansos salah satunya dialami Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Pandanlandung Rino Ekananda mengatakan, pihaknya harus memverifikasi data tujuh jenis bansos, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), BPNT perluasan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), bantuan sosial tunai (BST), data usulan warga miskin dengan kuota per kecamatan, dan data bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

Rino mengatakan, ada berbagai macam bansos dan harus diverifikasi satu per satu oleh desa dan ditetapkan di musyawarah desa (musdes) khusus. ”Kami menerima data dari dinas sosial yang dilewatkan kecamatan. Sayangnya, sering kali pemberian data yang harus diverifikasi itu datang terlambat. Kami sudah selesai musdes, data dari pusat baru turun dan berbeda dengan data kami. Akhirnya, kami harus mengubah dan memulai verifikasi data lagi satu per satu,” ujarnya, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Program Baru Sedang Disiapkan

Karena muncul data baru, penetapan penerima bansos pun harus dilakukan dengan mengulang proses musdes. Hal itu menyebabkan waktu pencairan bantuan jadi mundur.

”Jadwal pencairan yang berbeda membuat masyarakat kadang tidak mau tahu. Mereka tahunya sudah didata sebagai penerima bantuan sehingga kalau orang lain sudah menerima bansos, dirinya juga harusnya menerima. Hal itu membuat pemerintah desa sering dituduh macam-macam,” kata Rino.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang Suwadji mengatakan, banyaknya jenis bansos menyulitkan desa untuk memverifikasi. Untuk BLT-DD, misalnya, baru satu desa dari 378 desa di Kabupaten Malang yang sudah mencairkan. ”Desa harus memverifikasi berbagai jenis bansos, sebab tidak boleh ada penerima yang dobel atau tumpang tindih. Itu sebabnya, prosesnya lambat,” kata Suwadji.

Baca juga: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Malang Mulai Cair

Lambatnya pencairan BLT- DD juga terjadi di tingkat Provinsi Jatim. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatim Muhammad Yasin, Kamis (30/4/2020), mengatakan, dari sekitar 7.700 desa di Jatim, 21 di antaranya mencairkan BLT-DD.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Suasana di Pasar Bandung, Kota Tegal, Sabtu (2/5/2020). Pemerintah Kota Tegal memasang spanduk berisi edukasi terkait bahaya Covid-19 dan upaya untuk mencegah Covid-19 di beberapa sudut pasar.

Pembaruan data

Sebagian warga Kota Tegal, Jawa Tengah, mendesak pemerintah agar memperbarui data warga miskin. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan pemerintah tepat sasaran. Rohani (37), warga Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, mengaku sudah didata sebagai warga miskin dan dimintai fotokopi kartu keluarga oleh pejabat RT setempat. Namun, saat pembagian malah tidak mendapat bantuan.

”Kalau dimintai (data) seperti itu, artinya mereka tahu keluarga saya miskin. Tapi waktu pembagian bantuan, keluarga saya malah tidak dapat,” katanya. Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi mengakui, pihaknya menggunakan DTKS sebagai acuan dalam penyaluran bantuan pada tahap pertama, bulan lalu. Seiring berjalannya waktu, pihaknya menerima sejumlah aduan dari masyarakat dan berjanji akan memperbaikinya pada penyaluran bantuan pangan tahap kedua, 15 Mei.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui, bansos dari pemerintah memang tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat yang terdampak Covid-19 sehingga kemungkinan ada saja yang belum terjangkau bantuan bisa saja terjadi atau bisa saja ada penerima ganda. Ia berharap, pemerintah dan masyarakat di tingkat paling bawah membantu memastikan distribusi bansos agar tepat sasaran.

Mereka tahu keluarga saya miskin. Tapi waktu pembagian bantuan, keluarga saya malah tidak dapat.

”Data bisa saja tidak selalu akurat. Ini bisa dijembatani dengan saling peduli,” ujarnya. Terkait berbagai keluhan soal data di lapangan, pemerintah membuka saluran pengaduan melalui Whatsapp di nomor 08111022210, serta e-mail [e-mail].

Inisiatif menyediakan layanan untuk transparansi bansos dilakukan Pemerintah Kota Kediri di Jatim melalui aplikasi berbasis situs web, cekbansos.kedirikota.go.id. Di Jateng, dus berisi bahan kebutuhan pokok yang dibagikan Pemkot Semarang terdapat stiker bergambar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, lengkap dengan slogan ”Bergerak Bersama” dan ”Semarang Semakin Hebat”.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang menelusuri dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah lewat pembagian bahan kebutuhan pokok itu. Adapun Hendrar memastikan siap menerima imbauan, bahkan teguran jika memang menyalahi aturan. (DIA/XTI/WER/DIT/SON)