Masyarakat Diminta Kawal Bantuan Sosial di Kalimantan Tengah

Pada masa pandemi ini, masyarakat tak hanya diminta patuh terhadap protokol kesehatan, tetapi juga mengawal bantuan sosial agar tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Di Kalimantan Tengah, Rp 689 miliar disiapkan.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Pada masa pandemi ini, masyarakat tak hanya diminta mematuhi protokol kesehatan, tetapi juga mengawal bantuan sosial agar tersalurkan tepat sasaran. Di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp 689 miliar untuk penanganan Covid-19 dan bantuan sosial.

Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang mengungkapkan, masyarakat perlu bergotong royong membantu penyaluran bantuan sosial. Tujuannya, agar tidak ada penyalahgunaan serta penyelewengan yang rentan membuat masyarakat menjadi korban, khususnya para tokoh publik dari tingkat desa hingga nasional.

”Pandemi ini menimbulkan banyak persoalan dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan apabila tidak dikelola dengan manajemen krisis yang baik, maka membutuhkan sikap bersama,” kata Agustin Teras Narang, yang pernah menjabat Gubernur Kalteng dua periode, di Palangkaraya, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Politisasi Bantuan Sosial untuk Kepentingan Elektoral Melukai Masyarakat

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Komisi I DPD Agustin Teras Narang menjadi narasumber pada seminar nasional bertajuk ”Penegakan Hukum dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah” di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). Selain Teras Narang, hadir juga narasumber lain, yakni Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo.

Teras menambahkan, sesuai dengan rapat kerja DPD dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beberapa waktu lalu, disepakati bahwa percepatan bantuan mesti dilakukan. Sekaligus mesti dipastikan tepat sasaran menurut peruntukan program yang ada.

”Harapannya, penerima bantuan tepat sasaran dan tak ada penyalahgunaan. Selain dari pemerintah daerah, nanti juga ada dari Kementerian Sosial berupa bantuan tunai, jadi perlu diperhatikan betul-betul,” kata Teras Narang.

Teras Narang yang pernah menjabat Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) 2005-2010 itu meminta para tokoh adat dan tokoh publik lainnya ikut terlibat dalam penyaluran bantuan-bantuan dari pemerintah.

Teras juga mengapresiasi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan rekomendasi agar pemerintah pusat hingga daerah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKST) sebagai rujukan penerima bantuan, dengan tetap verifikasi di lapangan.

Harapannya, penerima bantuan tepat sasaran dan tak ada penyalahgunaan. Selain dari pemerintah daerah, nanti juga ada dari Kementerian Sosial berupa bantuan tunai, jadi perlu diperhatikan betul-betul.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Bupati Klaten Sri Mulyani (kanan) berfoto bersama warga sambil menunjukkan botol hand sanitizer dengan stiker wajah dirinya, Rabu (29/4/2020), seusai meninjau tempat isolasi pemudik di Desa Ngalas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selama beberapa hari terakhir, Sri Mulyani menjadi sorotan di media sosial terkait dugaan penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan kampanye.

Termasuk memberi ruang bagi yang tidak masuk pendataan agar tetap dapat menerima bantuan meski dengan catatan harus segera ada pelaporan untuk data baru ke dinas sosial di wilayah masing-masing. Saran pelibatan partisipasi publik dan pembukaan kontak pengaduan bansos dari KPK ini patut untuk ditindaklanjuti demi memastikan bantuan tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan anggaran Rp 689 miliar untuk penanggulangan bencana non-alam dan dampak sosial, juga ekonominya. Namun, hingga kini belum ada perincian penggunaan anggaran tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Kalteng yang juga masuk dalam Badan Anggaran Daerah, Freddy Ering, menjelaskan, pihaknya meminta pihak eksekutif untuk memberikan perincian dari penggunaan anggaran. Pihaknya akan mendukung penuh penanganan Covid-19 di Kalteng dengan proses yang transparan.

”Kami tidak ada upaya untuk memperlambat proses. Namun, kami hanya minta ini disalurkan dengan transparan dan penggunaannya jelas,” kata Freddy.

Freddy menjelaskan, karena kebijakan yang baru dari Kemendagri untuk melakukan perubahan anggaran, pemerintah daerah bisa langsung mengubah dengan berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Namun, karena anggaran tersebut berasal dari APB, legislatif perlu dilibatkan dalam pembahasannya.

Kami tidak ada upaya untuk memperlambat proses. Namun, kami hanya minta ini disalurkan dengan transparan dan penggunaannya jelas.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang berencana maju lagi dalam Pilkada Kalteng memberikan sejumlah bantuan dari kantong pribadinya karena anggaran daerah masih dibahas. Ia menyisihkan Rp 7 miliar dari upah, gaji, dan berbagai tunjangan selama ia menjabat gubernur di Kalteng.

”Ini murni kepedulian saya untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Ini saatnya kita semua bersatu saling membantu mereka yang membutuhkan,” kata politisi PDI-P tersebut.

Baca juga: Laju Infeksi Melandai, Karantina Mulai Longgar