DPRD Sumatera Utara meminta pemerintah menyalurkan bantuan sosial guna menolong daya beli masyarakat yang anjlok akibat Covid-19. Realokasi anggaran Sumut Rp 1,5 triliun juga diminta dilaporkan agar bisa diberi masukan.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial karena daya beli masyarakat terus anjlok akibat pandemi Covid-19. Realokasi anggaran di Sumut total Rp 1,5 triliun juga diminta untuk dilaporkan ke DPRD Sumut agar bisa diberikan masukan dan diawasi.
”Pada prinsipnya, kami mendukung rencana realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Namun, sebaiknya dilaporkan kepada DPRD Sumut agar kami bisa memberi masukan dan pengawasan,” kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Selasa (28/4/2020).
Baskami mengatakan, realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 memang tidak perlu dibahas dengan DPRD, tetapi harus dilaporkan sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
”Kami baru mendapat laporan jumlah realokasi tahap pertama Rp 502 miliar, tetapi belum mendapat rincian anggaran itu akan digunakan untuk keperluan apa saja,” kata Baskami.
Baskami mengatakan, mereka juga belum mendapat laporan rencana realokasi tahap kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp 500 miliar. Ia pun mendorong agar penanganan kesehatan dan penyaluran jaring pengaman sosial menjadi prioritas di tahap pertama.
Pemerintah Provinsi Sumut diminta segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. ”Daya beli masyarakat di Sumut sudah sangat anjlok. Namun, hingga kini belum ada bantuan sosial dari provinsi,” katanya.
Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Sabrina mengatakan, mereka akan menyalurkan jaring pengaman sosial pada awal Mei sebesar Rp 300 miliar. Jaring pengaman sosial akan disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 270 miliar dan bantuan bahan pangan Rp 30 miliar.
Daya beli masyarakat di Sumut sudah sangat anjlok. Namun, hingga kini belum ada bantuan sosial dari provinsi.
”BLT sebesar Rp 600.000 per keluarga akan mulai kami salurkan pada Awal Mei untuk bulan April, Mei, dan Juni,” katanya.
Sabrina mengatakan, BLT dari Pemprov Sumut akan diberikan kepada 150.000 warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, tetapi belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Sebagian masyarakat yang masuk DTKS sudah mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sosial Tunai.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sumut Ismail Sinaga menjelaskan, hingga saat ini, Pemprov Sumut sudah menggunakan anggaran total Rp 231 miliar untuk penanganan Covid-19 yang berasal dari realokasi anggaran APBD Sumut. Uang itu digunakan Rp 199 miliar untuk bidang kesehatan dan Rp 32 miliar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah, mengatakan, jumlah pasien positif Covid-19 dengan pemeriksaan PCR di Sumut kini mencapai 111 orang, 12 di antaranya meninggal dan 40 orang sembuh. Pasien dalam pengawasan yang masih dirawat di rumah sakit pun mencapai 138 orang.
”Penularan Covid-19 masih terus terjadi di Sumut. Kami minta masyarakat agar tetap melakukan pembatasan sosial,” kata Aris.
Aris mengatakan, jumlah pasien positif yang paling banyak terdapat di Kota Medan, yakni 83 orang, diikuti Deli Serdang 11 orang, Pematangsiantar tiga orang, dan Simalungun dua orang.