Karet Petani Kurang Terserap dan Harga Terus Melorot

Sejak terjadi pandemi global Covid-19, pabrik-pabrik karet di Kalimantan Selatan membatasi serapan bahan baku. Pada saat yang sama, harga karet di tingkat petani juga terus melorot.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Anak-anak bermain di kebun karet, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Selasa (11/2/2020). Harga karet petani bisa ditingkatkan melalui unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB).

BANJARMASIN, KOMPAS — Pandemi Covid-19 yang disebabkan virus SARS-Cov-2 atau korona baru berdampak cukup signifikan pada industri karet dalam negeri. Sejak terjadi pandemi global, pabrik-pabrik karet di Kalimantan Selatan membatasi serapan bahan baku. Pada saat yang sama, harga karet di tingkat petani juga terus melorot.

Ketua Asosiasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) Provinsi Kalimantan Selatan Agus Kharison mengatakan, harga karet tertinggi di tingkat petani saat ini hanya Rp 5.500 per kilogram. Bahkan, di beberapa daerah, harga karet cuma Rp 4.000-Rp 4.500 per kg. Dua bulan lalu, harganya masih Rp 8.000-Rp 8.500 per kg.

”Sejak terjadi pandemi global Covid-19, harga karet terus turun. Dalam seminggu, bisa dua kali turun harga. Kondisi itu sangat memberatkan. Apalagi, pabrik-pabrik juga membatasi penerimaan bahan olah karet (bokar),” kata Agus saat dihubungi dari Banjarmasin, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Stimulus Ekonomi Meredam Gejolak Covid-19

Agus mengatakan, ada pabrik yang tidak menerima bokar pada hari tertentu, misalnya Sabtu. Ada pula pabrik yang membatasi antrean masuk truk pemasok bokar sehingga pemasok harus menunggu beberapa hari supaya bisa menjual bokar ke pabrik.

”Harga karet di pabrik juga turun, dari Rp 10.000 per kg menjadi Rp 7.000-7.500 per kg,” ujarnya.

Saat ini, menurut Agus, produksi karet dari petani masih tetap stabil. Petani tetap menyadap dan mengandalkan karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun harganya rendah. Namun, persoalannya sekarang, pabrik membatasi pembelian bokar sehingga produksi karet petani kurang terserap.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Acara Temu Usaha Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) di Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Selasa (11/2/2020).

”Kalau kondisinya begini terus, kami mengkhawatirkan pabrik karet bisa saja tutup. Kalau pabrik sampai tutup, tidak tahu lagi bagaimana nasib petani yang selama ini mengandalkan karet untuk hidup sehari-hari,” tuturnya.

Agus sangat berharap pemerintah bisa segera mengadakan pertemuan dengan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Cabang Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) untuk memastikan pabrik-pabrik karet tetap menerima bokar meskipun ada pembatasan pembelian.

Sekretaris Eksekutif Gapkindo Cabang Kalselteng Hasan Yuniar mengatakan, pabrik-pabrik karet umumnya masih tetap menerima pasokan bokar, cuma terpaksa harus melakukan pembatasan. Hal itu karena sebagian pabrik tidak bisa mengirim karet olahannya ke luar negeri pada situasi pandemi global ini.

”Sekitar 85 persen dari total produksi karet di pabrik untuk memenuhi pasar luar negeri. Saat ini, banyak pengiriman yang tertunda akibat kebijakan lockdown di sejumlah negara tujuan eskpor,” katanya.

Kalau kondisinya begini terus, kami mengkhawatirkan pabrik karet bisa saja tutup. Kalau pabrik sampai tutup, tidak tahu lagi bagaimana nasib petani yang selama ini mengandalkan karet untuk hidup sehari-hari.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Beberapa tukang ojek menunggu penumpang di Terminal Induk Kilometer 6 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (8/4/2020). Untuk mengendalikan penyebaran penyakit Covid-19 yang disebabkan virus SARS-Cov-2 atau korona baru, Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat pengawasan orang di terminal dan perbatasan masuk Kota Banjarmasin.

Berjalan lambat

Pada situasi sekarang ini, menurut Hasan, produksi karet olahan di pabrik juga berjalan lambat karena hasil produksi tidak bisa langsung diekspor. Akhirnya, pasokan bahan baku juga dibatasi. ”Kalau bahan baku masuk terus, gudang pabrik juga tidak bisa menampung,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPR asal Kalsel yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalsel, Rifqinizamy Karsayuda meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeli karet petani di seluruh Indonesia. Sebab, Kementerian PUPR telah menjadikan karet sebagai salah satu bahan baku pengaspalan jalan.

”Langkah ini populis, sekaligus menyelamatkan petani-petani karet kita di tengah harga karet dan situasi pandemi Covid-19 yang tak menguntungkan ekonomi mereka,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurut Rifqi, Kementerian PUPR telah menganggarkan sekitar Rp 100 miliar untuk keperluan tersebut. Ia pun mendorong agar realokasi anggaran dapat meningkatkan pembelian karet rakyat. ”Mekanisme ini akan menjadi salah satu stimulus ekonomi di tengah sulitnya perekonomian masyarakat kecil saat ini,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Pelonggaran Kredit UMKM Dipercepat