Distribusi APD bagi Sukarelawan Covid-19 Tingkat Desa di Sidoarjo

Alat pelindung diri mulai didistribusikan ke posko penanganan Covid-19 di tingkat desa di Sidoarjo. Jaring pengaman sosial masyarakat berpenghasilan rendah juga disiapkan.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga yang selesai berbelanja melewati gapura pasar kaget Gang Masjid yang menyemprotkan cairan disinfektan di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Sadar pentingnya pasar tetap beroperasi di tengah Pandemi Covid-19, pengelola pasar yang merupakan pengurus Rukun Warga 009 selain memasang alat penyemprot cairan disinfektan di gapura masuk pasar dan memberlakukan kawasan wajib bermasker buat pedagang ataupun pembeli juga mengingatkan melalui pengeras suara untuk selalu menggunakan masker.

SIDOARJO, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mulai mendistribusikan alat pelindung diri ke posko-posko penanganan Covid-19 tingkat desa. Selain itu, disiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan rata-rata alokasi setiap desa berkisar 300-400 bantuan.

Pendistribusian alat pelindung diri (APD) dilakukan oleh Polresta Sidoarjo. Kepala Polresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji yang juga wakil ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sidoarjo mengatakan, ada 550 paket APD yang didistribusikan ke sebanyak 349 posko tingkat desa.

”Setiap paket berisi baju pelindung (hazmat), sepatu bot, thermal gun (alat pemindai suhu tubuh), sarung tangan, masker, dan alat pelindung muka (face shield),” ujar Sumardji saat menyerahkan paket APD secara simbolis kepada sejumlah camat di Sidoarjo, Selasa (14/4/2020).

Pendistribusian paket APD ini akan dilakukan secara bertahap. Adapun APD diperuntukkan bagi para sukarelawan di desa agar mereka dapat bekerja maksimal dalam menangani masyarakat yang berisiko terjangkit Covid-19. Dengan perlindungan diri maksimal, diharapkan risiko penularan terhadap sukarelawan bisa dicegah.

Pemerintah desa dinilai memiliki peran krusial dalam upaya mencegah sebaran virus korona galur baru dan menanggulangi dampak Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Pembentukan posko di tingkat desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya melawan pandemi Covid-19 yang terus meluas.

Baca juga: Naikkan Anggaran Covid-19, Siapkan Jaring Pengaman Sosial untuk Kelompok Rentan

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Pembeli di Pasar Tradisional Larangan mendapat sosialisasi tentang virus korona dan perlunya pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus oleh Dinkes Sidoarjo, Minggu (22/3/2020).

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin mengatakan, selain pembagian APD, pihaknya juga bersiap mendistribusikan jaring pengaman sosial berupa paket sembako ke desa-desa. Setidaknya disiapkan 135.000 paket sembako. Menurut rencana, setiap desa mendapat alokasi 300-400 paket.

”Paket sembako ini berisi beras, gula, minyak goreng, dan mi instan. Nilainya Rp 150.000 per paket. Adapun penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan data Dinas Sosial Sidoarjo,” ujar Nur Achmad.

Mantan anggota DPRD Sidoarjo ini menambahkan, kendati penerima jaring pengaman sosial ini didasarkan pada data dinsos, pihaknya meminta pemerintah desa melakukan verifikasi lapangan. Hal itu penting guna memastikan jaring pengaman sosial ini tepat sasaran.

Pihaknya meminta pemerintah desa melakukan verifikasi lapangan. Hal itu penting guna memastikan jaring pengaman sosial ini tepat sasaran. (Nur Achmad-Wakil Bupati Sidoarjo)

Kondisi ekonomi masyarakat sangat dinamis. Oleh karena itu, terbuka peluang warga yang dulu masuk kategori berpenghasilan rendah, berubah status menjadi mampu. Sebaliknya, ada warga yang dulu ekonominya sejahtera berubah menjadi prasejahtera. Itulah pentingnya verifikasi di lapangan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.

Nur Achmad menambahkan, pihak desa harus selalu dilibatkan dalam penanganan dampak Covid-19, baik di bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Alasannya, desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Selain itu, koordinasi berjenjang memudahkan penanganan dilakukan secara tepat dan mencegah tumpang tindih bantuan.

Baca juga: Sidoarjo Belum Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Penuh

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Kepala Dinkes Sidoarjo Syaf Satriawarman meninjau kesiapan RS Mitra Keluarga Waru sebagai rumah sakit pendukung RS rujukan, Rabu (4/3/2020).

Seiring dinamika perubahan status ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19, Pemkab Sidoarjo akan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar mereka bisa mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana desa. Anggaran itu bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial bagi warga yang tidak masuk program pemda. Tentunya, warga tersebut harus benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Berdasarkan data Dinkes Jatim, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 104 orang, sedangkan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Sidoarjo meningkat menjadi 45 orang. Sidoarjo merupakan zona merah dan menjadi daerah dengan jumlah penderita positif Covid-19 terbanyak setelah Surabaya. Kendati demikian, Pemkab Sidoarjo belum berencana mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pertimbangannya, selain keterbatasan anggaran untuk mencukupi kebutuhan dasar warganya yang berjumlah 2,3 juta jiwa, guncangan di sektor ekonomi bakal besar. Pasalnya, Sidoarjo merupakan kota industri dengan ribuan pabrik yang menjadi penopang ekonomi Jatim bahkan nasional.