Usulan PSBB Ditolak, Wali Kota Palangkaraya Upayakan Pencegahan Covid-19 Maksimal

Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ditolak pemerintah pusat. Meskipun demikian, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengaku tak masalah.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Pihak kepolisian menyemprotkan cairan disinfektan kepada beberapa penumpang dari Jakarta di Bandara Tjilik Riwut, Kalimatan Tengah, Selasa (31/3/2020).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Usulan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ditolak pemerintah pusat. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengungkapkan, tanpa kebijakan itu, penanganan dan pencegahan virus korona akan tetap maksimal.

Hingga kini data dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng menunjukkan masih terdapat 25 kasus positif dengan jumlah pasien sembuh delapan orang dan satu pasien meninggal. Kota Palangkaraya menjadi yang paling banyak dengan jumlah 15 orang terinfeksi dibanding 13 kabupaten lain di Kalteng.

Mungkin sudah ada kajiannya sehingga keluar surat itu, tetapi ditolak atau diterima, penanganan wabah ini tetap berjalan maksimal. (Fairid Naparin)

Banyaknya kasus yang terinfeksi menjadi pertimbangan ditolaknya usulan penerapan PSBB. Selain itu, dalam surat balasan dari Kementerian Kesehatan Nomor SR.01.07/Menkes/243/2020 perihal usulan PSBB di Palangkaraya, terdapat pula pertimbangan kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa.

”Mungkin sudah ada kajiannya sehingga keluar surat itu, tetapi ditolak atau diterima, penanganan wabah ini tetap berjalan maksimal,” kata Fairid di Palangkaraya, Senin (13/4/2020).

Baca juga : Pedoman Pembatasan Sosial Penanganan Covid-19 Terlalu Rumit dan Birokratis

Sebelumnya, Fairid mengeluarkan surat edaran terkait pencegahan wabah mematikan tersebut. Dalam surat edaran itu, pembatasan sosial diberlakukan, seperti meliburkan sekolah, menutup taman dari acara yang mengumpulkan orang banyak, serta menerapkan jam malam untuk pusat pertokoan dan lokasi hiburan malam hingga pukul 21.00.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Terminal baru Bandara Tjilik Riwut siap beroperasi. Pembangunan sudah selesai dilaksanakan setelah sebelumnya ditunda sejak 2017.

Fairid memastikan tidak ada hari bebas kendaraan bermotor seperti yang biasa dilakukan pada setiap Minggu pagi. Selain itu, bersama pemerintah provinsi, pihaknya juga masih terus menjaga di perbatasan Kota Palangkaraya dengan kabupaten lain di jalur darat dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada penumpang kendaraan umum.

”Gerakan dan implementasi di lapangan tetap berjalan. Jadi, tidak ada masalah dengan PSBB yang ditolak, kami tetap melaksanakan pembatasan sosial,” kata Fairid.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu petugas kesehatan di RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melintas di depan ruangan isolasi yang disiapkan pemerintah untuk penanganan pasien yang terjangkit virus korona di Kalteng, Rabu (4/3/2020).

Lebih sepi

Meskipun demikian, pasar-pasar tradisional tetap buka. Swalayan dan pusat perbelanjaan juga tetap buka seperti biasa. Bedanya, saat ini tempat-tempat itu jauh lebih sepi.

Baca juga : Patroli Polisi di Titik Keramaian untuk Antisipasi Covid-19

”Dalam surat edaran, kami juga sudah menyiapkan titik-titik agar masyarakat yang datang dan pergi ke pasar bisa tetap cuci tangan dan menjaga kebersihan. Tempat pelayanan umum juga tetap dilakukan penyemprotan disinfektan dan antiseptik,” ungkap Fairid.

Selain itu, Fairid menjelaskan, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar untuk penanganan bencana non-alam itu. Anggaran itu akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan tenaga medis, kebutuhan masyarakat yang terdampak khususnya yang terdampak secara sosial dan kesehatan. ”Tahap pertama ini kami siapkan Rp 20 miliar dulu, baru bertambah lagi,” katanya.

Dosen kajian politik pembangunan Universitas Palangka Raya (UPR), Paulus Alfons, mengatakan, meskipun tidak bisa menjalankan PSBB, pemerintah harus tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua orang dalam pemantauan (ODP) dan karantina untuk pasien dalam pengawasan (PDP).

”Pemerintah harus benar-benar jeli untuk mengikuti jaringan kontak pasien meskipun belum positif, tetapi statusnya suspect, harus dilokalisasi betul itu antara yang positif, suspect, dan yang negatif,” kata Alfons.

Alfons melihat, selama ini, di beberapa daerah sudah menyiapkan lokasi karantina selain rumah sakit. Hal itu belum terlihat di Kota Palangkaraya, padahal dari data Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sudah terdapat 488 (ODP) dan 66 PDP yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalteng.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Seorang petugas kesehatan tidak mengenakan masker di area wajib memakai masker di RSUD Doris Sylvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (4/3/2020).

Jumlah itu, lanjut Alfons, berpotensi untuk terus bertambah jika tidak ada karantina untuk suspect. ”Minimal pemerintah bisa yakin bahwa mereka yang membawa virus bisa tetap di rumah dan sehat,” katanya.

Baca juga : Akses Masuk Surabaya Diperketat, Para Pengendara Diperiksa

Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Suyuti Syamsul menjelaskan, pihaknya saat ini masih fokus pada penanganan pasien dan karantina yang dilakukan di empat rumah sakit rujukan di Kalteng. Saat ini terdapat 187 PDP dengan 96 orang dinyatakan negatif.

”Kesembuhan satu pasien menjadi penyemangat para tenaga medis yang berjuang, kami semua berjuang, kami berharap ini cepat berlalu dan semuanya baik-baik saja,” kata Suyuti yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kalteng.