16.000 Warga Sulawesi Utara yang Kehilangan Pekerjaan Akan Terima Kartu Prakerja

Kartu Prakerja tahap pertama akan dibagikan bagi 16.000 warga Sulawesi Utara. Warga miskin yang kehilangan pekerjaan diprioritas dalam tahap ini.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Sulawesi Utara menyiapkan paket-paket beras yang akan dibagikan kepada 1.000 sopir angkot di Manado, Selasa (31/3/2020). Sopir angkot adalah salah satu kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pemberlakuan masa jaga jarak sosial dalam pembatasan penyebaran penyakit virus korona baru atau Covid-19.

MANADO, KOMPAS — Sebanyak 16.000 warga Sulawesi Utara akan menerima Kartu Prakerja pada pembagian tahap pertama. Semua penerima itu adalah warga yang kehilangan sumber penghasilan akibat wabah Covid-19. Saat yang sama, Pemerintah Provinsi Sulut mewaspadai kemungkinan meningkatnya jumlah warga miskin hingga dua kali lipat.

Dihubungi dari Manado, Kamis (9/4/2020), Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo mengatakan, pihaknya telah menyampaikan data warga Sulut yang terkena pemberhentian hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Para pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah yang usahanya tutup juga turut dicatat.

”Kami sudah sampaikan data ke pemerintah pusat Sabtu (4/4) lalu. Kira-kira ada 16.000 orang. Contohnya, pedagang kecil, buruh bangunan, sopir ojek dan angkot, sampai pemandu pariwisata yang formal maupun informal,” kata Erny.

Baca juga: Pemkot Makassar Mulai Bagikan 60.000 Paket Sembako

Sulut mendapat kuota 49.000 penerima Kartu Prakerja dari total 5,6 juta di berbagai provinsi. Menurut rencana, kartu itu akan dibagikan kepada 164.000 peserta setiap minggu. Erny mengatakan, Sulut akan mendapat pembagian 1.400 kartu per hari.

Nantinya, peserta akan mendapat insentif sebesar Rp 2,55 juta selama empat bulan serta kelas pelatihan dalam jaringan senilai Rp 1 juta. Menurut Erny, ada 22 lembaga pemerintah dan swasta yang telah disiapkan untuk melatih para peserta. Ia belum mengetahui bidang pelatihan yang akan ditawarkan pada peserta.

Kartu Prakerja akan diluncurkan pada Rabu-Kamis (8-9/4). Namun, menurut Erny, baru tahap pendaftaran daring yang dibuka. Hanya tenaga kerja terdampak Covid-19 yang dapat mendaftar. Kartu akan dibagikan belakangan.

”Sekarang programnya masih setengah tertutup, belum dibuka bagi para pencari kerja. Prioritas di tahap pertama ini adalah mereka yang kehilangan sumber pemasukan karena dampak Covid-19,” kata Erny.

Baca juga: Efektivitas Langkah Penanganan Covid-19 Dinanti

KOMPAS/LASTI KURNIA

Para pekerja berlalu lalang saat jam pulang kerja di Terowongan Dukuh Atas, Jakarta, 18 Februari 2020. Pemerintah hendak merealisasikan Program Kartu Prakerja pada April ini.

Menurut Erny, pembagian Kartu Prakerja pun bergeser dari maksud awalnya, yaitu memberikan pelatihan. Kini, pemberian insentif menjadi prioritas untuk mencegah lebih banyak masyarakat jatuh ke bawah garis kemiskinan. Namun, peserta tetap diseleksi secara ketat.

Sementara itu, Dinas Sosial Sulut terus membagikan bantuan kepada para tenaga kerja yang kehilangan sumber pemasukan akibat Covid-19. Sejak Sabtu (4/4) hingga Kamis (9/4), dapur umum dibuka di kantor dinas. Makan siang dibagikan cuma-cuma kepada sopir angkot, sopir ojek daring, hingga buruh pelabuhan.

Sekarang programnya masih setengah tertutup, belum dibuka bagi para pencari kerja. Prioritas di tahap pertama ini adalah mereka yang kehilangan sumber pemasukan karena dampak Covid-19

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulut Karimun Pangaribuan mengatakan, diperkirakan lebih dari 3.000 orang telah menerima makan siang gratis tersebut. Ia tidak dapat merinci dana yang digunakan, tetapi dana berasal dari Rp 48,5 miliar yang dianggarkan Pemprov Sulut untuk menangani Covid-19.

Baca juga: Korban PHK Terus Bertambah, Percepat Kartu Prakerja

Sebelumnya, Pemprov Sulut juga telah membagikan beras kepada ribuan pekerja dengan pendapatan harian di Manado, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe. Karimun mengatakan, pihaknya tengah merencanakan pemberian bantuan dalam bentuk lain.

”Kami menyiapkan bantuan per paket. Isinya beras, mi instan, ikan kaleng, dan minyak goreng. Tapi, saya belum bisa merinci jumlah dan anggarannya karena sedang kami susun,” katanya.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA (ESA) 31-03-2020

Ketua Akademi Ide Kalimantan Beny Than Heri menata barang kebutuhan pokok sumbangan berbagai pihak di posko ”Gerakan Tolong-menolong Sembako Covid-19”, Selasa (31/3/2020), di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Posko itu didirikan sejumlah komunitas di Pontianak untuk membantu sesama yang terkena dampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurut Karimun, Covid-19 dapat mengakibatkan angka kemiskinan di Sulut meningkat drastis. Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Sulut, ada sekitar 250.000 warga miskin di Sulut.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut menunjukkan, jumlah penduduk miskin per September 2019 sekitar 188.600 orang dengan konsumsi di bawah Rp 379.923 per kapita per bulan.

”Saya khawatir akan ada peningkatan. Tidak tertutup kemungkinan sampai dua kali lipat karena sebelum wabah Covid-19 pun, sudah banyak warga yang rentan miskin,” kata Karimun.

Karena itu, pemerintah tengah berupaya mendata warga yang masuk kategori miskin akibat wabah. Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah meminta pemuka-pemuka agama di Sulut untuk mendata umat yang jatuh miskin.

John Lampus (55), sopir angkot trayek Pasar Karombasan-Pusat Kota Manado, mengatakan, penghasilannya turun dari Rp 100.000 per hari menjadi hanya sekitar Rp 40.000 per hari. ”Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, kami tidak bisa makan sama sekali. Kami butuh bantuan,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Berharap Tak Ada PHK di Perusahaan Tambang

Sementara itu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sulut Roy Berty mengatakan, 237 anggota HPI Sulut kehilangan pekerjaan. Beberapa beralih profesi menjadi sopir taksi daring, ada pula yang berkebun. Dinas Pariwisata Sulut sudah mendata anggota HPI dan pemandu wisata lainnya yang tak bersertifikat profesi demi menopang penyaluran bantuan.

”Kami sudah ditawari bantuan sembako oleh pemerintah. Tapi, kami minta dimasukkan penyaluran gelombang kedua saja. Saat ini kami berupaya memanfaatkan tabungan pribadi masing-masing,” kata Roy.