Jabar Izinkan Karantina Wilayah Parsial, Bantuan Sosial Disiapkan
Untuk membatasi penyebaran Covid-19, Pemprov Jawa Barat memperbolehkan pemerintah kabupaten/kota menerapkan karantina wilayah secara parsial. Pemprov juga menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·5 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbolehkan pemerintah kabupaten/kota di wilayah itu menerapkan karantina wilayah hingga tingkat kecamatan. Bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak sedang disiapkan.
Pengaturan karantina tersebut diserahkan kepada kebijakan bupati/wali kota. Selama karantina, mobilitas orang akan dibatasi, kecuali untuk urusan pangan dan kesehatan.
”Izin menerapkan karantina wilayah parsial sudah diberikan. Yang diperbolehkan untuk tingkat RT, RW, desa/kelurahan, hingga kecamatan dengan tingkat penyebaran Covid-19 cukup masif,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3/2020).
Kamil mengatakan, karantina tidak diizinkan untuk skala kabupaten/kota dan provinsi. Sebab, kebijakan itu mesti disetujui pemerintah pusat. Penerapan karantina wilayah parsial sudah diterapkan di sejumlah kabupaten/kota di Jabar. Kota Bandung, misalnya, sejak Minggu (29/3/2020) menutup sejumlah ruas jalan protokol pada pukul 09.00-15.00 dan pukul 18.00-21.00.
”Menutup jalan karena dianggap mempunyai potensi penyebaran (Covid-19) termasuk bentuk karantina wilayah parsial. Seperti yang diterapkan di Kota Bandung dalam dua hari ini,” ujarnya.
Pemerintah Kota Tasikmalaya juga berencana menerapkan karantina wilayah mulai Selasa (31/3/2020). Kendaraan akan diperiksa di akses masuk kota tersebut untuk membatasi pendatang dari wilayah zona merah penyebaran Covid-19.
Karantina tidak diizinkan untuk skala kabupaten/kota dan provinsi. Sebab, kebijakan itu mesti disetujui pemerintah pusat.
”Kota Tasikmalaya tidak merencanakan karantina wilayah skala kota. Yang mereka lakukan adalah mengantisipasi masuknya kendaraan dari wilayah pandemi Covid-19 seperti DKI Jakarta,” ujar Kamil.
Saat ini, Pemprov Jabar sedang menyiapkan bantuan kepada warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19. Bantuan sebesar Rp 500.000 per keluarga itu akan diserahkan kepada 1 juta keluarga.
Bantuan diprioritaskan bagi warga rawan miskin baru. Sebanyak dua pertiga bantuan tersebut akan disalurkan dalam bentuk bahan pangan. Adapun sisanya berbentuk uang tunai. ”Semoga dalam minggu ini sudah ditemukan orang-orang kategori miskin baru atau rawan miskin yang akan mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Total anggaran bantuan ini diperkirakan Rp 4 triliun-Rp 5 triliun yang diproyeksikan untuk dua bulan. Dananya bersumber dari penggeseran anggaran dalam APBD, seperti perjalanan dinas dan bantuan dana desa.
Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan, gajinya dan wakil gubernur Jabar beserta aparatur sipil negara di Pemprov Jabar selama empat bulan ke depan juga akan dipotong untuk membantu penanganan Covid-19. Namun, dia tidak menyebut nominal hasil pemotongan gaji tersebut.
”Pemotongannya tidak sama. Ada rentangannya. Disesuaikan dengan kemampuan dan akan diatur seadil dan seproporsional mungkin,” ujarnya.
Kamil turut mengajak semua pihak yang mampu untuk bersama-sama berupaya menangani dampak penyebaran Covid-19. Dua hal paling pokok adalah menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan bantuan bahan kebutuhan pokok kepada warga tidak mampu.
Donasi tersebut dapat disalurkan melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar atau Pikobar. Aplikasi ini juga dapat digunakan bagi warga yang ingin mendaftar menjadi sukarelawan.
Sementara itu, Pemprov Jabar telah melakukan tes cepat (rapid test) di sejumlah kabupaten/kota sejak Rabu (25/3/2020). Sekitar 300 warga dinyatakan positif Covid-19. Namun, data tersebut belum dimasukkan dalam rekapitulasi pasien positif karena akan menjalani tes lanjutan.
Tes kedua menggunakan mekanisme PCR (polymerase chain reaction) dengan menguji swab dari tenggorokan dan rongga hidung. ”Tes ini menunjukkan adanya kluster (penyebaran Covid-19) baru di Kota Sukabumi,” ujarnya.
Menurut Kamil, banyaknya kasus positif Covid-19 di Kota Sukabumi di luar dugaannya. Sebelumnya ia memprediksi penambahan kasus positif berada di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta, seperti Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
Selain kluster Kota Sukabumi, sejumlah kasus positif Covid-19 di Jabar menyebar dalam empat kluster kegiatan. Pemerintah melacak warga yang mengikuti kegiatan itu agar diperiksa sehingga penyebaran penyakit akibat virus korona baru (SARS-CoV-2) tersebut bisa dipetakan dan tidak semakin meluas.
Keempat kluster itu terdiri dari seminar ekonomi syariah di Kabupaten Bogor dan seminar kegiatan gereja di Kota Bogor pada akhir Februari lalu. Dua kegiatan lainnya adalah seminar gereja di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada awal Maret, serta Musyawarah Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar di Kabupaten Karawang, 9 Maret lalu.
Pemprov Jabar telah memeriksa 160 anggota Hipmi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin. Mereka berasal dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Jabar M Yudhi K mengatakan, tes itu dilakukan untuk memberikan kepastian apakah mereka terinfeksi Covid-19 atau tidak. Tes menggunakan mekanisme rapid test dengan menguji sampel darah.
Hasil tes tidak diberikan kepada perorangan, tetapi kepada koordinator setiap kelompok peserta. Hal ini bertujuan menghindari konsentrasi massa saat menunggu hasil tes.
Hingga Senin pukul 19.00, menurut Yudhi, pasien positif Covid-19 di Jabar berjumlah 149 orang. Sembilan pasien sembuh dan 19 pasien meninggal. Total pasien dalam pengawasan 850 orang. Sebanyak 660 orang masih proses pengawasan, sedangkan 190 orang lainnya sudah selesai pengawasan.
Hasil tes tidak diberikan kepada perorangan, tetapi kepada koordinator setiap kelompok. Hal ini bertujuan menghindari konsentrasi massa saat menunggu hasil tes.
Sementara orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 7.281 orang. Sejumlah 5.293 orang masih proses pemantauan, sedangkan 1.988 orang telah selesai pemantauan.
Menurut Kamil, terus bertambahnya ODP di Jabar turut dipengaruhi banyaknya warga yang mudik. Dia mengimbau warga tidak pulang kampung untuk meminimalkan potensi penyebaran Covid-19.