Gubernur Kalimantan Barat Minta Korporasi Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Korporasi di Kalimantan Barat diminta Pemerintah Provinsi Kalbar membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji

PONTIANAK, KOMPAS — Pandemi Covid-19 belum juga berakhir dan berdampak pada berbagai aspek, termasuk ekonomi masyarakat. Di Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar Sutarmidji mendorong korporasi turut membantu meringankan beban masyarakat di sekitarnya.

”Semua perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan agar menyalurkan bantuan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan. Bantuannya dalam bentuk kebutuhan pokok yang diberikan ke masyarakat sekitar dan di lokasi perusahaan,” ujar Sutarmidji, Jumat (27/3/2020).

Perusahaan-perusahaan diminta melaporkan setiap kegiatan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan itu kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Laporan itu juga ditembuskan ke dinas-dinas yang menanganinya. Untuk itu, Gubernur Kalbar telah mengirim surat kepada para pemimpin perusahaan.

Selain itu, perusahaan-perusahaan juga diminta menjaga kebersihan lingkungan perusahaan. Hal itu diwujudkan, misalnya, dengan menyediakan sarana yang diperlukan untuk pola hidup bersih dan sehat bagi karyawan. Kemudian, dilarang ada kegiatan yang melibatkan kerumunan orang.

Upaya menghalau penyebaran Covid-19 terus dilakukan. Sutarmidji juga meminta bupati/wali kota di Kalbar tidak melaksanakan atau menunda sembahyang kubur. ”Juga kegiatan keagamaan lainnya yang melibatkan orang banyak. Larangan itu hingga situasi dapat ditangani,” ujarnya.

Pergerakan warga dari luar Kalbar juga diminta dipantau, terutama warga dari daerah pandemi Covid-19. Bahkan, seorang warga negara China yang merupakan pekerja di salah satu perusahaan asing di Kabupaten Ketapang dipulangkan ke negara asalnya pada Jumat pagi. Warga negara asing tersebut datang ke Ketapang pada Selasa (24/3/2020).

”Tidak boleh ada tenaga kerja asing dari mana pun masuk ke Kalbar. Mau dia ada surat dinyatakan sehat atau tidak, tetap tidak boleh. Imigrasi harus tegas dalam hal ini, terutama selama penanganan Covid-19. Bupati dan wali kota hendaknya lebih memperhatikan daerahnya,” kata Sutarmidji.

Para pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang dari Malaysia pun diawasi. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak Andi Kusuma Irfansi mengatakan, pada Jumat pukul 11.30 ada 66 PMI dipulangkan melalui pos lintas batas negara di Entikong, Kabupaten Sanggau. Sebanyak 62 PMI deportasi dan 4 PMI repatriasi.

PMI dari Kalbar sebanyak 41 orang, Jawa Timur (3), Jawa Tengah (4), Jawa Barat (5), Nusa Tenggara Timur (1), Nusa Tenggara Barat (1), dan Banten (1). Kemudian dari Sulawesi Selatan (6), Sulawesi Tenggara (1), DKI Jakarta (2), dan Lampung (1).

”Hasil pemeriksaan sementara di PLBN Entikong, mereka sehat. Mereka akan dibawa ke Pontianak. Setelah itu akan ditampung di Dinas Sosial Provinsi Kalbar, lalu dilakukan pemeriksaan kesehatan lagi,” ujarnya.

Alat pelindung diri kurang

Sementara itu, rumah sakit masih kekurangan alat pelindung diri (APD), misalnya di Kabupaten Sambas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Fatah Maryunani, persediaan APD di Sambas masih sangat kurang. Namun, ada bantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar.

”Beberapa hari lalu ada 15 APD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Kami juga pesan APD ke agen, tetapi belum tiba hari ini. Ada beberapa institusi yang akan membantu APD untuk Sambas. Kami masih menunggu. Semoga pesanannya cepat datang,” ujar Fatah.

KADIS KESEHATAN SAMBAS FATAH MARYUNANI

Petugas kesehatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menggunakan jas hujan karena keterbatasan jumlah alat pelindung diri. Hingga Kamis (19/3/2020), jumlah pasien yang diisolasi di Kalbar terus bertambah.

Terkait APD, Sutarmidji mengatakan, beberapa hari lalu ada bantuan dari berbagai pihak dan sudah disalurkan ke daerah-daerah. Masker juga diberikan kepada masyarakat yang memerlukan, dibagikan dari rumah ke rumah.

Pada 25 Maret, Pemerintah Provinsi Kalbar mendapat bantuan dari Kadin Kalbar. Bantuan itu antara lain berupa 300 baju APD, 300 masker N95, 10.000 masker tipe lainnya, 10.000 sarung tangan, 500 kacamata pelindung, dan 20 galon hand sanitizer.