Polisi Bubarkan 1.371 Kerumunan Massa

Polisi sudah mulai membubarkan kerumunan massa untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sebanyak 1.731 kerumunan telah dibubarkan. Selain itu, polisi juga sudah menindak 26 kasus penyebaran hoaks terkait dengan korona.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Petugas kepolisian membawa pelantang suara untuk menyampaikan pengumuman larangan berkumpul di keramaian kepada masyarakat di Jalan Sisingamangaraja XII, Medan, Sumatera Utara, Rabu (25/3/2020). Masyarakat dilarang berkumpul di keramaian untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Pasca-terbitnya Maklumat Kepala Polri, sampai saat ini kepolisian telah membubarkan 1.371 kerumunan massa untuk mencegah meluasnya penebaran coronavirus disease atau Covid-19. Meski demikian, pendekatan persuasif diharapkan tetap diutamakan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia Brigjen (Pol) Raden Prabowo Argo Yuwono dalam jumpa pers, Kamis (26/3/2020), di Jakarta, mengatakan, kepolisian terus menekan penyebaran Covid-19 dengan mencegah berkumpulnya massa. Hal itu sesuai dengan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (Covid-19).

”Kami sudah membubarkan sebanyak 1.371 kerumunan massa. Itu terdapat di semua kepolisian daerah di seluruh Indonesia. Dan ini kami dibantu oleh rekan kami, baik dari Tentara Nasional Indonesia maupun dari pemerintah daerah,” kata Argo.

Baca juga: Sanksi Denda atau Kerja Sosial Bisa Jadi Opsi

Dalam Maklumat Kapolri, masyarakat dilarang untuk mengadakan pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan sejenis lainnya. Selain itu, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga juga dilarang. Demikian pula kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, karnaval, dan kegiatan lain yang menyebabkan pengumpulan massa juga dilarang.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Aktivitas di Pasar Ikan Pabean, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/3/2020). Pasar masih terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan ikan untuk warga Surabaya dan sekitarnya di tengah wabah Covid-19. Ikan-ikan yang dijual di pasar tersebut berasal dari Lamongan, Tuban, Madura, dan Rembang.

Pelayanan publik

Terkait dengan pelayanan kepada masyarakat oleh kepolisian, kata Argo, Polri telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi waktu pelayanan. Hal itu untuk mencegah berkumpulnya masyarakat di suatu lokasi. Pelayanan kepada masyarakat tersebut antara lain terkait dengan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat izin mengemudi (SIM), surat izin keramaian, pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor (BKPB), dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

”Untuk sementara dibatasi waktunya demi mencegah penyebaran virus korona dan kemudian juga disesuaikan dengan wilayah mereka masing-masing, yaitu di kepolisian daerah dan kepolisian resor,” ujar Argo.

Baca juga: Memelihara Harapan di Tengah Pandemi Covid-19

Terkait dengan penyebaran berita tidak benar atau kabar bohong, kata Argo, saat ini kepolisian telah menangani 46 kasus yang tersebar di beberapa wilayah hukum. Selain itu, kepolisian juga telah melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di 3.000 lokasi.

Secara terpisah, komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, mengatakan, langkah yang dilakukan petugas Polri mesti dipahami dalam rangka melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Maka, kegiatan pembubaran kerumunan massa atau pengurangan waktu pelayanan kepada masyarakat dilakukan untuk mencegah masyarakat tertular Covid-19.

”Pelarangan ini bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dalam masa darurat korona global seperti saat ini, hak individu atau masyarakat untuk berkumpul dapat dibatasi oleh kepentingan lain yang lebih besar, yaitu kesehatan dan keselamatan umum,” kata Poengky.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para penumpang menunggu keberangkatan bus yang mereka tumpangi di pusat agen bus antarkota aantarprovinsi (AKAP) di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2020). Saat masa tanggap darurat pandemi korona ini, banyak warga perantauan di Jabodetabek memilih pulang ke kampung halaman dengan menggunakan bus. Para penumpang bus AKAP di tempat itu sebagian besar adalah para pekerja informal, seperti buruh bangunan dan pedagang. Mereka terpaksa harus pulang kampung karena di tempat mereka merantau tidak lagi mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, menurut Poengky, kepolisian dapat mengedepankan fungsi intelijen bidang keamanan (intelkam) sebagai deteksi dini. Sementara unit Samapta Bhayangkara (Sabhara) dan Pembinaan Masyarakat (Binmas) melakukan langkah-langkah persuasif dan patroli pencegahan di lapangan. Petugas di lapangan pun diharapkan juga dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) untuk mencegah kemungkinan penularan Covid-19.