Antisipasi Persebaran Covid-19, Warga Jabar Diimbau Menunda Mudik
Mobilitas yang tidak terkendali berpotensi memperluas persebaran Covid-19 sehingga warga diimbau untuk tidak bepergian jauh, terutama mudik.
Oleh
MACHRADIN WAHYUDI RITONGA
·3 menit baca
KOMPAS/PRIYOMBODO
Kepadatan kendaraan dari arah Jakarta di pertemuan arus antara Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek dan Tol Jakarta-Cikampek jalur normal di Kilometer 48, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, seperti terpantau pada Jumat (20/12/2019) sekitar pukul 16.30. Kepadatan ini menunjukkan geliat arus mudik libur Natal-Tahun Baru 2020 di Tol Jakarta-Cikampek.
BANDUNG, KOMPAS — Empat lokasi di Jawa Barat menjadi perhatian dalam persebaran wabah Covid-19. Mobilitas yang tidak terkendali berpotensi memperluas persebaran sehingga warga diimbau untuk tidak berpergian jauh, terutama mudik.
Empat lokasi tersebut merupakan daerah yang melaksanakan kegiatan massal, di antaranya seminar ekonomi syariah di Kabupaten Bogor, kegiatan gereja di Kota Bogor dan Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, serta Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar pada awal Maret 2020.
Empat kluster ini disinyalir menjadi salah satu sumber persebaran Covid-19 di ranah Jabar, di antaranya berdampak kepada Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Karena itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Selasa (24/3/2020), menyatakan akan menelusuri peserta seminar yang berpotensi menyebarkan virus korona jenis baru ini.
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan kepada 64 siswa SMA 1 Kota Jambi, Jumat (20/3/2020), yang baru kembali dari acara studi banding di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Studi banding itu dipersoalkan para pihak karena meski dilarang oleh Dinas Pendidikan Jambi seiring merebaknya pandemi Covid-19, pihak sekolah tetap melaksanakan acara itu.
”Kami mengimbau semua peserta yang berkaitan dengan empat kegiatan tersebut melapor ke dinas kesehatan kabupaten/kota masing-masing. Persiapan rapid test juga segera akan dilakukan,” tuturnya. Tes yang dimaksud adalah rapid diagnostic test yang akan dilaksanakan di beberapa lokasi, di antaranya Bandung, Bogor, dan Bekasi.
Selain itu, penundaan kegiatan mudik menjadi atensi khusus bagi Kamil. Tidak hanya empat lokasi tersebut yang menjadi perhatian, beberapa kota berpenduduk besar, seperti Kota Bandung dan Bekasi, juga menjadi pantauan dalam persebaran Covid-19.
”Saya mengimbau warga untuk tidak bepergian, khususnya warga Jabar yang jauh dari kampung halaman untuk mudik. Sumber mayoritas pandemi Covid-19 ini ada di Jakarta. Kalau pulang sebelum rapid tes dilaksanakan, warga yang pulang jadi berpotensi ODP,” tuturnya.
Informasi tersebut membuat sebagian warga khawatir untuk melakukan perjalanan jauh. Contohnya Fara (30), warga Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, mempertimbangkan pembatalan mudik ke kampung halamannya di Palembang pada Ramadhan tahun ini. Dia khawatir di perjalanan nanti akan terpapar virus korona jenis baru ini sehingga membahayakan keluarganya.
Saya mengimbau warga untuk tidak bepergian, khususnya warga Jabar yang jauh dari kampung halaman untuk mudik. Sumber mayoritas pandemi Covid-19 ini ada di Jakarta.
”Sepertinya itu (pembatalan mudik) adalah tindakan yang rasional. Kalau bepergian, saya jadi rentan bertemu pembawa virus dari mana-mana. Lagi pula, mudik tidak wajib,” ujarnya saat dihubungi Rabu (25/3/2020).
Di samping itu, Fara juga memilih tidak pulang kampung karena kewajibannya sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah taman kanak-kanak di Bandung. ”Apalagi kalau sudah belajar di rumah seperti ini. Bisa-bisa penghasilan saya juga dipotong karena pertemuan kelas ditiadakan. Jadi, lebih baik berhemat dulu, tunggu situasi kondusif,” tuturnya.
Kondisi lobi Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (25/3/2020) siang. Jarak kursi antarpengunjung di lobi menjadi lebih jauh dalam rangka pembatasan sosial. Tindakan ini untuk mengantisipasi penularan Covid-19 yang masif di Jakarta.
Perluas pengawasan
Imbauan untuk menunda mudik juga dilakukan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pemerintah kabupaten bahkan memperluas klasifikasi orang dalam pengawasan (ODP). Sejak awal Maret 2020, Ciamis turut mendata warga yang baru saja bepergian dari zona merah di dalam negeri ke dalam ODP.
Daerah asal yang masuk ke dalam pengawasan di antaranya Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, dan Bandung. Hingga Selasa (24/3/2020), warga yang terpantau berstatus ODP dari dalam negeri ini berjumlah 34 orang dengan pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak dua orang. Satu orang dinyatakan negatif dan satu lagi masih menunggu hasil pemeriksaan.
Ketua Pusat Informasi dan Koordinasi (PIK) Covid-19 Kabupaten Ciamis Bayu Yudiawan menyampaikan, Ciamis masih dalam zona bebas Covid-19. Namun, adanya pergeseran massa dalam jumlah banyak dari daerah zona merah melalui mudik berpotensi menyebarkan Covid-19 di daerah tersebut.
COVID19.GO.ID
Data persebaran kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga 25 Maret 2020.
Padahal, ujar Bayu, Ciamis mengalami keterbatasan fasilitas. Apalagi, pengecekan status pasien berpotensi Covid-19 membutuhkan waktu 2-3 hari dari Jakarta ataupun Bandung.
”Kami baru memiliki 12 tempat tidur dan ini sangat kurang. Kami khawatir warga yang eksodus tersebut akan mempersulit layanan karena mereka pasti akan diminta untuk memeriksakan status mereka,” tuturnya.
