Pemerintah mendistribusikan alat pelindung diri untuk para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi krisis APD belakangan ini.
Oleh
TIM KOMPAS
·4 menit baca
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Petugas medis bersiap di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo memastikan, rumah sakit darurat ini siap digunakan untuk karantina dan merawat pasien Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS —Di tengah melonjaknya jumlah pasien Covid-19 di Tanah Air, ketersediaan alat pelindung diri atau APD bagi para petugas medis amat terbatas. Padahal, APD diperlukan untuk mencegah penularan dan memutus rantai infeksi penyakit yang disebabkan virus korona baru di fasilitas kesehatan.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo, seusai meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet, di Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020), menyatakan, ”Masih banyak keluhan mengenai kelangkaan APD. Sekarang, semua negara berebut mendapat APD, masker, hand sanitizer (cairan pembersih tangan). Sabtu lalu, kita siap lagi 105.000 APD dan akan didistribusikan ke rumah sakit.”
Dari jumlah itu, 45.000 unit akan didistribusikan ke DKI Jakarta, Bogor (Jawa Barat), dan Banten. Sebanyak 40.000 unit akan didistribusikan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali, serta 10.000 unit ke semua provinsi di luar Pulau Jawa. Total 95.000 unit disebarkan. Adapun 10.000 unit sisanya disimpan sebagai cadangan.
Petugas medis memeriksa kesiapan alat di ruang ICU Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo yang telah melakukan peninjauan tempat ini memastikan bahwa rumah sakit darurat ini siap digunakan untuk karantina dan perawatan pasien Covid-19. Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24 ribu orang, sedangkan saat ini sudah disiapkan untuk tiga ribu pasien.
Selain itu, pemerintah juga memutuskan memberikan insentif bulanan untuk tenaga medis yang bertugas di daerah dengan status tanggap darurat Covid-19. Dokter spesialis mendapat insentif Rp 15 juta per bulan, dokter gigi dan dokter umum Rp 10 juta per bulan, bidan dan perawat Rp 7,5 juta per bulan, serta tenaga medis lain Rp 5 juta per bulan. Paramedis yang meninggal akibat Covid 19 diberi santunan Rp 300 juta.
”Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya dokter, perawat, dan tenaga medis. Mereka telah berdedikasi, berjuang sekuat tenaga menangani virus korona ini. Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras beliau-beliau,” kata Presiden.
Dokter meninggal
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat, lima dokter dan satu guru besar kesehatan meninggal karena menderita Covid-19. Lima dokter itu adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit (RS) Premier Bintaro, Tangerang Selatan, Hadio Ali Khazatsin; dokter bedah di RS Bogor Medical Center, Djoko Judodjoko; Direktur RS Jiwa Dr Soeharto Heerdjan, Laurentius Panggabean; dokter spesialis telinga hidung tenggorokan di RS Mitra Keluarga, Bekasi, Adi Mirsaputra; dan dokter spesialis paru di RS Advent, Medan, Ucok Martin. Adapun guru besar itu adalah Guru Besar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Bambang Sutrisna.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menjelaskan, hingga kemarin ada 579 kasus positif Covid-19 dan 49 orang meninggal karena penyakit itu. Jumlah pasien yang sembuh 30 orang.
ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Sejumlah petugas memindahkan kardus berisi peralatan kesehatan untuk penanganan Covid-19 dari Shanghai, China, yang diangkut pesawat C-130 Hercules TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (23/3). Peralatan kesehatan itu antara lain masker N95, alat pelindung diri, kacamata pelindung, sarung tangan, pelindung sepatu, dan termometer inframerah.
Stok terbatas
Menurut Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Mohammad Adib Khumaidi, APD bagi tenaga medis di sejumlah daerah menipis. Padahal, alat itu diperlukan untuk memutus rantai infeksi di fasilitas kesehatan. Pemerintah harus menyediakan APD di RS rujukan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas yang paling awal menerima pasien.
”Mekanisme pelayanan harus diatur. Potensi kontak (dengan pasien terinfeksi) tinggi. Pastikan ada jeda untuk istirahat, termasuk perlakuan untuk isolasi mandiri,” ujar Adib.
Sejumlah petugas medis mengaku kesulitan mendapatkan APD. Tary, perawat di RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto, Sulawesi Selatan, misalnya, hanya dibekali jas hujan plastik sebagai baju pelindung dan diberikan satu masker untuk digunakan dalam sehari. ”Dari pagi sampai siang kami pakai jas hujan karena tidak ada baju sesuai. Kami hadapi pasien dalam pengawasan Covid-19,” katanya.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Petugas mengambil kotak berisi alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan di Balai Kota Jakarta, Senin (23/3/2020). Sebanyak 40.000 alat pelindung diri (APD) tambahan bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dibagikan Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Bantuan APD tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan diri bagi para tenaga medis yang berada di gugus depan penanganan Covid-19.
Beberapa daerah melaporkan menipisnya stok APD di rumah sakit. RS Umum Pusat M Djamil, Padang, Sumatera Barat, berharap bantuan APD segera datang. Direktur Umum SDM Pendidikan RSUP Dr M Djamil Dovy Djanas, di Padang, mengatakan, stok APD di rumah sakit tinggal puluhan unit, padahal jumlah pasien terus bertambah. ”Sekali masuk ke ruangan, pakai satu APD. Untuk satu pasien, (tenaga medis) bisa butuh puluhan APD. Kami sempat menggunakan mantel hujan. Kini tidak lagi,” kata Dovy.
Sepekan terakhir, ada dua perawat di RS itu, yang menangani pasien dalam pengawasan Covid-19, dikarantina di rumah masing-masing. Keduanya mengalami batuk pilek dan kini dalam status orang dalam pemantauan. RS menyiapkan ruangan karantina bagi tenaga medis dan paramedis yang membutuhkan.
Hal serupa terjadi di Kota Cirebon. ”Kami krisis APD. Di puskesmas, APD bertahan paling lama dua pekan ke depan. Kalau tidak ada penambahan, tenaga medis tumbang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Edy Sugiarto.
Menjawab kebutuhan itu, Yurianto menjelaskan, pemerintah menyiapkan 105.000 APD, 125.000 perlengkapan tes cepat, dan 566 petugas kesehatan ataupun sukarelawan yang akan bekerja di Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat yang sudah bisa beroperasi. APD dan perlengkapan pemeriksaan cepat itu didistribusikan ke daerah.
