Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Terancam Melambat akibat Covid-19
Perekonomian Jawa Barat terancam melambat terdampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2020 diperkirakan pada rentang 3,7 persen hingga 4,1 persen.
Oleh
MELATI MEWANGI/TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Perekonomian Jawa Barat terancam melambat terdampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2020 diperkirakan pada rentang 3,7 persen-4,1 persen. Pemerintah Provinsi Jabar akan mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengantisipasi perlambatan itu.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Herawanto melaporkan pertumbuhan Jabar pada 2019 melambat dibandingkan dengan 2018, yakni sebesar 5,07 persen. Sementara pertumbuhan tahun ini diperkirakan berada di rentang 4,6-5,1 persen. Namun, sejak awal 2020, kondisi ekonomi mendapat tantangan akibat dampak coronavirus disease (Covid)-19 sehingga ekonomi di triwulan I-2020 diperkirakan menurun.
”Potensi penurunan utama bersumber dari penurunan ekspor, investasi, dan tertahannya konsumsi. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan serta konstruksi cenderung melambat,” ujar Herawanto dalam Rapat Koordinasi Dampak Ekonomi dan Penanganan Covid-19 di Jabar, di Kota Bandung, Kamis (19/3/2020).
Untuk mengurangi perlambatan ekonomi itu, Herawanto merekomendasikan stimulus ekonomi berupa percepatan belanja fiskal oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Jabar.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, rapat koordinasi itu sangat penting sebagai pertimbangan mengambil keputusan di daerah. ”Semoga forum ini bisa memberikan rekomendasi sehingga kami, pengambil keputusan, mengambil keputusan cepat, akurat, terukur, dan rasional,” ujarnya.
Kamil menyarankan bupati dan wali kota memberikan insentif berupa pengurangan pajak hotel dan restoran. Hal ini diperlukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja karena keuangan industri tersebut terganggu akibat penurunan jumlah pengunjung.
Bupati dan wali kota memberikan insentif berupa pengurangan pajak hotel dan restoran. Hal ini diperlukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja karena keuangan industri tersebut terganggu akibat penurunan jumlah pengunjung.
Mantan Wali Kota Bandung itu juga meminta kepala daerah di kabupaten/kota segera membelanjakan APBD dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran dalam dua bulan ke depan untuk mengurangi perlambatan itu. ”Utamakan hibah bansos (bantuan sosial) nomor satu, (agar) penerima bisa belanjakan (untuk) konsumsi barang dan lain-lain,” katanya.
Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, perekonomian Jabar sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global. Oleh sebab itu, di tengah pelambatan ekonomi akibat Covid-19, bisnis lokal harus diperkuat.
”Jangka pendeknya, proyek yang menggunakan APBD harus dieksekusi sesegera mungkin. Suntikan bansos juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan gairah ekonomi,” ujarnya.
Setiawan belum menghitung jumlah anggaran yang akan dibelanjakan untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi pada triwulan I-2020. Sebab, dia perlu menginventarisasi nilai proyek di APBD 27 kabupaten/kota yang pengerjaannya bisa dipercepat.
”Dalam sepekan ini akan didata kegiatan apa yang bisa dijalankan. Untuk bansos, dalam seminggu ini bisa dihitung besarannya,” ujarnya.
Usaha wisata ditutup
Di Purwakarta, Jabar, pengelola wisata diminta menutup sementara aktivitas wisata sampai akhir Maret 2020. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 akibat aktivitas wisata.
Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Purwakarta Heri Anwar mengatakan, meskipun berdampak terhadap menurunnya wisatawan dan ekonomi wisata, langkah ini dilakukan demi kebaikan semua pihak. Tempat wisata yang ditutup antara lain Air Mancur Sri Baduga, Tajug Gede Cilodong, dan Bale Panyawangan Diorama.
Tahun ini, Pemkab Purwakarta menargetkan 3 juta wisatawan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kunjungan tahun 2019, sekitar 2,8 juta dari target 4 juta wisatawan.
Perum Jasa Tirta II, pengelola kawasan wisata Jatiluhur, juga menutup kawasan wisata Jatiluhur sementara waktu. ”Kami menutup sementara kawasan wisata Istora dan Jatiluhur Water World karena berpotensi mendatangkan massa yang banyak,” kata Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta II Nandang Munandar.
Berdasarkan data Unit Usaha Pariwisata dan AMDK Perum Jasa Tirta II, jumlah kunjungan wisatawan lokal selama tiga tahun terakhir di Jatiluhur menurun. Pada 2016 tercatat ada 221.761 orang. Namun, pada 2017, jumlahnya semakin berkurang menjadi 211.779 orang. Kondisinya tak membaik di tahun 2018 karena hanya ada 183.551 orang.