Seluruh Hunian Tetap Penyintas Gempa Lombok Selesai Akhir 2020

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto (dua dari kanan) didampingi Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid (tiga dari kanan) bersama sejumlah pihak mendengarkan penjelasan Komandan Rayon Militer 132/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani (paling kanan) tentang pembangunan hunian tetap penyitnas gempa di Desa Kekait, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (12/3/2020).

PEMENANG, KOMPAS – Berbagai pihak terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap penyintas gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pembangunan hunian tetap ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir 2020 mendatang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ahsanul Halik menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto di Desa Kekait, Lombok Barat dan Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Kamis (12/3/2020). Turut hadir Komandan Rayon Militer 132/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.

Ahsanul mengatakan, target pembangunan hunian tetap penyintas gempa NTB 2018 dari Inspektorat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencapai 226.204 unit.

Rumah yang belum dikerjakan sebagian besar berada di Kabupaten Lombok Utara yakni sebanyak 14.140 unit (Ahsanul)

Hingga Rabu (11/3/2020) kemarin, total progres yang sudah tertangani mencapai 209.499 unit atau 92,63 persen.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut membantu pembangunan hunian tetap bagi penyintas gempa di Desa Kekait, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (12/3/2020). Seluruh hunian tetap penyintas gempa Lombok ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir 2020.

Jumlah itu terdiri dari rumah sudah jadi sebanyak 169.583 unit dan dalam pengerjaan sebanyak 39.916 unit. Sedangkan yang masih dalam perecanaan dan belum dikerjakan sebanyak 16.705 unit terdiri dari 1.915 unit rumah rusak berat, 4.617 unit rumah rusak sedang, dan 10.195 unit rusak ringan.

Baca juga : Hunian Tetap Milik Penyintas, tetapi Bukan untuk Kepentingan Komersial

“Rumah yang belum dikerjakan sebagian besar berada di Kabupaten Lombok Utara yakni sebanyak 14.140 unit,” kata Ahsanul.

Menurut Ahsanul, melihat progres baik yang sudah selesai, sedang, dan belum dikerjakan, mereka optimistis pembangunan fisik secara keseluruhan selesai pada akhir tahun.

Oleh karena itu, sejumlah kegiatan dan langkah percepatan terus didorong. Seperti koordinasi dengan para bupati dan walikota untuk membahas dan mengurai serta menyelesaikan masalah yang menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Langkah lainnya adalah memaksimalkan pasukan Zeni TNI yang diperbantukan di daerah, khususnya di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto (Paling kiri) didampingi Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar (tengah) dan Komandan Rayon Militer 132/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani (paling kanan) meninjau pembangunan hunian tetap penyitnas gempa di Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (12/3/2020).

Menyisir

Selain itu, khusus untuk wilayah Lombok Utara, pihak terkait mulai dari Komando Rayon Militer 162/Wira Bhakti, bupati, BPBD, dan fasilitator untuk menyisir rumah yang belum dikerjakan sehingga bisa ditangani oleh pasukan Zeni TNI.

Baca juga : Perpanjang Masa Tanggap Darurat, Pemerintah Siapkan Relokasi Hunian Tetap

Joni mengatakan, persoalan di lapangan memang selalu muncul. Banyaknya rumah yang belum dibangun karena surat pencarian dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang terlambat turun.

“Jika SK sudah keluar, maka masyarakat dibantu TNI bisa bersama-sama, bergotong royong membangun rumah tahan gempa,” kata Joni.

Khusus untuk personel, Joni mengatakan menurunkan 700 orang prajurit Zeni untuk membantu masyarakat. Mereka mendapat target untuk menyelesaikan pembangunan hunian tetap dalam waktu dua bulan.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Komplek hunian sementara penyintas gempa bumi Lombok di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sekitar 16 kilometer Utara Mataram, ibu kota NTB seperti terlihat Minggu (15/9/2019). Banyak penyintas yang masih tinggal di hunian sementara karena hingga saat ini hunian tetap atau rumah tahan gempa yang dibangun oleh pemerintah belum selesai.

Tetapi, kata Joni, dengan berbagai pertimbangan, target yang diberikan akan diperpanjang hingga akhir tahun. “Pada akhir tahun, harapannya semua warga penyintas gempa bisa memiliki rumah," kata Joni.

Baca juga : Bangunan Hunian Tetap Digarap Tak Sesuai Standar Tahan Gempa

Seperti diberitakan, gempa bermagnitudo 6,4 yang terjadi  pada 29 Juli 2018 mengakibatkan 20 orang meninggal dengan kerusakan bangunanan hingga 10 ribu unit. Sementara gempa bermagnitudo 7 yang mengguncang Lombok pada 5 Agustus 2018 mengakibatkan 564 orang meninggal (dua di antaranya di Bali dan tujuh di Pulau Sumbawa). Gempa tersebut juga mengakibatkan lebih dari 200.000 rumah rusak baik berat, sedang, dan ringan.

Sebelum rumah mereka selesai dibangun, penyintas gempa tinggal di hunian sementara yang tersebar di berbagai lokasi. Begitu rumah selesai, mereka mulai pindah untuk memulai kehidupan baru.

Bagi yang belum, masih harus menunggu rumah selesai dibangun dan tetap tinggal di hunian sementara. Tidak hanya masalah data, pembangunan hunian tetap mereka juga terkendala terbatasnya tukang.

Baca juga : Aplikator Andalkan Dana Stimulan Bangun Hunian Tetap

“Terlalu banyak rumah yang harus diperbaiki. Jadi, begitu selesai di satu titik, mereka pindah ke titik lain. Selesai di titik itu, mereka tidak langsung kembali ke tempat kami, tetapi kadang pulang kampung dulu. Akibatnya, dalam satu kelompok saja, progresnya bisa berbeda-beda. Itu membuatnya lambat,” kata Abdul Haris (39), ketua kelompok masyarakat Perintis Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara beberapa waktu lalu.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Hunian sementara di Desa Sajang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menjadi pilihan tempat berteduh bagi korban gempa Lombok, Juli-Agustus 2018, saat ini. Namun, korban gempa tetap berharap bisa membangun kembali rumah mereka yang roboh sebagai hunian tetap.

Joni mengatakan, persoalan memang selalu muncul. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk sama-sama mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi itu agar berjalan sesuai target.

Belum terdata

Sementara itu, terkait warga yang belum masuk data, Ahsanul meminta agar pemerintah kabupaten maupun kota melakukan validasi. “Itu terjadi karena ada kesalahan nama atau masyarakat tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan. Data tersebut tentu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan surat keputusan bupati bahwa itu memang rusak karena gempa,” kata Ahsanul.

Terkait hal itu, Najmul mengatakan, jika ada warga yang tidak terdaftar dalam surat keputusan (SK) terakhir yakni SK ke-27, maka setelah tanggap darurat berarkhir, pihaknya akan membuat SK ke-28. Dengan demikian, tidak ada masyarakat Lombok Utara yang tidak punya rumah.

“Jika tidak ada rumah dan tidak tercatat dalam SK, maka akan kami talangi dengan rumah tinggal layak huni melalui dana murni berasal dari penghasilan dan usaha pemerintah daerah kabupaten (APBD II),” kata Najmul.