Bali Pertimbangkan Alokasikan Anggaran Pencegahan Penyakit Covid-19
Situasi dinamis yang dihadapi Bali terkait penyakit Covid-19 akibat virus SARS-CoV-2 membuat Pemerintah Provinsi Bali mempertimbangkan pengalokasian anggaran untuk mencegah meluasnya penyakit itu di provinsi ini.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA
·4 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Situasi dinamis yang dihadapi Bali terkait penyakit Covid-19 akibat virus korona baru atau SARS-CoV-2 membuat Pemerintah Provinsi Bali mempertimbangkan pengalokasian anggaran untuk mencegah penyakit Covid-19 meluas di Bali. Perkembangan penyakit Covid-19 di dunia dinilai turut memengaruhi kondisi kepariwisataan Bali.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan, situasi Bali semakin dinamis setelah meninggalnya seorang warga negara asing yang dinyatakan sebagai pasien Kasus 25 Covid-19 di Indonesia. Tjok Ace menerangkan, jumlah kumulatif pasien berstatus dalam pengawasan penyakit Covid-19 di Bali hingga Kamis (12/3/2020) mencapai 50 orang.
”Itu jumlah total sejak awal,” kata Tjok Ace seusai memimpin rapat kesiapsiagaan menghadapi penyakit Covid-19 di Bali, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis.
Disebutkan, sebanyak 38 pasien sudah dinyatakan negatif, satu pasien warga negara asing meninggal, dan 11 pasien lainnya masih menunggu hasil uji laboratorium.
Ia melanjutkan, Pemprov Bali sudah membentuk satuan tugas penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali. Terkait upaya penanggulangan penyakit Covid-19 di Bali itu, pemerintah akan mengintensifkan pelaksanaan disinfeksi di tempat-tempat publik dan pariwisata di Bali.
Pemerintah juga mengimbau pengelola akomodasi pariwisata di Bali, termasuk hotel dan restoran, agar menjalankan protokol kesehatan, antara lain sanitasi fasilitas akomodasi pariwisata.
Lebih lanjut Tjok Ace menyatakan, pihaknya mempertimbangkan pengalokasian anggaran untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit Covid-19, antara lain menggunakan anggaran instansi pemerintah daerah selain mengusulkan pemanfaatan anggaran dari pemerintah pusat.
Kesiapan pemerintah daerah di Bali menanggulangi penyakit Covid-19, menurut dia, menjadi penting karena Bali masih terbuka untuk kunjungan wisatawan ataupun pendatang internasional.
Terkait kasus pasien warga negara asing (Kasus 25) yang meninggal, Tjok Ace mengatakan, jajaran Dinas Kesehatan Bali sudah menjalankan prosedur penelusuran kontak terhadap sejumlah orang yang diperkirakan pernah kontak dengan pasien tersebut. ”Ini menjadi konsentrasi. Kami berharap kepada masyarakat, siapa pun yang merasa pernah kontak dengan pasien agar secara sadar memeriksakan kesehatannya,” ucapnya.
Merawat suami pasien
Secara terpisah, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, Denpasar, I Wayan Sudana menyatakan, pihaknya masih merawat suami pasien Kasus 25 di ruang isolasi Nusa Indah RSUP Sanglah. Ketika ditemui di RSUP Sanglah, disebutkan kondisi kesehatan suami pasien Kasus 25 itu bagus dan hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya penyakit penyerta yang berat.
Dia menambahkan, pihaknya juga merawat dua petugas medis RSUP Sanglah di ruang isolasi Nusa Indah. ”Kondisi kesehatan mereka masih bagus. Mungkin karena kelelahan saja. Namun, kami tetap antisipasi dengan mengistirahatkan mereka di ruang isolasi dan memeriksakan sampel swab-nya,” kata Sudana.
Terkait rencana pemerintah menyiapkan anggaran penanggulangan penyakit Covid-19, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, berpendapat, Pemprov Bali dapat menggunakan dana cadangan pemerintah dalam upaya menanggulangi dan mencegah meluasnya penyakit Covid-19.
”Dalam pandangan umum Fraksi PDI-P yang disampaikan 6 Maret lalu, kami merekomendasikan perlunya dana kedaruratan dalam rangka preventif, misalnya penyemprotan massal dan tindakan lain yang dipandang perlu dalam mencegah meluasnya penyakit Covid-19,” ujarnya kepada Kompas.
Ardhana mengatakan, pemerintah dapat menggunakan alokasi dana cadangan setelah mendapat rekomendasi DPRD. Hal itu pernah dijalankan di Bali ketika pemerintah menangani dampak erupsi Gunung Agung. ”Kami juga meminta pemerintah menggalang masyarakat untuk bergotong royong dalam mencegah penyakit ini dan mengupayakan ketenangan di masyarakat,” lanjutnya.
Ketua Bali Tourism Board (BTB) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana menyatakan, kalangan pariwisata di Bali siap membantu pemerintah dalam upaya memitigasi dampak penyakit Covid-19.
Adnyana juga meminta pengelola akomodasi pariwisata di Bali menyiapkan dan menjalankan prosedur sanitasi dan kesehatan. ”Kami berharap prosedur pemeriksaan kesehatan jangan lama. Kalau bisa, fasilitas laboratorium juga disiapkan di Bali,” kata Adnyana seusai rapat di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Wayan Widya menyatakan, tim surveilans dinas kesehatan masih memantau kondisi 21 orang yang teridentifikasi pernah kontak dengan pasien Kasus 25. Tim surveilans juga sedang menelusuri kemungkinan terjadinya kontak lanjutan dari 21 orang yang sudah diperiksa kesehatannya itu.
”Ke-21 orang itu sebagai tracing kontak pertama,” kata Widya. ”Mereka sudah diimbau untuk mengurangi aktivitas ke luar rumah dan agar selalu menggunakan masker sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium,” lanjutnya.