Tangani Konflik di Papua, Pemerintah Gunakan Pendekatan Kesejahteraan

Pemerintah berkomitmen menjaga keutuhan Papua. Solusi terus dicari melalui pendekatan kesejahteraan guna menangani konflik di wilayah tersebut.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Wakil Presiden Ma’ruf Amin (ketiga dari kiri) didampingi (paling kiri-paling kanan) Wali Kota Mataram Ahyar Abduh, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Ketua Umum Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Seluruh Indonesia Armuji, dan Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi memukul gendang sebagai tanda dibukanya Musyawarah Nasional V Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Seluruh Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/3/2020). Musyawarah yang berlangsung pada 10-13 Maret 2020 itu mengusung tema ”Respons Daerah Menyambut Omnibus Law: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju”.

MATARAM, KOMPAS — Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Papua. Untuk itu, pendekatan kesejahteraan dipilih untuk mengurai sumber-sumber konflik di wilayah tersebut.

Ma’ruf Amin menyampaikan hal itu seusai membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/3/2020).

”Pemerintah akan terus mencari solusi untuk sumber-sumber konflik itu. Yang pasti, respons pemerintah, yakni mengurangi kesenjangan, ketidakpuasan di Papua dengan melakukan pembangunan-pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, dan fasilitas-fasilitas lain,” kata Ma’ruf Amin.

Respons pemerintah, yakni mengurangi kesenjangan, ketidakpuasan di Papua dengan melakukan pembangunan-pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, dan fasilitas-fasilitas lain.

Wapres menambahkan, pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya pendekatan. Sejauh mana atau apa sebenarnya yang menjadi masalah di Papua.

”Otonomi khusus sudah diberikan kepada Papua. Karena itu, apa lagi yang masih perlu ditindaklanjuti? Pemerintah punya komitmen baik untuk membangun keutuhan wilayah NKRI, khususnya di Papua. Pendekatan yang kami gunakan (di Papua) adalah pendekatan kesejahteraan,” kata Ma’ruf Amin.

Baca juga: TNI Berhasil Persempit Gerak KKB

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berfoto bersama seusai acara pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Seluruh Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/3/2020). Musyawarah yang berlangsung pada 10-13 Maret 2020 itu mengusung tema ”Respons Daerah Menyambut Omnibus Law: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju”.

Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey berpendapat, penyelesaian konflik di Papua mesti lebih menggunakan pendekatan dialog dengan kelompok sipil bersenjata tersebut.

Pihak yang mampu berdiskusi dengan kelompok tersebut ialah tokoh-tokoh adat, agama, dan perwakilan pemerintah daerah setempat. Tujuannya, untuk solusi yang terbaik buat mengatasi konflik tersebut. ”Tanpa dialog bersama, konflik antara pihak keamanan, TNI-Polri, dan kelompok sipil bersenjata tak akan terhenti,” kata Frits.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menegaskan, pihaknya akan menggunakan upaya penegakan hukum untuk menghadapi para pelaku yang disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sebab, kelompok tersebut telah menebar teror di tengah masyarakat dan menyerang aparat negara.

Baca juga: Timika Terima Pengungsi Lagi

DOKUMENTASI HUMAS POLDA PAPUA 07-03-2020

Sekitar 900 warga dari Distrik Tembagapura mengungsi ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, sejak Jumat (6/3/2020), akibat teror keamanan. Aparat keamanan menjaga para pengungsi hingga kondisi kembali normal.

Seperti diketahui, aksi teror KKB di Distrik atau Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, telah menyebabkan ribuan warga mengungsi sejak Jumat pekan lalu. Adapun jumlah pengungsi ke daerah Timika telah mencapai 1.572 orang hingga Senin (9/3).

”Kami akan menindak tegas semua anggota KKB yang masih menggunakan senjata tanpa izin. Hanya aparat Polri dan TNI yang berwenang menggunakan senjata api,” kata Paulus.

Jumlah pengungsi ke daerah Timika telah mencapai 1.572 orang hingga Senin (9/3).

Diketahui dari data Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih, sejak januari hingga Senin kemarin sudah terjadi sembilan kasus penembakan yang melibatkan kelompok kriminal separatis bersenjata di sejumlah kabupaten, yakni Nduga, Intan Jaya, Nabire, Mimika, dan Keerom.

Dalam rentang tiga bulan, aksi kelompok tersebut menyebabkan dua anggota Brimob, dua anggota TNI AD, dan lima warga sipil terluka. Sementara dua aparat keamanan dari satuan Brimob dan TNI AD serta satu warga meninggal dunia akibat terkena tembakan. Adapun empat warga yang diklaim sebagai simpatisan KKB juga meninggal dalam kontak senjata dengan pihak TNI-Polri.