Banyuwangi Fokus Kembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia selama tahun 2021. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama.
Oleh
ANDREAS BENOE ANGGER PUTRANTO
·3 menit baca
BANYUWANGI, KOMPAS – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia selama tahun 2021. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama.
Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2020 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Banyuwangi Tahun 2021. Sejak saat ini program-program pengembangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 mulai dirancang.
“Fokus utama pembangunan Banyuwangi pada 2021 ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas akses masyarakat pada sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas sejak dini,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, di Banyuwangi (11/3/2020).
Anas mengatakan, pengembangan SDM dimulai dengan meningkatkan kualitas gizi ibu hamil. Oleh karena itu, pendataan ibu hamil dan kondisinya harus terurai secara detail. Data tersebut dapat digunakan bila dibutuhkan intervensi tertentu dan terukur untuk menekan potensi kematian pada ibu dan anak.
Selanjutnya, program-program juga dirancang untuk tumbuh kembang anak usia golden age (0-5 tahun). Penguatan posyandu harus dilakukan karena menjadi fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan warga.
Data badan perencanaan pembangunan daerah Banyuwangi menyebut, angka tengkes di Banyuwangi mencapai 8,1. Anas berharap tidak ada lagi ditemukan anak tengkes di atas tahun 2021. Upaya yang dapat dilakukan ialah memperkuat fungsi posyandu dengan memfasilitasi makanan bergizi dan asupan lainnya. Tujuannya, menstimulus pertumbuhan anak dan balita
Di sektor pendidikan, Anas meminta agar sektor nonformal mendapatkan perhatian lebih. Salah satunya, memperbanyak program pendidikan keterampilan yang jelas dan terukur bagi anak-anak muda lulusan pesantren, program kejar paket, hingga lulusan SMA dan SMK.
“Ini cara untuk mengatasi problem tantangan ekonomi global. Mekanisasi di satu sisi membuat kerja-kerja makin efektif, tetapi di sisi lain juga mengakibatkan terbatasnya jumlah lapangan kerja. Karena itu keterampilan harus diberikan sebagai bekal bersaing,” tutur Anas.
Ini cara untuk mengatasi problem tantangan ekonomi global. Mekanisasi di satu sisi membuat kerja-kerja makin efektif, tetapi di sisi lain juga mengakibatkan terbatasnya jumlah lapangan kerja. Karena itu keterampilan harus diberikan sebagai bekal bersaing
Untuk mendukung program-program tersebut, pos anggaran pada APBD mulai disesuaikan sejak tahun 2020, dan harapannya dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada 2021. Salah satu cara yang dilakukan Banyuwangi ialah mengalokasikan angggaran kesehatan dan pendidikan jauh diatas amanat undang-undang.
“Tahun ini APBD kami Rp 3,3 T. Kami mengalokasikan anggaran untuk pendidikan Rp 1,1 triliun atau sekitar 33 persen dari total APBD. Sedangkan alokasi anggaran untuk kesehatan Rp 489 miliar atau sekitar 14 persen,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspotondo.
Padahal, bila merunut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 20 persen. Adapun, anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dialokasikan minimal 10 persen.
Hal ini mendapat apresiasi dari Kepala Bappeda Jawa Timur Rudy Ermawan. Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan Pemkab Banyuwangi merupakan yang tertinggi se-Jatim.
Akan tetapi, Rudi berpesan agar program-program yang dirancang dapat tepat guna dan tepat sasaran. Alasannya, masih banyak indikator peningkatan kualitas hidup di Banyuwangi yang masih berada di bawah Jatim.
“Usia harapan hidup Jatim pada tahun 2019 sudah mencapai 71,18, sedangkan di Banyuwangi masih 70,54. Indeks Pembangunan Manusia Jatim juga sudah mencapai 71,50, sedangkan Banyuwangi masih 70,60,” kata Rudy.
Bappeda Jawa Timur akan memberikan sejumlah rekomendasi untuk membantu mendongkrak sejumlah indikator peningkatan kualitas hidup masyarakat di Banyuwangi. Pemberian rekomendasi tersebut diharapkan dapat menyelaraskan program kabupaten dan provinsi.