Dampak Korona, Pemkab Manggarai Barat didorong Menghapus Retribusi Pariwisata
Pemkab Manggarai Barat didorong membebaskan uang retribusi bagi wisatawan. Hal itu dilakukan agar sektor wisata di Labuan Bajo tak lesu.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·3 menit baca
KUPANG, KOMPAS- Guna mengatasi kelesuan pariwisata di Labuan Bajo, Pemkab Manggarai Barat didorong membebaskan uang retribusi bagi wisatawan yang masuk ke seluruh destinasi wisata di daerah itu. Pembebasan uang retribusi itu diharapkan bisa mendongkrak kedatangan wisatawan.
Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu di Kupang, Selasa (10/3) pagi, mengatakan pemerintah pusat sudah membebaskan pajak hotel di seluruh tanah air guna mengurangi beban hotel akibat kelesuan tamu hotel.
“Pemkab Manggarai Barat juga didorong untuk membebaskan retribusi masuk setiap destinasi wisata di daerah itu. Penghapusan ini hanya berlangsung beberapa bulan ke depan sambil melihat perkembangan jumlah kunjungan,”kata Jelamu.
Ia mengakui dengan penghapusan retribusi pariwisata, jelas mengurangi pendapatan asli daerah setempat. Tetapi pemerintah pusat pun sudah mengurangi APBN dari sisi pajak perhotelan. Ini yang disebut “share” kebijakan dengan pengembangan pariwisata NTT ke depan.
Pekan ini Pemprov bertemu dengan semua bupati dan kepala dinas pariwisata, membahas dan meminta masukan dari setiap kabupaten/kota terkait dampak virus korona bagi pariwisata. Masukan dari Pemkab/Pemkot akan dianalisis bersama. Jika ada sesuatu yang segera diambil tindakan bersama, akan diputuskan bersama untuk dilaksanakan di daerah masing-masing.
Pemprov tetap mengizinkan kapal-kapal pesiar masuk Labuan Bajo, tetapi tetap mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan terkait virus korona sesuai standar WHO dan Kemenkes. Pekan ini sebuah kapal pesiar singgah di Labuan Bajo, diberi izin masuk, setelah semua penumpang kapal menjalani pemeriksaan oleh tim penanggulangan virus korona.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Pariwisata Indonesia Wilayah Manggarai Barat Donatus Matur mengatakan, dirinya telah bertemu Bupati Manggarai Barat meminta kebijakan Pemda terkait keterpurukan sektor pariwisata akibat virus korona saat ini. Ia berharap, Pemda Manggarai Barat bisa berbuat sesuatu untuk membantu para pengusaha pariwisata Labuan Bajo, seperti dilakukan Provinsi Bali berupa subsidi kepada para pengusaha.
“Saat ini semua paket wisata dari luar negeri untuk April – Oktober sudah dibatalkan semua. Demikian pula jumlah wisatawan ke Labuan Bajo dalam satu bulan terakhir anjlok jauh. Kalau tadi sekitar 45 hotel di Labuan Bajo tingkat okupansi penuh, sekarang paling hanya 10-15 orang. Bahkan ada hotel yang benar-benar sepi tamu, sementara mereka tetap membayar karyawan, promosi wisata, listrik, air, dan biaya-biaya lain,”kata Matur.
Sebanyak 36 pengusaha wisata yang memanfaatkan kredit usaha rakyat bidang pariwisata, mereka harus mencicil kredit di bank setiap bulan, dengan besaran bervariasi, yakni Rp 2 juta – Rp 3 juta per bulan.
Belum ada data resmi soal penurunan jumlah wisatawan pascavirus merebaknya virus korona. Selama ini wisatawan asal China cukup mendominasi perjalanan ke Labuan Bajo, selain Singapura, Malaysia, Hongkong, Korea, dan Jepang.
Direktur PT Alba Crus, Mario, salah satu perusahaan perjalanan di Labuan Bajo mengatakan, semua perusahaan perjalanan di Labuan Bajo sangat terpukul. Beberapa perusahaan tidak beraktivitas sama sekali. Mereka menunggu dan berharap wabah korona segera redah sehingga mobilisasi wisatawan kembali normal.
“Februari-April ini benar-benar mati. Tadinya kami berharap wisatawan domestik, tetapi juga sangat sulit. Saya kemarin mendapatkan 10 tamu dari PT Pertamina, rencananya melakukan perjalanan ke sejumlah pulau di Kecamatan Komodo, 26 Maret, tetapi pihak perusahaan tiba-tiba membatalkan perjalanan itu. Dengan kondisi seperti ini, kami sangat sulit beroperasi,”kata Mario.
Ia mengatakan, jika ada kebijakan Pemkab Manggarai Barat membantu pengusaha pariwisata, pun belum tentu mampu mengatasi keadaan yang ada.
Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Manggarai Barat, Paulus Jeramu mengatakan, keuangan daerah sangat terbatas. Kebijakan mengalokasikan anggaran APBD mengatasi masalah-masalah terkait virus korona harus melalui DPRD.
“Mungkin saja penghapusan retribusi masuk destinasi wisata dilakukan, tetapi itu pun harus melalui persetujuan DPRD juga. Retribusi itu satu-satunya sumber pendapatan daerah terbesar selama ini. Jika dihapus dalam jangka waktu 2-3 bulan masih dapat dipahami tetapi lebih dari lima bulan, itu merugikan masyarakat Manggarai Barat,”katanya.