Deklarasi Bangka Belitung sebagai Solusi Permasalahan Bangsa
Kongres Umat Islam Indonesia VII di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghasilkan sembilan poin deklarasi Bangka Belitung dan sejumlah rekomendasi sebagai solusi permasalahan bangsa.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PANGKAL PINANG, KOMPAS — Kongres Umat Islam Indonesia VII di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghasilkan sembilan poin deklarasi Bangka Belitung dan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah, DPR, partai politik, dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam deklarasi yang dipaparkan pada Jumat (28/2/2020) malam itu, ditekankan sejumlah hal, antara lain penguatan fondasi berbangsa, pemberantasan korupsi, dan pengembangan ekonomi umat berbasis syariah.
Hasil ini disampaikan setelah ratusan peserta kongres yang terdiri dari akademisi, pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam, pejabat pemerintahan, tokoh Islam, ulama, dan komponen se-Indonesia bermusyawarah dari 26-29 Februari 2020. Dalam kongres ini, para peserta mendengarkan 37 narasumber yang menyampaikan materinya.
Isi deklarasi Bangka Belitung itu menekankan pada pemimpin negara agar tidak mempertentangkan pola pikir kebangsaan dan pola pikir keagamaan. Umat Islam meyakini dasar negara, yakni Pancasila, adalah kristalisasi dari nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.
Pemimpin negara agar tidak mempertentangkan pola pikir kebangsaan dan pola pikir keagamaan.
Selain itu, deklarasi ini juga berpesan kepada penyelenggara negara untuk konsisten menjalankan amanat konstitusi, menegakan hukum, dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme harus dijadikan musuh bersama dan perlu dihukum secara maksimal tanpa tebang pilih.
Adapun kepada partai politik, deklarasi ini berpesan agar parpol menjalankan fungsinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) terhadap kebijakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Selain itu, parpol juga perlu mengedepankan pendidikan dan kaderisasi politik yang berkelanjutan. Parpol juga diimbau agar tidak membangun oligarki politik, serta tidak hanya berorientasi pada kekuasaan serta politik praktis.
Parpol juga diimbau agar tidak membangun oligarki politik.
Dari segi ekonomi, penyelenggara negara diminta agar meningkatkan keberpihakan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan menghilangkan semua dominasi kekuatan pasar.
Deklarasi ini juga mengajak semua umat Islam untuk lebih mengedepankan semangat persatuan sesama umat dan mengembangkan pemahaman keagamaan moderat (wasathiyat al-Islam).
Di bidang pendidikan, deklarasi ini menekankan pada sistem pendidikan nasional yang bermuara pada terbentuknya generasi muda yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kompetitif, berjiwa merdeka, berdaulat, percaya diri, dan berkepribadian luhur.
Selain itu, deklarasi ini juga mendorong ormas dan kelembagaan Islam agar lebih mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan dakwah, pendidikan Islam, dan ekonomi.
Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, pemerintah juga diminta untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dengan berkontribusi lebih besar dalam menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam di berbagai belahan dunia, menjaga perdamaian dunia dengan menjadi juru runding bagi negara-negara yang berkonflik.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi mengatakan, kongres ini menjadi gambaran pentingnya bermusyawarah. ”Diskusi ini bisa dikembangkan menjadi salah satu ciri khas dari ulama dan cendekiawan Muslim dalam menyumbangkan beragam pemikirannya,” kata Muhyiddin.
Dia juga berharap agar deklarasi Bangka Belitung ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. ”Banyak pemikiran yang dapat disampaikan untuk kehidupan berbangsa,” ucapnya.
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, hasil dari deklarasi ini diharapkan dapat menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. ”Islam dan wawasan kebangsaan selalu berjalan beriringan,” katanya.
Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan berharap agar deklarasi ini menjadi contoh dari terciptanya kehidupan umat yang baik. Terus memelihara keharmonisan dalam kehidupan, menjadi pemimpin peradaban, dan membina kerja sama yang kuat antarpemangku kepentingan.