Masa Tanggap Darurat Banjir di Pekalongan Diperpanjang
Pemkot Pekalongan, Jawa Tengah, memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir selama sepekan. Hal ini karena banjir masih menggenangi sejumlah wilayah dan lebih dari 950 jiwa mengungsi.
Oleh
KRISTI UTAMI
·3 menit baca
PEKALONGAN, KOMPAS — Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir yang sedianya berakhir Kamis (27/2/2020) menjadi hingga Kamis (5/3/2020). Keputusan itu diambil karena sejumlah daerah masih tergenang dan lebih dari 996 orang masih mengungsi.
Sejumlah daerah di Kecamatan Pekalongan Utara dan Kecamatan Pekalongan Barat masih tergenang banjir mencapai 50 sentimeter (cm). Kondisi ini jauh lebih baik dibanding pada Rabu, 26 Februari, saat ketinggian mencapai 80 cm.
Sebanyak 996 orang masih mengungsi di sejumlah posko pengungsian, antara lain Masjid Al Karomah, Stadion Hoegeng, Aula Kecamatan Pekalongan Barat, Aula Kelurahan Pasirkratonkramat, dan Musala Al Ghazali Pasirsari. Jumlah pengungsi pada Kamis ini relatif lebih sedikit daripada pada Rabu yang mencapai 1.200 orang.
”Meski kondisinya sudah lebih baik, kami tetap memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir karena sebagian daerah masih tergenang dan ratusan orang masih mengungsi. Kemungkinan, hujan deras juga masih akan turun hingga beberapa hari ke depan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan Saminta, Kamis, di Kota Pekalongan.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menginstruksikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan untuk mengeruk sungai dan memperbaiki sistem drainase sebagai solusi mengatasi banjir. Sejauh ini, upaya yang dilakukan Pemkot Pekalongan adalah membuat tanggul sementara di Sungai Bremi dan Sungai Meduri.
”Kemarin kami mendapat bantuan dari Pemprov Jateng berupa 2.500 karung tanah. Bantuan tersebut cukup untuk menanggul Sungai Bremi dan Sungai Meduri sepanjang 4 kilometer,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Anita Heru Kusmorini.
Menurut Anita, pengerukan sedimentasi Sungsi Bremi dan Sungai Meduri akan mulai dilakukan setelah banjir surut. Adapun perbaikan dan pembangunan fisik sistem drainase kota akan dilakukan pada 2021. Tahun ini, Bappeda Kota Pekalongan masih menyusun rencana induk sistem drainase kota yang terkoneksi.
Anita menambahkan, Bappeda telah menurunkan sebanyak 15 orang untuk memetakan kondisi seluruh drainase yang ada di Kota Pekalongan. Hasil pemetaan itu akan menjadi panduan menyusun sistem drainase kota yang terbaru.
Selain itu, Bappeda juga akan mendapat gambaran terkait drainase mana saja yang memerlukan penanganan lebih cepat. Dengan begitu, Bappeda bisa membuat skala prioritas perbaikan saluran drainase untuk menekan risiko banjir dalam jangka pendek.
Sementara itu, di Kabupaten Pekalongan, banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm masih merendam Kecamatan Tirto dan Kecamatan Wonokerto. Hingga Kamis petang, sebanyak 2.475 orang dilaporkan mengungsi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir dari Senin (24/2/2020) hingga Minggu (1/3/2020).
”Saat ini, fokus kami adalah menangani pengungsi, melayani evakuasi, dan dapur umum. Kami terus bersiaga karena hujan deras masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan,” kata Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Budi Raharjo.
Pada Rabu malam, banjir setinggi 80 cm melanda lima kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari Sragi, Wonokerto, Siwalan, Wiradesa, dan Tirto. Banjir terjadi akibat hujan deras yang tidak mampu ditampung sungai serta saluran-saluran air.