Berbagai Elemen Mahasiswa di Malang Tolak ”Omnibus Law” RUU Cipta Kerja

Unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law masih terus terjadi. Puluhan mahasiswa di Malang, Senin (24/2/2020), berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang sapu jagat itu.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Puluhan mahasiswa dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, Senin (24/2/2020), berunjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur. Mereka menilai RUU tersebut melanggar hak-hak normatif masyarakat.

MALANG, KOMPAS — Unjuk rasa menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih terus terjadi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, Senin (24/2/2020), berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang sapu jagat itu. Mereka menilai rancangan undang-undang itu  akan memangkas hak-hak normatif masyarakat.

Unjuk rasa dilakukan berbagai elemen, seperti IMM Malang Raya, SMI Malang, Pembebasan Malang, Dongsam, BEM FT UMM, PMII Sunan Ampel, Ruang Candu, KPA, Komite Kamisan, dan Gemar Desa. Unjuk rasa dilakukan di sekitar Balai Kota Malang dan Gedung DPRD Kota Malang.

Ramli Abdul Razak, korlap aksi, mengatakan bahwa unjuk rasa dilakukan untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. RUU sapu jagat itu dinilai hanya akan merugikan masyarakat.

Baca juga: Mempertaruhkan Ekologi dalam ”Omnibus Law” RUU Cipta Kerja

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Petugas dari Kepolisian Resor Kota Malang Kota, Senin (24/2/2020), bersiaga menjaga unjuk rasa mahasiswa menolak Omnibus Law.

”Omnibus Law hanya akan memangkas hak-hak normatif masyarakat, baik dalam bidang pertanian, ketenagakerjaan, lingkungan, maupun lainnya. Kami di sini untuk mengingatkan pemerintah bahwa UU tersebut hanya makin membuat rakyat menderita dan hanya menguntungkan pengusaha,” kata Ramli.

Omnibus law memangkas beberapa hak buruh dan justru melanggengkan tenaga kontrak dan outsourcing.

Beberapa pasal yang dinilai merugikan masyarakat, menurut Ramli, misalnya omnibus law memangkas beberapa hak buruh dan justru melanggengkan tenaga kontrak dan outsourcing. ”Ini adalah model perbudakan gaya baru. Kami sepakat angkat suara untuk menolaknya,” katanya.

Baca juga: UMKM dan Koperasi dalam ”Omnibus Law” RUU Cipta Kerja

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Rimzah, Wakil Ketua DPRD Kota Malang periode 2019-2020 dari Partai Gerindra

Dalam kesempatan itu, mereka menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meneruskan aspirasi mereka tersebut ke DPR RI. Unjuk rasa ditemui Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah. Rimzah mengatakan, ia akan meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut ke Jakarta.

”Kami di daerah sifatnya menerima aspirasi dari masyarakat. Tentu kami akan membela kepentingan rakyat. Apa pun pernyataannya akan kami kirim ke DPR RI,” katanya.