Presiden Minta Tata Kelola Dana Otsus di Aceh Tepat Sasaran
Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) di Aceh tepat sasaran. Dana otsus yang diberikan pada 2008-2020 sudah mencapai Rp 81 triliun, tapi angka kemiskinan di provinsi itu masih saja tinggi.
Oleh
ZULKARNAINI
·4 menit baca
KOMPAS/ZULKARNAINI
Presiden Joko Widodo menghadiri Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020). Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan.
BIREUEN, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh tepat sasaran. Dana otonomi khusus yang diberikan sejak 2008 hingga 2020 sudah mencapai Rp 81 triliun, tetapi angka kemiskinan di provinsi itu masih saja tinggi.
Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020). Kegiatan itu dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Pembina Yayasan Sukma Surya Paloh, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat daerah, dan warga. Kenduri Kebangsaan digelar Yayasan Sukma, Forum Bersama Anggota DPR asal Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
”Aceh mendapatkan dana otonomi khusus yang besar. Kemampuan mengelola anggaran penting. Uang Rp 17 triliun (APBD Aceh 2020) besar. Bagaimana pengelolaan, apakah tepat sasaran? Itu yang masih tanda tanya,” ujar Presiden.
Presiden menyinggung tata kelola dana otonomi khusus (otsus) setelah Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta supaya pemberian dana itu diperpanjang. Dana otsus merupakan bagian dari perjanjian perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah RI. Dana otsus Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dana otsus diberikan sejak 2008 hingga 2027. Periode 2008-2020, besarannya 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Sementara pada 2021-2027 besarannya 1 persen dari DAU Nasional. Diperkirakan dalam jangka waktu 2008-2027, total dana otsus yang bakal diterima Aceh sebesar Rp 122 triliun.
Presiden Joko Widodo menghadiri Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020).
Akan tetapi, Presiden mempertanyakan tata kelola dana otsus itu. Alasannya, angka kemiskinan di Aceh masih tinggi, mencapai 15,01 persen. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) September 2019, Aceh adalah provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Pulau Sumatera. Padahal, APBD Aceh paling tinggi di Pulau Sumatera.
”Soal kemiskinan ini perlu dipikirkan. Provinsi lain APBD-nya kecil. Ada yang hanya Rp 6 triliun dan Rp 7 triliun, sedangkan Aceh Rp 17 triliun. Penggunaan APBD harus fokus, harus ada prioritas,” ujar Presiden.
Jokowi akan memberikan asistensi lebih terhadap pengelolaan anggaran di Aceh. Namun, Presiden mengajak para pihak di Aceh untuk bahu-membahu bekerja keras membangun ”Bumi Serambi Mekkah” itu.
Pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap Aceh. Beberapa proyek strategis nasional dibangun di Aceh, seperti Bendungan Keureuto, Waduk Tiro (Pidie), Bendungan Rukoh (Aceh Besar), Irigasi Lhok Guci (Aceh Barat), Irigasi Jambo Aye (Aceh Utara), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah berharap, Presiden bersedia memperpanjang masa pemberian dana otsus. Saat ini, Aceh sedang giat membangun sehingga membutuhkan finansial sebagai modal pembangunan. ”Kami berharap, dana otsus tidak dibatasi sampai 2027. Sebab, selama 11 tahun adanya dana otsus, kemiskinan menurun,” ucapnya.
Pada 2008, angka kemiskinan di Aceh 23,53 persen. Jumlahnya turun menjadi 15,01 persen pada September 2019. Artinya, dana otsus sebesar Rp 73 triliun sejak 2008 hingga 2019 menurunkan angka kemiskinan sebesar 8,52 persen.
Soal kemiskinan ini perlu dipikirkan. Provinsi lain APBD-nya kecil. Ada yang hanya Rp 6 triliun dan Rp 7 triliun, sedangkan Aceh Rp 17 triliun. Penggunaan APBD harus fokus, harus ada prioritas.
Pada kesempatan itu, Nova mengajukan beberapa permintaan lain kepada Presiden, seperti percepatan pembangunan jalan lintas antar-kabupaten, lanjutan pembangunan kereta api, pengembangan pertanian, dan percepatan investasi dengan Uni Emirat Arab.
”Presiden berkali-kali ke Tanah Aceh, kami sangat bangga. Kenduri ini momentum untuk kami tunjukkan saat ini kami ingin maju dan semangat membangun,” ujar Nova.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin menuturkan, penggunaan dana otsus belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh sebab itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana otsus di Aceh. Kebijakan pembangunan di Aceh, lanjutnya, belum sepenuhnya menjawab persoalan. Dahlan mengajak para pihak di Aceh untuk bersatu membangun daerah.
”Presiden punya perhatian besar terhadap Aceh. Ini harus jadi kesempatan buat kita membangun,” ujar Dahlan.
Pembina Yayasan Sukma dan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, Pemprov Aceh dan pemkab/pemkot harus membuat terobosan pembangunan jangka panjang. Menurut dia, tidak selamanya dana otsus harus diberikan karena akan membuat pemerintah daerah ketergantungan.
”Ketergantungan pada otsus membuat tidak sehat, bahkan berbahaya. Aceh butuh kesadaran bersama untuk membangun, untuk anak cucu kita,” kata Surya.
Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (21/2/2020). Untuk ruas Banda Aceh-Sigli, progres pembebasan tanah 61 persen, sedangkan progres konstruksi 26,76 persen.
