Indonesia Mendorong Penguatan Pemantauan Sampah Laut Global

Pemerintah Indonesia bersama forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) mendorong pembangunan dan penguatan kerja sama kelembagaan dalam pemantauan sampah laut secara global, khususnya sampah plastik.

BADUNG, KOMPAS — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) mendorong pembangunan dan penguatan kerja sama kelembagaan dalam pemantauan sampah laut secara global, khususnya sampah plastik. Penanganan dan penanggulangan sampah laut memerlukan kepedulian bersama karena sampah laut menjadi permasalahan lintas batas negara.

Perihal penguatan kerja sama pemantauan sampah laut di antara anggota APEC, menurut Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, dibutuhkan karena sampah laut (marine debris), terutama sampah plastik, menjadi persoalan bersama.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja memberikan sambutan dalam pembukaan program peningkatan kapasitas terkait penanganan sampah laut yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Kuta, Badung, Bali, Selasa (18/2/2020).

”Ini menjadi tanggung jawab bersama dan tugas moral bersama untuk menciptakan kawasan bebas sampah plastik,” kata Sjarief dalam pembukaan program peningkatan kapasitas terkait dengan penanganan sampah laut di Kuta, Badung, Bali, Selasa (18/2/2020).

Ini menjadi tanggung jawab bersama dan tugas moral bersama untuk menciptakan kawasan bebas sampah plastik. (Sjarief Widjaja)

Program peningkatan kapasitas terkait dengan penanganan sampah laut yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama APEC itu bertemakan ”Peningkatan Kapasitas Pemantauan dan Pemodelan Sampah Laut Global, Mendukung Perlindungan Lingkungan Laut”.

Baca juga : Denpasar Tekan 30 Persen Sampah Plastik

Program peningkatan kapasitas di antara anggota APEC itu merupakan inisiatif Indonesia yang diusulkan dalam pertemuan APEC di Santiago, Chile, 2019. Program yang dilaksanakan di Bali mulai Selasa (18/2/2020) sampai dengan Kamis (20/2/2020) itu juga diikuti peserta dari kalangan akademisi dan peneliti.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kepala Sub-Direktorat Restorasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sapta Putra Ginting (berdiri, kiri) mengisi sesi pandangan umum tentang manajemen sampah laut dalam acara program peningkatan kapasitas terkait penanganan sampah laut di Kuta, Badung, Bali, Selasa (18/2/2020). Kegiatan itu diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik.

Sjarief menambahkan, Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran perairan, dengan meningkatan manajemen pengelolaan sampah dan menurunkan pencemaran sampah plastik ke laut.

Indonesia sudah menyiapkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang menargetkan pengurangan limbah plastik hingga 70 persen pada 2025.

Sjarief mengungkapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan  melalui Balai Riset dan Observasi Laut di Bali juga sedang mengembangkan teknologi pemetaan dan pergerakan sampah laut dengan menggunakan peralatan penginderaan jauh (remote sensing) dan satelit.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sampah botol plastik didapatkan dari berbagai tempat yang dikumpulkan kembali oleh pemulung di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2020). Sampah botol plastik tersebut memiliki harga paling tinggi di antara jenis plastik lainnya.

Di tingkat daerah, ungkap Sjarief, sejumlah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta pemerintah kota juga sudah membuat regulasi tentang pengurangan sampah plastik dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Pemerintah di pusat dan pemerintah daerah juga sudah mengupayakan peningkatan manajemen pengelolaan sampah, termasuk mencegah lepasnya sampah plastik ke lautan.

Baca juga : Wisatawan Asing Keluhkan Sampah di Bali

Seiring dengan itu, kata Sjarief, industri dan produsen juga mulai menerapkan program pengurangan pemakaian plastik dan pendaurulangan plastik sebagai penerapan prinsip pengurangan sampah dan pemanfaatan secara optimal sumber daya.

Pencemaran laut

Kepala Sub-Direktorat Restorasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sapta Putra Ginting mengatakan, pencemaran laut akibat sampah plastik masih menjadi persoalan besar yang dihadapi Indonesia bersama negara-negara lain, selain persoalan perubahan iklim dan kerusakan sumber daya pesisir. Polusi sampah plastik di laut, menurut Sapta, sudah menjadi ancaman kesehatan selain persoalan lingkungan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Suasana ketika berlangsungnya sesi dialog dalam kegiatan peningkatan kapasitas terkait penanganan sampah laut yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Kuta, Badung, Bali, Selasa (18/2/2020).

Ketika memberikan paparan dalam sesi pandangan umum tentang manajemen sampah laut, Sapta menyebutkan publikasi hasil riset Universitas Hasanuddin dan University of California, Davis (Amerika Serikat), menunjukkan temuan adanya plastik di saluran pencernaan ikan dan kerang di Makassar dan California, AS.

”Kalau persoalan sampah laut, khususnya sampah plastik, tidak dikendalikan dan ditangani dengan serius, dikhawatirkan laut nantinya akan dipenuhi sampah,” kata Sapta di Kuta, Bali, Selasa.

Direktur Inisiatif Plastik Konservasi Laut (Ocean Conservancy) Chever Voltmer menyatakan, Indonesia sudah menunjukkan komitmen, peran aktif, dan kepemimpinan dalam menangani persoalan sampah laut. Voltmer juga mengapresiasi inisiatif Indonesia melalui APEC dengan mengadakan program peningkatan kapasitas terkait dengan penanganan sampah laut secara global di Kuta, Bali.

”Sangat menarik jika kita melihat langkah Indonesia. Banyak contoh baik yang sudah ditunjukkan Indonesia dalam menangani persoalan sampah plastik,” kata Voltmer di sela-sela acara tersebut.

Voltmer menilai, pengurangan limbah plastik hingga 70 persen yang ingin dicapai Indonesia pada 2025 merupakan target ambisius, tetapi penting karena hal itu menunjukkan komitmen dan keinginan kuat Indonesia dalam menangani sampah plastik.

Sangat menarik jika kita melihat langkah Indonesia. Banyak contoh baik yang sudah ditunjukkan Indonesia dalam menangani persoalan sampah plastik. (Chever Voltmer)

Project Overseer (Pengawas Poyek) Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Sampah Laut Nicolaus Naibaho menyebutkan partisipan program di Bali itu berasal dari 12 negara, termasuk Indonesia. Kegiatan di Bali diharapkan menghasilkan rekomendasi mengenai pemantauan dan pemodelan sampah laut berbasis riset dan pendataan. ”Indonesia memiliki kemampuan melalui fasilitas di balai riset kelautan yang dapat dimanfaatkan bersama-sama dalam menangani persoalan sampah laut secara global dan regional,” kata Nicolaus.