Swasta Berpeluang Bantu Pengembangan Balkondes dan Desa Wisata
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat, membantu revitalisasi balai ekonomi desa (balkondes) di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
Oleh
REGINA RUKMORINI
·3 menit baca
MAGELANG, KOMPAS - Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat, membantu revitalisasi balai ekonomi desa (balkondes) di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dan pengembangan desa-desa wisata di provinsi ini. Keterlibatan pihak ketiga dalam upaya pengembangan ini sangat dibutuhkan karena dua jenis destinasi wisata tersebut memiliki banyak kekurangan.
“Karena sudah terbiasa melakukan pendekatan dan strategi bisnis, maka kami harapkan swasta dapat membantu melakukan terobosan demi pengembangan layanan dan bisnis pariwisata di balkondes dan desa wisata,” ujar Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah, Sinung Nugroho Rachmadi, saat ditemui, Kamis (6/2/2020).
Balkondes, menurut Sinung, terindikasi masih memiliki kendala, kelemahan dalam hal pengelolaan. Hal ini terlihat dari kondisi, di mana tidak semua balkondes mampu beroperasi secara optimal, dan bahkan sebagian diantaranya hanya menerima tamu saat ada pelaksanaan acara-acara tertentu saja.
“Sebagian balkondes cenderung mati suri,” ujarnya.
Terkait dengan kondisi ini, Sinung mengatakan, pihaknya pun akan segera melakukan pendataan, mana balkondes yang sudah mandiri, mampu beroperasi sendiri, dan mana balkondes yang masih membutuhkan bantuan dari pihak lain.
Karena sudah terbiasa melakukan pendekatan dan strategi bisnis, maka kami harapkan swasta dapat membantu melakukan terobosan demi pengembangan layanan dan bisnis pariwisata di balkondes dan desa wisata (Sinung Nugroho Rachmadi)
Adapun, menyangkut desa wisata, Sinung mengatakan perbaikan dan inovasi perlu dilakukan agar masing-masing desa bisa menerapkan konsep pengembangan wisata yang unik. sesuai potensi. Selain itu tidak melulu mengulang atau meniru, apa yang sudah dilakukan desa atau daerah lain.
“Desa-desa itu harus belajar bahwa cerita sukses yang terjadi di daerah lain belum tentu bisa menjadi cerita sukses sama di desanya.” ujarnya.
Desa-desa tersebut, menurut dia, seharusnya juga belajar untuk saling berbagi peran. Jika satu desa sudah ramai dikunjungi wisatawan, maka desa lainnya semestinya juga tergerak untuk menjadi pendukung, misalnya dengan menjadi produsen suvenir atau dengan menjadi pusat kuliner.
Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan dukungan dana untuk pengembangan 100 desa wisata di Jawa Tengah. Sebanyak 85 desa wisata rintisan, masing-masing akan mendapatkan dana bantuan Rp 100 juta per desa.
Adapun, 10 desa wisata berjalan dan termasuk skala menengah, mendapatkan bantuan Rp 500 juta per desa, dan desa wisata yang sudah maju dan berkembang, akan mendapatkan bantuan Rp 1 miliar per desa. Bantuan ini diharapkan dapat memancing pemerintah kabupaten untuk ikut terlibat, membantu memberikan kucuran dana.
Lama kunjungan
Perbaikan layanan wisata di balkondes dan desa wisata ini, diharapkan dapat berdampak positif, sehingga memperpanjang waktu kunjungan wisatawan di Jateng. Selama ini, lama kunjungan untuk wisatawan asing terdata mencapai 3,1 hari, sedangkan domestik hanya 1,2 hari. Khusus untuk wisatawan asing, lama kunjungan diharapkan dapat meningkat setidaknya menjadi 3,4 hari.
Direktur Utama Badan Otorita Borobudur (BOB) Indah Juanita mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan tiga kabupaten di sekitar Candi Borobudur, yaitu Kabupaten Magelang, Purworejo, dan Kabupaten Kulonprogo, DIY, akan membuat sistem pariwisata terintegrasi. Dengan sistem ini, nantinya akan dibuat paket untuk wisatawan, di mana dalam paket tersebut akan disusun obyek-obyek wisata mana saja yang bisa dikunjungi dalam hitungan waktu tertentu.
“Dalam paket ini, kami akan menyusun, obyek apa saja yang bisa dikunjungi dalam waktu kunjungan tiga hari, empat hari, seminggu atau lebih,” ujarnya.
Kerjasama antar daerah ini, menurut dia, perlu dikembangkan karena setiap kunjungan wisata tidak mungkin dikendalikan, dan dibatasi hanya dilakukan di daerah tertentu saja.