Pemkab Nduga Diharapkan Hadir

Penanganan konflik bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, dimungkinkan bisa lebih cepat jika pemerintah daerah setempat serta pejabatnya hadir bagi warganya

DOKUMENTASI SAMUEL TABUNI

Ilustrasi: Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge saat menyampaikan aksi protes penembakan Hendrik Lokbere di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Senin (23/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, diharapkan untuk hadir bagi masyarakat. Kehadiran pemerintah kabupaten akan membuat konflik lebih mudah diatasi.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpau, Selasa (28/1/2020) disela-sala rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Negara RI (TNI-Polri) di Jakarta, mengakui masih ada masalah keamanan di berbagai wilayah Papua. Kehadiran pemerintah daerah setempat serta pejabatnya membuat masalah keamanan tersebut menjadi lebih mudah diatasi.

Paulus mencontohkan penanganan masalah keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Wilayah tersebut semula dianggap berbahaya tetapi karena Bupati Puncak Jaya kerap ada di tempat, masalahnya menjadi lebih mudah diatasi.

“Bupati ada di tempat itu sudah bagus karena bisa untuk berkomunikasi,” kata Paulus.

TIM INVESTIGASI NDUGA

Ilustrasi: Samuel Tabuni bersama tim investigasi saat menunjukkan lokasi penembakan Hendrik Lokbere di Kenyam, Kabupaten Nduga, pada 24 Desember 2019.

Sejak tahun lalu, konflik bersenjata di Nduga memakan korban baik warga sipil, tentara, polisi, ataupun pekerja infrastruktur. Konflik tak berkesudahan juga membuat warga di tempat tersebut mengungsi yang keluar dari wilayah tersebut. Konflik bersenjata terakhir terjadi 11 Januari 2020 lalu yang mengakibatkan terlukanya seorang anggota Brigadi Mobile Polri.

Dengan keberadaan bupati, tambah Paulus, pemerintah kabupaten diharapkan bisa berjalan lebih baik. Di sisi lain, bupati dapat mengkoordinasikan pembangunan dengan lebih baik serta berkomunikasi dengan masyarakat.

“Masyarakat kan butuh informasi tentang bagaimana dana otonomi khusus digunakan, apa saja yang bisa diperoleh masyarakat. Itu kan membuat masyarakat juga lebih tenang,” kata Paulus.

Masalahnya ketika bupati tidak ada di tempat, aparat TNI/Polri pun sulit mengkomunikasikan dirinya. Padahal, masalah-masalah keamanan akan terus timbul tidak saja karena keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tetapi juga karena kesenjangan informasi.

KOMPAS/FABIO COSTA

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw

“Mungkin yang mereka inginkan tidak bisa tersampaikan ke kami, demikian juga sebaliknya,” kata Paulus.

Hal senada disampaikan Panglima Kodam XVII  Cendrawasih Mayor Jenderal Herman Asaribab. Menurut dia, aparat keamanan ingin agar masyarakat segera kembali ke rumahnya. Pada Desember 2019 lalu, ia mengunjungi Nduga khususnya di wilayah Mbua dan Mapenduma.

“Di Mbua sudah ada masyarakat, tapi kalau di Mampenduma memang masih kosong,” kata Herman.

Ia mengatakan, TNI/Polri berupaya untuk mengembalikan masyarakat ke tempat asalnya. Akan tetapi ketidakhadiran bupati membuat masalah menjadi sulit, khususnya terkait dengan koordinasi.

Tahun ini, menurut Herman, ada rencana penambahan sejumlah komando daerah militir (kodim) di wilayah Papua, termasuk di Kabupaten Nduga. Namun, saat ini belum ada penambahan pasukan, hanya rotasi sejumlah aparat TNI.