Jateng Genjot Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Slamet mengambil air dengan menggunakan jeriken di mata air Desa Klari, Kecamatan Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (24/6/2019). Kebutuhan air minum warga saat ini masih bisa diperoleh dari saluran PDAM. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 360 desa di Jawa Tengah akan mengalami kekeringan pada awal musim kemarau tahun ini.

SEMARANG, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen di tahun 2023. Salah satu strateginya lewat  tiga proyek Sistem Penyediaan Air Minum dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jateng Peni Rahayu mengatakan, pihaknya tengah menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara. Skema KPBU menjadi salah satu caranya, di samping percepatan kemudahan berusaha bagi para calon investor.

“Proyek KPBU ini mesti ada kepastian manfaat dan risiko investasi yang kecil. Sistem Penyediaan Air Minum adalah salah satu yang bisa dikembangkan,” kata Peni di sela-sela Rapat Koordinasi Optimalisasi Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah, di Kota Semarang, Rabu (22/1/2020). Peni mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jateng saat ini masih 5,6 persen. Harapannya, pencapaiannya bakal mencapai 7 persen pada 2023.

Baca Juga : Memacu Pertumbuhan

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Lembaga Lingkungan Manusia dan Bangunan (LMB) mengembangkan instalasi pipa dan filter untuk mengalirkan air hujan dari bak tandon dan diolah menjadi air minum di Universitas Katolik Soegijapranata, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/4/2017).

Berdasarkan data Pemprov Jateng ada tiga proyek SPAM yang disiapkan untuk skema KPBU. Ketiganya adalah Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan Karanganyar), Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati dan Jepara), dan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi).

Dengan adanya proyek berskema KPBU, selain manfaatnya akan dirasakan masyarakat, perekonomian Jateng pun diharapkan terus tumbuh. “Sementara di tingkat kabupaten/kota, Kota Semarang sudah memulai KPBU pada proyek SPAM Semarang Barat,” ujarnya.

Upaya lain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lanjut Peni, dengan fokus mengembangkan tiga kawasan, yakni Kawasan Industri Brebes, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, serta Borobudur dan sekitarnya sebagai daya tarik pariwisata. "Di Kendal, misalnya, targetnya seluas 1.000 hektar. Namun, saat ini masih sekitar 700 hektar. Hal ini akan kami terus upayakan, disertai kemudahan perizinan usaha bagi calon investor,” katanya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sebagian lahan tambak dan rawa yang diubah untuk dipersiapkan sebagai kawasan industri di pesisir utara jawa, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (8/4/2019). Tersedianya infrastruktur jalan dan laut untuk kemudahan pengangkutan logistik mendorong area tersebut menjadi kawasan industri yang dapat menarik investor.

Tata wilayah

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jateng Ratna Kawuri, menuturkan, ada beberapa permasalahan yang kerap ditemui. Salah satunya, terkait investasi adalah peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) di kabupaten atau kota.

“Ini terkait ketersediaan lahan. Selama ini, ada calon investor, tetapi (revisi) RTRW-nya belum selesai. Karena, itu kami memantau serta mendorong agar RTRW kabupaten/kota dapat segera rampung. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi ini seluruh pemangku kepentingan juga harus berperan,” katanya.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jateng mencatat, realisasi investasi di Jateng meningkat signifikan, Rp 4,1 triliun pada 2011 menjadi Rp 59,27 triliun pada 2018. Pada 2019, data hingga triwulan III, realisasi investasi mencapai Rp 47,24 triliun atau 99,6 persen dari target per tahun.

Selama ini, ada calon investor, tetapi (revisi) RTRW-nya belum selesai. Karena, itu kami memantau serta mendorong agar RTRW kabupaten/kota dapat segera rampung. (Ratna Kawuri)

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah pembicara hadir pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Pemda dalam Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah, di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/1/2020).

Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Sugiarto, menuturkan, ada banyak cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya, menguatkan koordinasi mengawasi izin yang yang telah terbit melalui Online Single Submission (OSS).

"Pemda membentuk tim pengawasan investasi daerah guna meningkatkan kinerja realisasi investasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu, koordinasi dengan para pemangku kepentingan perizinan harus terus diperkuat," kata Sugiarto.

Baca Juga : Optimumkan Sumber Pertumbuhan