Dampak Proyek Kereta Cepat, Wali Siswa Tolak Relokasi
Sekolah terpadu di Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, terpaksa direlokasi akibat adanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Oleh
MELATI MEWANGI
·3 menit baca
PURWAKARTA, KOMPAS — Sekolah terpadu di Desa Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, terpaksa direlokasi akibat adanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sejumlah orangtua siswa menolak relokasi karena khawatir anaknya tidak mendapatkan fasilitas yang memadai.
Pantauan pada Kamis (28/11/2019), suara gemuruh alat berat dan kendaraan besar terdengar hingga ruang kelas sekolah. Aktivitas proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berlokasi tak sampai 1 kilometer di belakang sekolah itu. Saat jam istirahat, para siswa mengintip proyek tersebut dari kejauhan.
Belajar di ruangan saja belum tentu mereka fokus, apalagi jika belajar di luar kelas atau mungkin gabung dengan sekolah lainnya.
Lia (29), wali murid kelas I SD Malangnengah, menolak relokasi tersebut. Itu dikarenakan penggantian gedung baru belum selesai dibangun. Ia juga khawatir adanya sistem kelas bergilir akan membuat anaknya, Vebby Jaya Saputra (6), belajarnya menjadi tidak efektif. ”Belajar di ruangan saja belum tentu mereka fokus, apalagi jika belajar di luar kelas atau mungkin gabung dengan sekolah lainnya,” ucapnya.
Sebelumnya, puluhan orangtua siswa melakukan aksi protes pada Rabu (27/11). Mereka menuntut agar kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan di sekolah tersebut. Sebab, gedung sekolah baru belum mulai dibangun dan belum ada kepastian rampungnya. Mereka bersedia direlokasi apabila gedung sudah jadi. Apabila direlokasi sementara, pihak terkait harus menyediakan gedung dengan fasilitas yang memadai.
Azhar Ramadhani (11), siswa kelas VI, mendukung pernyataan orangtuanya menolak relokasi. Menurut dia, sekolah tersebut sangat berkesan baginya karena dia bisa bebas bermain di halaman sekolah. Ia sendiri tidak merasa terganggu dengan adanya proyek itu.
Hal berbeda dikatakan Dika Herdiansyah (10), siswa kelas IV. Ia merasa terganggu dengan suara dari aktivitas proyek di belakang sekolahnya. Suara itu membuat dirinya tak fokus saat pelajaran berlangsung.
Ia mendukung relokasi ke tempat sementara sembari menunggu gedung sekolah baru rampung. ”Belajar bisa dimana saja, asalkan tempatnya cukup tenang dan nyaman,” ucapnya.
Di tanah seluas 3.000 meter persegi itu terdapat 14 kelas, yakni satu ruang untuk TK, 10 ruang untuk SD, dan tiga ruang bagi SMP. Halaman sekolah itu cukup lapang, para siswa bisa berlarian, bersepeda, dan bermain bola di halaman.
Akumulasi janji
Kepala Sekolah SDN I Malangnengah Asep Somantri menyampaikan, terdampaknya sekolah akibat proyek kereta cepat itu menuai pro dan kontra di kalangan wali siswa. Saat ini, ia berupaya memberikan penjelasan kepada wali murid agar bersedia direlokasi demi keamanan dan kenyamanan para siswa.
Bentuk penolakan wali murid merupakan buah dari akumulasi janji yang tidak segera direalisasikan oleh pihak terkait. Kontraktor berjanji akan mengecor jalan sepanjang 1,5 kilometer yang rusak akibat dilalui kendaraan proyek pada 2017. Lalu, awal 2018, lapangan sepak bola di desa itu direncanakan mendapatkan kompensasi ganti rugi karena terdampak proyek.
”Hingga saat ini belum ada yang terealisasi. Mungkin mereka khawatir jika hal itu (janji) terulang tidak dipenuhi seperti yang lalu,” ucapnya.
Penggantian gedung sekolah baru menurut rencana dibangun di lahan milik desa yang dipinjamkan kepada Pemkab Purwakarta. Di tanah seluas 4.000 meter persegi itu akan dibangun sebanyak 12 kelas.
Menanggapi hal tersebut, Public Relation and Corporate Social Responsibility Manager PT Kereta Cepat Indonesia China Deni Yusdiana memastikan, sekolah pengganti akan segera dibangun di lokasi baru pada akhir November. Pembangunan ini telah mendapat persetujuan dari semua pihak.
Prioritas kami adalah menjamin keamanan dan mencari solusi untuk kebaikan semua pihak.
Terkait adanya penolakan dari wali siswa, kata Deni, pihaknya masih berupaya untuk memediasi mereka agar bersedia direlokasi. ”Prioritas kami adalah menjamin keamanan dan mencari solusi untuk kebaikan semua pihak,” ucap Deni.