Kota Pekalongan Siapkan Mitigasi Penanggulangan Banjir
Setelah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Banjir, Pemkot Pekalongan juga berencana menetapkan standar prosedur operasional penanggulangan bencana banjir bagi dinas dan instansi terkait untuk meminimalkan risiko.
Oleh
KRISTI UTAMI
·3 menit baca
PEKALONGAN, KOMPAS - Memiliki riwayat banjir besar membuat Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan sejumlah persiapan dalam menghadapi musim penghujan. Setelah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Banjir, Pemkot Pekalongan juga berencana menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan bencana banjir bagi dinas dan instansi terkait untuk meminimalkan risiko bencana.
Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan, sebanyak 13 dari 27 kelurahan di kota itu selalu dilanda banjir, setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Ketinggian banjir mulai dari 5 sentimeter hingga 1 meter. Adapun durasi banjir berkisar 1-10 hari.
Banjir terakhir kali terjadi di Kota Pekalongan pada Januari 2019. Saat itu, sekitar 70 persen dari total 45,2 kilometer persegi luas wilayah Kota Pekalongan terendam banjir. Banjir terparah merendam 9 kelurahan dengan ketinggian air 0,8- 1,5 meter.
Banjir tidak hanya terjadi karena hujan lebat saja, tetapi juga karena air laut pasang saat debit air di sungai penuh.
Salah satu wilayah yang saat itu terendam banjir terparah adalah Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara. Padukuhan tersebut berada tepat di daerah cekungan sehingga menjadi tempat pertemuan antara air hujan dari hulu sungai dan air pasang dari laut.
Mutiati (33), warga Padukuhan Kraton, mengatakan, setidaknya sejak 10 tahun lalu daerahnya selalu dilanda banjir saat musim penghujan. Banjir terakhir yang terjadi pada Januari 2019 membuat Mutiati dan keluarganya mengungsi selama 8 hari.
"Daerah ini memang sudah langganan banjir. Banjir datang seperti tak kenal cuaca. Sebab, banjir tidak hanya terjadi karena hujan lebat saja, tetapi juga karena air laut pasang saat debit air di sungai penuh," ujar Mutiati, saat ditemui, Minggu (10/11/2019).
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan Suseno, Kota Pekalongan diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas menengah pada November-Desember 2019. Adapun puncak musim penghujan di Kota Pekalongan diperkirakan terjadi pada pertengahan Januari 2020.
Untuk meminimalkan risiko bencana, BPBD mengusulkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan untuk menetapkan status Siaga Darurat Bencana Banjir mulai 1 November 2019-29 Februari 2020. Penetapan status tersebut diikuti oleh beberapa upaya lain, seperti menyiagakan sarana dan prasarana penanggulangan banjir, penyiapan personel, pendirian posko 24 jam dan tempat pengungsian, serta penyelenggaraan kerja bakti bersih sungai.
Adapun sosialisasi terkait hal-hal yang perlu dilakukan pada saat bencana banjir juga sudah dilakukan kepada masyarakat. "Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal-hal apa saja yang perlu dilakukan saat terjadi bencana," kata Suseno.
Hal itu mencakup memberi tahu warga tentang titik kumpul, menentukan jalur evakuasi keluarga, melakukan evakuasi mandiri, hingga menyiapkan perlengkapan keluarga dan obat-obatan. BPBD juga membekali warga dengan nomor-nomor penting dinas atau instansi terkait untuk melaporkan bencana.
Bulan ini, BPBD Kota Pekalongan juga sudah merampungkan penyusunan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) penanggulangan bencana banjir bagi instansi atau dinas terkait di lingkungan Kota Pekalongan. SOP tersebut menjelaskan secara rinci tugas pokok dan fungsi setiap instansi atau dinas terkait pada saat terjadi bencana banjir. Akhir November, SOP penanggulangan bencana banjir tersebut akan disahkan menjadi Surat Keputusan Wali Kota atau Instruksi Wali Kota.
Secara terpisah, Wakil Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, penyusunan SOP ini merupakan bentuk komitmen pemerintah guna mengoptimalkan pelayanan penanganan bencana. Dengan disusunnya SOP, pemerintah berharap, proses penanganan bencana di Kota Pekalongan bisa lebih cepat.
“Kita semua harus tanggap dan mempersiapkan betul logistik, tempat, maupun aspek penunjang lainnya agar penanganan bencana banjir di Kota Pekalongan dapat lebih terkoordinasi dan cepat tanggap," tutur Afzan.