Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Indonesia Jadi Contoh Negara Asia dan Pasifik

Langkah pemberdayaan ekonomi perempuan untuk menekan kesenjangan jender di Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara anggota Colombo Plan. Harapannya, praktik di Indonesia bisa diterapkan di negara masing-masing.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Direktur Program Urusan Gender Colombo Plan Tooba Mayel (kiri) bersalaman dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Luh Ayu Ariani dalam pembukaan kegiatan bertemakan ”Berbagi Praktik Terbaik tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan” di Bali, Senin (16/9/2019).

BADUNG, KOMPAS — Langkah pemberdayaan ekonomi perempuan untuk menekan kesenjangan jender di Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara anggota Colombo Plan. Harapannya, praktik yang terjadi di Indonesia bisa diterapkan di sejumlah negara sesuai dengan ciri khas dan potensinya masing-masing.

Colombo Plan adalah organisasi internasional dengan 25 negara anggota terdiri dari negara berkembang dan maju di kawasan Asia dan Pasifik. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, Colombo Plan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Indonesia menjadi anggota Colombo Plan tahun 1953.

”Indonesia menunjukkan model pembangunan dan pemberdayaan jender ideal lewat pelibatan perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Negara-negara Colombo Plan hendak menimba pengalaman Indonesia mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah melibatkan perempuan,” kata Direktur Program Urusan Gender di Colombo Plan Tooba Mayel di Bali, Senin (16/9/2019).

Baca juga : Kesehatan Jerat Penyakit Perempuan Indonesia

Mayel berada di Bali untuk menghadiri pembukaan kegiatan bertema ”Berbagi Praktik Terbaik tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”. Acara ini digelar Kementerian Sekretariat Negara bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indonesia South-South Cooperation, serta Colombo Plan.

”Di Indonesia, Bali memberi banyak contoh model ekonomi melibatkan perempuan, termasuk dalam industri rumah tangga. Kami berharap, pertemuan ini akan memberi inspirasi peserta untuk mengembangkan model usaha ekonomi di negaranya masing-masing,” tutur Mayel.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agustina Erni (tengah), didampingi Direktur Program Urusan Gender Colombo Plan Tooba Mayel (kiri) serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Luh Ayu Ariani, memberikan keterangan seusai pembukaan acara bertemakan ”Berbagi Praktik Terbaik tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan” di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin (16/9/2019).

Dalam enam hari ke depan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agustina Erni mengatakan,  seluruh peserta yang berjumlah 19 orang dari 13 negara anggota Colombo Plan akan bertukar pengalaman.

Mereka, lanjut Agustina, akan berdiskusi tentang upaya dan tantangan pemberdayaan ekonomi perempuan di negaranya masing-masing. Peserta juga bakal mengunjungi sejumlah industri rumah tangga. Beberapa di antaranya tenun ikat di Blahbatuh dan usaha perhiasan di Celuk, Gianyar.

Pembangunan di Indonesia dari sisi kesetaraan jender menunjukkan kecenderungan membaik. Dari sisi usaha mikro dan kecil di Indonesia, sekitar 76 persen melibatkan perempuan.

”Pembangunan di Indonesia dari sisi kesetaraan jender menunjukkan kecenderungan membaik. Dari sisi usaha mikro dan kecil di Indonesia, sekitar 76 persen melibatkan perempuan,” ucap Agustina.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Peserta kegiatan bertemakan ”Berbagi Praktik Terbaik tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan” di Bali, Senin (16/9/2019).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bali Luh Ayu Ariani mengungkapkan, komposisi penduduk di Bali hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan. Sekitar 50,3 persen dari 4,15 juta penduduk Bali adalah pria dan sekitar 49,7 persen perempuan. Persentase perempuan bekerja di Bali mencapai 49 persen.

”Kondisi itu mengindikasikan Bali mampu mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan jender meski tidak dapat dimungkiri, masih terdapat kesenjangan jender, seperti partisipasi perempuan di parlemen,” katanya.