Warga NU Diminta Menjaga Empat Pilar Kebangsaan

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024 Ma\'ruf Amin bersilaturahmi dengan warga Nahdlatul Ulama Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat (30/8/2019).

BANDUNG, KOMPAS — Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting dalam mewujudkan persatuan bangsa. Salah satunya menjaga empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tungga Ika dari rongrongan gerakan radikal dan intoleran.

”Empat pilar kebangsaan merupakan konsesus nasional yang lahir dari kesepakatan pendiri bangsa. Jadi, warga NU harus menjaga agar segala tindakan tidak keluar dari bingkai empat pilar itu,” ujar Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2024 Ma’ruf Amin saat bersilaturahmi dengan warga NU Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat (30/8/2019).

Menurut Ma’ruf, perbedaan aspirasi dan pilihan politik merupakan hal lumrah dalam negara demokrasi. Apalagi, Indonesia negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Jadi, kepentingan antarkelompok masyarakat tidak selalu sama.

Baca juga: Jaga Komunikasi Lintas Agama

Akan tetapi, perbedaan itu perlu disikapi dengan bijak. Jangan sampai perbedaan dipandang sebagai tembok pemisah sehingga menyulut perpecahan dan mengancam integrasi bangsa.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Seorang warga Nahdlatul Ulama Jawa Barat mencium tangan Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2024 Ma\'ruf Amin di Kota Bandung, Jumat (30/8/2019).

”Jadi, perbedaan apa pun itu harus tetap mengacu pada empat pilar kebangsaan. Itu menjadi pegangan yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.

Ma’ruf juga meminta warga NU memberdayakan umat di desa-desa. Hal itu dinilai penting untuk melahirkan sumber daya manusia berkualitas sehingga dapat bersaing di tingkat global.

”Indonesia maju menjadi tujuan kita bersama. Syaratnya, umat tidak boleh lemah, baik itu dalam aspek iman, pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan,” ujarnya.

Perbedaan aspirasi dan pilihan politik merupakan hal lumrah dalam negara demokrasi. Apalagi, Indonesia negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Jadi, kepentingan antarkelompok masyarakat tidak selalu sama

Ma’ruf mengatakan, NU mempunyai jaringan pesantren yang sangat besar. Hal itu dianggap menjadi modal penting untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Salah satunya dengan memberdayakan pesantren dalam dunia usaha.

”Dengan begitu, terbentuklah manusia cerdas, produktif, dan berakhlak. Generasi seperti ini yang harus disiapkan untuk Indonesia ke depan,” ujarnya.

Dalam silaturahmi itu, Ma’ruf meminta doa untuk memimpin Indonesia bersama Presiden Joko Widodo hingga lima tahun mendatang. Dia juga berterima kasih atas dukungan warga Jabar pada Pemilu 2019.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2024 Ma\'ruf Amin bersilaturahmi dengan warga Nahdlatul Ulama Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat (30/8/2019).

Pada Pemilu 2019 di Jabar, pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 10,75 juta suara (40,07 persen). Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 16,07 juta suara (59,93 persen).

Meskipun kalah, Ma’ruf mengatakan, suara dari Jabar sangat menentukan. ”Secara persentase memang kalah. Namun, jumlah suara dari Jabar sangat besar sehingga ikut menentukan kemenangan,” ujarnya.

Ketua Pengurus Wilayah NU Jabar Hasan Nuri Hidayatullah mengatakan, persatuan bangsa adalah pengikat utama untuk maju. Tali persaudaraan dan toleransi akan membuat Indonesia tidak mudah goyah dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung, Jabar, Selasa (23/4/2019).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang hadir dalam silaturahmi itu mengatakan, pihaknya telah memulai gerakan memberdayakan umat dan pesantren. Salah satunya lewat program ”Satu Pesantren Satu Produk” yang saat ini telah diterapkan di ratusan pesantren.

Kerusuhan di Papua

Dalam silaturahmi itu, Ma’ruf juga berharap kerusuhan di Papua segera diselesaikan dengan jalan damai. ”Jangan karena ada ketersinggungan jadi disikapi berlebihan. Proporsional saja. Siapa yang melakukan tindakan rasial harus diproses hukum,” katanya.

Menurut Ma’ruf, kerusuhan di Papua tidak cukup diselesaikan lewat pendekatan keamanan. Dibutuhkan pendekatan budaya dengan membuka dialog bersama tokoh-tokoh adat dan agama.