Kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terbilang kurang baik. Indikasinya terlihat dari relatif rendahnya realisasi APBD tahun 2018 dibandingkan setahun sebelumnya.
Oleh
KHAERUL ANWAR
·2 menit baca
Hal itu dikatakan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD NTB Humaidi dalam rapat paripurna tentang raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTB tahun 2018, Selasa (18/6/2019), di Mataram. Rapat ini dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
Menurut Humaidi, realisasi hampir semua komponen pendapatan daerah NTB tidak mencapai target. Pendapatan daerah provinsi ini tahun 2018 sebesar Rp 4,9 triliun atau turun 8 persen dari target Rp 5,3 triliun. Jumlah itu bahkan lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2017 (Rp 5,083 triliun). Begitu pun pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya 93,93 persen (Rp 1,660 triliun) dari anggaran Rp 1,7 triliun atau lebih rendah dibandingkan realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp 1,684 triliun.
Kompas
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah (berdiri di podium), Selasa (18/6/2019), menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTB 2018 di Kantor DPRD NTB, Mataram, NTB.
Banggar DPRD NTB juga menilai terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal atas laporan keuangan Pemprov NTB, seperti rekening yang belum tertib, penatausahaan aset tetap yang belum dilaksanakan secara memadai, selain kesalahan penganggaran pada 15 organisasi perangkat daerah senilai Rp 11,4 miliar dan badan layanan umum daerah senilai Rp 10,9 miliar.
Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengakui penurunan itu. Kendala utamanya, kejadian bencana alam yang melanda Pulau Lombok pada Juli-Agustus 2018. ”Kami dengan besar hati mengakui, masih terdapat kendala yang dihadapi. Di masa mendatang, kami terus berusaha mengevaluasi kendala itu melalui koordinasi dan kemitraan yang konstruktif dengan pihak legislatif,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia NTB Achist Sarwani mengatakan, gempa bumi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB sejak triwulan III-2018. Hal itu menjadikan ekonomi NTB mengalami kontraksi (menurun) pada triwulan berikutnya. Penurunan kinerja ekspor konsentrat tembaga juga sangat memengaruhi perekonomian NTB pascagempa.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB Gita Aryadi mengatakan, sektor pariwisata dan pertambangan bisa dijadikan sumber utama perbaikan pendapatan daerah. Ia mencontohkan, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yang juga akan dijadikan arena MotoGP tahun 2021, dan smelter tambang yang akan dibangun di NTB.
Kompas
Bocah-bocah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kute, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menjual jasa sebagai ”tukang foto” bagi wisatawan yang berkunjung ke Mandalika. Foto diambil Oktober 2018.
