Masyarakat Diminta Tetap Jaga Keutuhan Bangsa

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

KH Djauhar Hasan Ketua MUI Bojonegoro

BOJONEGORO, KOMPAS - Penolakan terhadap seruan pengerahan kekuatan massa atau people power terkait hasil pemilihan umum terutama pemilihan presiden 2019, terus bergulir. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro Kamis (16/5/2019) mengimbau masyarakat tidak terpengaruh isu tersebut dan menolaksi aksi people power.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bojonegoro KH Djauhari Hasan menyebutkan pihaknya akan memprioritaskan konsolidasi peran organisasi. Ia mengajak tokoh agama agar mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan serta seluruh warga saling menghormati, menyatukan perbedaan serta menghindari pengerahan massa.

MUI mengajak seluruh elemen masyarakat mempercayakan hasil pemilu kepada institusi yang berkompenten. Masyarakat juga diimbau menjaga keamanan dan ketertiban. "Mari ditingkatkan persaudaraan dan kerukunan. Mudah - mudahan senantiasa bangsa Indonesia diridhoi Allah," kata Djauhar.

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Masyarakat Lamongan Peduli Negeri Kamis (16/5/2019) menolak upaya delegimitasi hasil pemilu termasuk dengan pengerahan massa

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Syamsuri, menuturkan ulama dan umara (pemerintah) punya tanggung jawab dan berperan besar dalam menentukan arah bangsa dan pembangunan di Indonesia. Agama dan negara harus beriringan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap teguh. "Anak-anak harus mendapatkan pemahaman agama yang benar," tuturnya.

Ulama dan kiai di Bojonegoro, sehari sebelumnya menggelar deklarasi damai. Mereka siap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Anak-anak harus mendapatkan pemahaman agama yang benar

Secara bersama-sama mereka bersinergi menjaga Bojonegoro tetap tertib, aman, damai dan sejuk. Warga diajak mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum apalagi bersikap inkonstitusional.

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Pos Perjuangan Rakyat Lamongan mendatangi kantor Bawaslu dan KPU setempat Selasa (14/5/2019). Mereka menilai penyelenggara pemilu telah profesional melaksanakan dan mengawal pemilu serentak 2019. Mereka juga tidak sepakat pada upaya mendelegitimasi hasil pemilu dengan pengerahan massa

Rekonsiliasi

Seluruh komponen masyarakat diajak segera melakukan rekonsiliasi pasca pemilu 2019 terutama kepada para ulama, kiai, tokoh agama, di manapun berada. Upaya rekonsiliasi dilaksanakan secapat mungkin mewujudkan situasi yang tertib, aman, damai dan sejuk, penuh persaudaraan. Seluruh mat Islam diajak memperbanyak doa dan dzikir.

Terpisah, puluhan warga Lamongan yang mengatasnamakan Masyarakat Lamongan Peduli Negeri (Maslam Peri) juga menolak gerakan people power yang digulirkan sekelompok orang.  Maslam Peri mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pemgawas Pemilu yang telah menggelar pemilu berlangsung aman, damai, ujur dan adil.

Koordinator Maslam Peri, Rendra Marzuki menututkan wacana people power bertentangan dengan konstitusi. Masyarakat Lamongan khususnya dan Indonesia umimnya harus kembali bergandengan tangan usai pesta demokrasi, tidak terpancing ajakan people power yang kontraproduktif.

KOMPAS,/ADI SUCIPTO K

Pos Perjuangan Rakyat Lamongan saat mendatatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum setempat Selasa (14//5/2019)meminta masyarakat menyerahkan hasil pemilu ke penyelenggara

Menurut Rendra, masyarakat ingin hidup damai dan bergandengan tangan seluruh anak bangsa. Wacana People Power jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi.

Jika ada yang dianggap tidak sesuai selama proses pemilu berlangsung, maka masyarakat bisa menyalurkanya melalui lembaga yang sesuai dengan perundang-undangan. Kalaupun menolak hasil pemilu, juga bisa mengajukan secara konstitusi, tidak dengan people power.

Maslam Peri mengapresiasi KPU atas pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil dan menyampaikan duka bagi para petugas di lapangan yang telah meninggal dunia. "Kami bersama KPU sebagai bentuk dukungan moral. Kami menolak segala bentuk gerakan yang mendelegetimasi pemilu serentak," kata Marzuki

KOMPAS/ADI SUCIPTO K

Masyarakat Lamongan Peduli Negeri  Kamis (16/5/2019) menolak pengerahan massa untuk mendelegitimasi hasil pemilu 2019

Sebelumnya, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lamongan memberi dukungan moral kepada penyelenggara pemilu. Pospera mendatangi kantor KPU Lamongan dan Bawaslu Lamongan sebagai wujud simpati mereka karena pemilu serentak berlangsung secara damai, aman dan jujur.

Kami bersama KPU sebagai bentuk dukungan moral. Kami menolak segala bentuk gerakan yang mendelegetimasi pemilu serentak

Juru bicara Pospera, Subroto menegaskam KPU Lamongan telah menyelenggarakan pemilu serentak 2019 ini sesuai dengan aturan. KPU sudah melaksanakan tugasnya secara profesional dan berintegritas.