Pemkab Sidoarjo Bakal Evaluasi Serapan Anggaran

Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran 2018 Kabupaten Sidoarjo Rp 1 triliun atau naik dari tahun anggaran sebelumnya, Rp 864 miliar. Nilai silpa yang mencapai 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 itu menunjukkan pembangunan di Sidoarjo tidak berjalan maksimal.

DOKUMENTASI HUMAS PEMKAB SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Saiful Illah (berpeci) saat menerima penghargaan dari Menteri Perdagangan Enggartiasto.

SIDOARJO, KOMPAS — Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran 2018 Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp 1 triliun atau naik dari tahun anggaran sebelumnya, Rp 864 miliar. Nilai yang mencapai 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 itu menunjukkan pembangunan di Sidoarjo masih bisa ditingkatkan jauh lebih ideal.

Menyikapi hal itu, Pemkab Sidoarjo bakal mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk serapan anggarannya. Hasil evaluasi ini penting untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dan pembahasan alokasi anggaran berikutnya.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Muhammad Nur mengatakan, sisa lebih pembiayaan (silpa) berpotensi kembali meningkat tahun ini karena serapan anggaran belum maksimal. Sebagai gambaran total APBD 2019 sebanyak Rp 4,846 triliun. Rinciannya, Rp 2,399 triliun dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan Rp 2,447 triliun untuk belanja langsung.

”Akan tetapi, sampai triwulan pertama 2019, realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 320 miliar atau 13,35 persen. Sementara realisasi belanja langsung Rp 171 miliar atau 6,99 persen,” ujar Nur.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin (kedua dari kanan) mengawasi pembersihan sampah di sungai-sungai di wilayahnya, Sabtu (28/4/2018).

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sidoarjo Sanadjihitu Sangaji mengatakan, untuk mencegah silpa tinggi dan mempercepat realisasi penyerapan anggaran, pihaknya telah mendampingi OPD merealisasikan program kerja dan menyusun rencana pengadaan. Harapannya, rencana pengadaan itu tersusun sesuai kaidah pengadaan barang dan jasa.

”Pemkab Sidoarjo sudah membangun katalog lokal untuk memangkas  pemilihan penyedia barang dan jasa. OPD bisa berbelanja langsung lewat katalog lokal tanpa proses tender yang memerlukan waktu lama,” kata Sangaji.

Dia menambahkan, telah mengonsolidasi pengadaan dengan cara menggabungkan beberapa paket, seperti pengadaan pakaian dinas. Rekanan penyedia barang dan jasa juga didampingi untuk menyamakan standardisasi dan mempercepat digitalisasi.

Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengatakan, telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ada sejumlah target pembangunan yang harus dicapai, di antaranya pembangunan jalan paralel (frontage road) sepanjang 9,2 kilometer, penambahan fasilitas RSUD Sidoarjo, pembangunan embung-embung untuk mengatasi banjir, pengecoran jalan agar tidak mudah rusak, dan pembangunan gedung pemerintahan 17 lantai.

”Pemda akan upayakan target pembangunan yang telah ditetapkan itu bisa terealisasi semua. Selain target pembangunan jangka menengah, kami juga menetapkan target pembangunan jangka pendek dan pemeliharaan atau perbaikan rutin tahunan,” ujar Saiful Illah.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petani memberikan pupuk pada tanaman padinya di Kecamatan Buduran, Sidoarjo (11/3/2019). Jawa Timur.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, pembangunan jalan paralel perkembangannya sangat lambat. Sejak dicanangkan 2012, pemda masih berkutat pada pembebasan lahan. Hingga akhir tahun ini, diperkirakan hal itu belum akan tuntas.

Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan mengatakan, silpa yang tinggi menunjukkan perencanaan pembangunan yang buruk. Pemda diminta membuat perencanaan, tidak saja baik tapi juga realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Sebab, Sidoarjo sudah memiliki mal pelayanan publik yang mengintegrasikan beragam layanan masyarakat di dalam satu gedung, seperti layanan kependudukan, layanan kepolisian, imigrasi dan layanan pajak,” ucap Sulamul.