700 Pendamping dan Kepala Desa Studi Banding Ke Luar Negeri

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo tengah menorehkan tanda tangan pada prasasti peresmian wisata desa, pada acara Dialog Bersama kepala desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (8/3/2019).

MALANG, KOMPAS - Kwartal pertama 2019, sebanyak 700 orang pendamping desa dan kepala desa di Indonesia akan dikirim ke luar negeri guna mengikuti studi banding. Mereka akan belajar mengenai keberhasilan di daerah tujuan untuk kemudian ide dari mereka diterapkan di daerah masing-masing setelah kembali ke Tanah Air.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo, pada acara Dialog Bersama Kepala Desa se-Kabupaten Malang, yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (8/3/2019). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan kepala desa, perwakilan kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Tahun ini pada kwartal pertama akan  ada 700 pendamping desa dan kepala desa keluar negeri melakukan studi banding. Tujuannya agar mereka memiliki visi dan bisa menerapkan saat membangun daerah asal. Kalau mereka melihat langsung, kan, punya ide dan bisa langsung diterapkan,” ujarnya.

Menurut Eko ada sejumlah kriteria yang menjadi pedoman siapa saja pendamping dan kepala desa yang terjaring dan ikut serta dalam program itu. Namun, apa saja kriteria yang dimaksud, Eko tidak menyebut secara rinci.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Suasana Dialog Bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo bersama kepala desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (8/3/2019)

Adapun beberapa negara yang menjadi tujuan, antara lain Jepang dan Korea untuk kategori desa yang memiliki satu produk unggulan, Thailand dan China untuk daerah yang memiliki aktivitas pertanian dan pariwisata, Vietnam untuk budaya air, serta Malaysia untuk produk unggulan kawasan pedesaan (Prokudes).

Selain menyinggung berbagai keberhasilan program Dana Desa (DD) selama empat tahun terakhir, pada kesempatan ini Eko juga mendorong agar pemerintah desa terus mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Prokudes. Hal ini penting untuk mengurangi angka kemiskinan di pedesaan dan makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan beberapa desa yang sukses mengelola potensi daerah sehingga menghasilkan pendapatan cukup besar bagi desa, salah satunya Desa Ponggok, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang berhasil mengelola sumber air sehingga menjadi tempat wisata menarik.

Disinggung soal keberadaan BUMDes di Malang, Eko mengatakan beberapa desa di Malang juga berhasil mengelola potensi daerah, seperti Pujon Kidul di Kecamatan Pujon. Desa ini berhasil memanfaatkan lahan persawahan menjadi tempat wisata menarik.

Menurut Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hartoko pada 2018 omzet Pujon Kidul dari sisi pariwisata mencapai Rp 10 miliar dan mampu memberikan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,3 miliar bagi desa.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Tabel penurunan angka kemiskinan pedesaan sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (8/3/2019).

Menurut Eko kondisi Malang beda dengan daerah lain. “Di Malang infrastrukturnya relatif lebih baik sehingga untuk sektor pemberdayaan masyarakat bisa lebih cepat. Apalagi sudah ada contoh BUMDesa. Ada desa terbaik juara di Indonesia juga berasal dari Malang, terutama untuk sektor wisata,” katanya.

Dalam beberapa kasus keberhasilan mengelola desa, ke depan menurut Eko Kabupaten Malang akan menjadi contoh bagi pelaksanaan program Kementerian DPDTT lainnya. Dirinya melihat komitmen pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di desa cukup besar.

Di Malang infrastrukturnya relatif lebih baik sehingga untuk sektor pemberdayaan masyarakat bisa lebih cepat. Apalagi sudah ada contoh BUMDesa. Ada desa terbaik juara di Indonesia juga berasal dari Malang, terutama untuk sektor wisata

Pelaksana Tugas Bupati Malang M Sanusi mengatakan BUMDes telah memperkuat pembangunan di pedesaan. Kemajuan besar telah dirasakan masyarakat, khususnya di sektor wisata. Setiap waktu selalu ada destinasi wisata pedesaan yang baru. Kabupaten Malang memiliki 378 desa yang tersebar di 33 kecamatan.

“Kami juga berterima kasih terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan selama ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa dana desa guna membangun wilayah masing-masing,” ujarnya.