NTT Terima Bantuan Keluarga Harapan dan Pangan Rp 601,8 Miliar
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·5 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan keluarga harapan dan pemberian beras untuk kesejahteraan, termasuk bantuan pangan nontunai, kepada warga miskin di Nusa Tenggara Timur. Bantuan bertujuan meningkatkan taraf hidup warga dan harus disalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Diharapkan, anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial akan menjadi generasi yang sehat dan cerdas.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat pada penyerahan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan pangan nontunai (PBPNT) di Kupang, Rabu (20/2/2019), mengatakan, bantuan sosial berupa PKH di NTT senilai Rp 601,8 miliar. Bantuan itu diberikan kepada 419.163 kepala keluarga.
Ada tujuh kelompok warga penerima bantuan yang diterima rutin setiap tahun. Mereka adalah ibu hamil senilai Rp 2,4 juta, anak prasekolah Rp 2,4 juta, siswa SD Rp 900.000, SMP Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta, lanjut usia Rp 2,4 juta, dan disabilitas Rp 2,4 juta.
Selain itu, bantuan diberikan berupa beras untuk kesejahteraan masyarakat (rastra) kepada 437.000 kepala keluarga, masing-masing 10 kg per bulan. Beras ini disiapkan oleh pemerintah melalui Bulog. Warga penerima bantuan menyediakan uang Rp 16.000 per bulan untuk mendapatkan beras 10 kg.
Adapun bantuan PBPNT diterimakan pada 570 ibu rumah tangga di Kota Kupang. Masing-masing menerima Rp 110.000 per bulan. Total dana BPNT senilai Rp 1 miliar per tahun.
Saat ini jumlah warga miskin di NTT 21,6 persen atau sekitar 12.096 jiwa tersebar di 22 kabupaten/kota. NTT menempati urutan keempat dari bawah setelah Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Rumah gubuk milik Ny Martha (67) di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Sikka, NTT. Ia hidup sebatang kara setelah suami meninggal dan anak-anak memilih tinggal sendiri setelah menikah. Martha hidup dari pemberian tetangga dan hasil ladang seluas 100 meter persegi di pekarangan rumah.
Penanggung jawab BPNT di setiap keluarga adalah ibu rumah tangga. Mereka memegang kartu ATM dan wajib menghafal nomor PIN ATM Bank BRI. Uang senilai Rp 110.000 itu dikelola ibu rumah tangga sesuai kebutuhan. Selain itu, mendukung PKH tersebut Pemprov NTT mengalokasikan dana Rp 3,4 miliar untuk meningkatkan pendapatan dari 750 pendamping PKH.
Harry mengatakan, kehadiran Ketua Komisi XI Markus Mekeng untuk memastikan, bantuan itu tepat sasaran atau tidak. Bagaimana antusiasme para penerima bantuan, dapat disaksikan langsung oleh Ketua Komisi XI. Penyaluran dana bantuan sosial itu atas persetujuan Komisi XI, yang kemudian bekerja sama dengan sejumlah mitra kerja dari BUMN, seperti BRI, BNI, dan bank Mandiri.
Anggaran Kemensos itu atas kebijakan Presiden Joko Widodo. Tahun 2018, anggaran PKH senilai Rp 19,2 triliun tahun 2019 naik menjadi Rp 34, 4 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak tetap 10 juta orang dan penerima PBPNT 15,6 juta kepala keluarga.
”Inilah yang ibu-ibu di NTT terima. Tahap pertama Januari 2019 sudah cair 98 persen. Bantuan diberikan 2019 disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, daya hidup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masyarakat, secara variatif disesuaikan dengan beban tanggungan yang dimiliki setiap keluarga,” kata Harry.
Jadwal pencairan Februari, April, dan November dimajukan menjadi Januari April, Juni, dan Oktober. Ini terkait dengan rencana evaluasi menyeluruh sejak November-Desember. Jika program ini sukses, tahun depan bisa disalurkan rutin setiap bulan.
Ia berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT mengawal penyaluran bantuan agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas (beras). Jika ada hambatan, segera melapor kepada pihak yang berwenang.
Evaluasi yang dilaksanakan oleh lembaga independen dari luar negeri, 95 persen merasa puas atas penyaluran program PKH dan BNTP. Program PKH dan BPNT dinilai lebih berhasil, maka program raskin tidak harus beras, tetapi bisa memilih di luar beras. Menteri telah siapkan, misalnya beras, minyak, telur, atau gula.
Inovasi kartu
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, inovasi kartu PKH dan PBPNT merupakan kebijakan presiden, Juli 2017. Inovasi ini bertujuan mendorong setiap ibu rumah tangga mengenal sistem ekonomi digital. Bantuan-bantuan sosial disalurkan secara terintergasi antara PKH dan BPNT melalui satu kartu.
Kalau dulu menerima bantuan harus antre di kantor pos, sekarang cukup mengambil bantuan di ATM, yang penting hafal PIN. Lebih gampang yang sekarang daripada sebelumnya, harus antre berjam-jam di kantor Pos.
”Untuk perindustrian, nanti kita dorong pelatihan kewirausahaan. Silakan pendamping berhubungan dengan dinas perindustrian. Nanti kami dari pusat bisa bantu. Kita tidak bantu untuk produksi, outlet, dan peralatan. Ini nanti kerja sama dengan kadis perindustrian dan pendamping PKH,” kata Hartarto.
Ia berharap agar semua ibu rumah tangga penerima PBNT dan PKH bisa mendorong anak-anak untuk belajar lebih rajin dan tekun. Bantuan-bantuan itu antara lain bertujuan menyiapkan generasi muda Indonesia ke depan, yang cerdas, terampil, dan bertanggung jawab terhadap NKRI.
PKH dan PNPT merupakan perlindungan sosial, mendorong perubahan sikap dan perilaku. Masyarakat betul-betul kenal dengan perbankan dan mengenal ekonomi digital, berlanjut dengan program kredit usaha rakyat melalui BRI dan bank pemerintah lainnya.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, ibu ibu yang ingin cepat sukses melalui PKH, maka didorong dengan program pelatihan kewirausahaan.
”Silakan koordinator PKH berkoordianasi dengan dinas lalu kami bisa bantu. Tadi saya lihat di pameran itu ada tenun, menyulam, merangkai bunga, dan pangan lokal, tetapi bisa diperluas lagi sesuai kemampuan dan sumber daya yang ada,” katanya.