Gandeng Swasta untuk Kelola Perumahan Mangkrak

Oleh

RHAMA PURNA JATI

· 3 menit baca

PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan kembali menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola sejumlah proyek perumahan yang terbengkalai. Terhitung ada tiga perumahan di Palembang yang digagas pemerintah provinsi, tetapi tidak terkelola dengan baik.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru seusai menandatangani nota kesepahaman pembangunan rumah bersubsidi untuk aparatur sipil negara dan anggota TNI/Polri di Sumsel, Kamis (24/1/2019), di Palembang.

Perumahan yang diberi nama Bhayangkara Praja Sriwijaya Land ini akan berisikan 3.000 rumah bersubsidi di atas lahan 50 hektar yang terletak di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Pembangunan rencananya akan dimulai pada Maret 2019.

Herman menerangkan, dua perumahan yang terbengkalai itu terletak di kawasan Jakabaring, Palembang, dan satu perumahan di kawasan Jalan Mayjen Yusuf Singadekane. Salah satunya adalah apartemen yang sampai saat ini kurang peminat. ”Permasalahan utamanya karena pengurusan lahan yang belum rampung dan harga jual yang terlalu tinggi,” ucapnya.

Sebelumnya, ketiga perumahan tersebut digunakan untuk ASN. Namun, karena sejumlah kondisi, seperti masalah lahan dan harga yang terlalu tinggi, peminatnya menjadi berkurang. ”Nantinya, semua golongan bisa membeli atau menyewa properti yang sudah dibangun,” ucap Herman.

Ke depan, ujar Herman, pihaknya akan tetap membangun perumahan tersebut dengan sejumlah solusi, mulai dari memperpanjang plafon kredit sehingga lebih bisa dijangkau, diminati, dan terserap oleh pasar. ”Jangan sampai uang yang sudah diinvestasikan terbuang percuma,” katanya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, ujar Herman, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola kembali perumahan tersebut sehingga bisa digunakan memenuhi kebutuhan rumah di Sumatera Selatan.

Selain itu, ungkap Herman, diupayakan agar perumahan tersebut memiliki akses transportasi dan fasilitas umum sehingga memudahkan penghuninya mendapatkan fasilitas yang memadai. Kerja sama dengan swasta juga sudah mulai dilakukan untuk membangun rumah bagi ASN dan anggota TNI/Polri. Dalam hal ini, ketiga institusi tersebut bekerja sama dengan PT Cipta Arsigriya sebagai pengembang.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Sumsel Bagus Pranojaya mengatakan, saat ini kebutuhan rumah di Sumsel mencapai 350.000 unit. Hanya saja, pembangunan pada 2018 baru mencapai 12.000 unit, tetapi jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2016 yang hanya 8.000 unit. ”Pada 2019, kami menargetkan pembangunan rumah hingga 13.000 unit,” katanya.

Dari jumlah tersebut, warga Palembang masih mendominasi pasar perumahan di Sumsel dengan kontribusi 60 persen dari total penjualan. Adapun 90 persen rumah yang dibangun merupakan rumah bersubsidi. ”Itu karena permintaannya memang masih tergolong tinggi,” ucapnya.

Walau sebagian besar pasar berasal dari Palembang, lokasi pembangunan perumahan saat ini sudah bergeser ke kabupaten Banyuasin. ”Lahan di Palembang sudah semakin berkurang. Jadi, pembangunan sudah mengarah ke Banyuasin,” kata Bagus.

Dipilihnya Banyuasin sebagai tempat pembangunan perumahan baru karena kontur lahannya yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan Kabupaten Ogan Ilir yang masih berupa rawa. ”Bahkan, untuk menggenjot pembangunan perumahan di sana, kami akan membangun kekomisariatan di Banyuasin pada Februari 2019 mendatang,” ucapnya.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara menuturkan, sampai saat ini masih banyak anggotanya yang membutuhkan rumah. Dari 14.890 personel polisi di Sumsel, keberadaan rumah dinas masih 14,5 persen.

Bahkan, dari tujuh perusahaan properti yang bekerja sama, sudah sekitar 4.100 personel yang mendaftarkan diri. ”Ini menandakan peluang pasar masih sangat tinggi. Bahkan, kalau ada yang ingin bekerja sama, kami membuka diri,” ujarnya.

Editor:

agnespandia

PUPR poldasumsel kodamiisriwijaya pemprovsumsel